ilustrasi tikus berdasi

Oleh : Lita Lestiani (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Mediaoposisi.com-Lagi-lagi korupsi. Entahlah, sebagai rakyat kita tentu kebingungan mendapati perilaku korup para oknum pejabat negara di negeri ini. Yang beritanya seolah tak pernah reda menghiasi laman-laman media. Betapa rakusnya para pemburu uang. Menjadikan kekuasaan yang idealnya diamanahkan untuk melayani justru dimanfaatkan untuk menggerogoti uang rakyat.

Kewenangan ibarat jalan tol bebas hambatan dalam memuluskan tujuan. Demi melancarkan strategi rasuah berjamaah pun dijalani, tak apa hasilnya dibagi asal perut bisa sama-sama terisi. Tidak peduli dana apa berpeluang jadi santapan. APBD, Pendidikan, kesehatan, bahkan proyek rumah Tuhan pun tak luput dari buruan.

Apa yang terjadi, mengapa sulit sekali membasmi korupsi di negeri ini? Karena jika dicermati KPK terus berupaya mengungkap banyak kasusnya. Tapi anehnya justru prestasi KPK berbanding lurus dengan semakin meningkatnya para oknum berperilaku korup.

Hukum bisa dibeli
Meski politik uang berancam pidana. Tetapi ini tak beroleh jera. Bagaimana tidak, bukan rahasia jika perilaku korup juga telah menjalar ke ranah pengadilan. Sebuah institusi yang seharusnya menegakan hukum justru bisa dibeli. Kasus sel mewah hingga negosiasi vonis cukup menjadi gambaran bagaimana sistem peradilan di negeri ini.

Setali tiga uang.
Tatanan perundangan tak kalah ruwetnya. Ketika KPU menyarankan menjegal para mantan narapidana korupsi untuk nyaleg. Hal ini dipatahkan dengan putuskan MK yang justru membolehkan para mantan tikus berdasi ini kembali mencalonkan diri. Bagaimana para koruptor tidak senang hati jika begini. Inilah realita tatanan hukum di alam demokrasi yang hampir selalu timpang. Alih-alih memuaskan tapi justru sering mengecewakan.

Politik balas budi
Empuknya kursi kekuasaan menggoda siapapun untuk mendudukinya. Meski ada yang idealis membela rakyat. Tetapi pada kenyataannya mayoritas menjadikan jabatan hanya sebagai batu loncatan untuk mencapai kepentingan pribadi dan golongan.

Mahalnya biaya politik demokrasi juga bukan halangan. Karena para kapitalis siap dengan bantuan modal. Tidak ada makan siang gratis tentunya. Kontrak politik sebagai balas budi pun dilakoni. Untuk mencegah maraknya korupsi, KPK sendiri telah menghimbau peserta pemilu 2019 menghindari politik balas budi, tetapi jika dalam prosesnya uang adalah hal penting yang tidak bisa ditinggalkan.

Mungkinkah penyakit ini bisa dihentikan. Karena selain simbiosis mutualisme (hubungan saling menguntungkan) telah terjalin antara para elit dan kapitalis. Sistemnya sendirilah yang membuka celah terjadinya hal ini.

KPK juga telah mengusulkan agar pendanaan kontestasi para peserta pemilu didanai secara penuh oleh negara demi menghindari politik balas budi. Masalahnya apakah ini solusi yang tepat? Di satu sisi mungkin Badan Pengawas Keuangan akan lebih mudah melakukan pengawasan. Tapi yang harus menjadi perhatian adalah sumber pendapatan utama negara saat ini dari pajak. Jangan sampai hanya untuk sebuah pesta demokrasi, rakyat juga nantinya yang akan menanggung beban.

Kemudian jika perilaku korup telah menjalar ke berbagai sendi pemerintahan. Badan pelaksana, pembuat bahkan pengawas hukum dan perundangannya saja terlibat apalagi yang bisa kita harapkan? Ini jelas mengindikasikan bahwa sistemnya yang rusak dan harus dibenahi.

Sistem yang solutif
Dalam demokrasi kedaulatan ada ditangan rakyat melalui para wakilnya. Tetapi banyak oknum sering memanfaatkan kewenangannya. Hak menentukan dan membuat undang-undang yang ada ditangan manusia inilah biang permasalahannya. Karena manusia hidup tak lepas dari berbagai kepentingan. Wajar jika kemudian korupsi menjadi penyakit yang sulit untuk disembuhkan.

Maka untuk menuntaskan masalah ini satu-satunya jalan adalah dengan menata kembali sistemnya. Sebuah sistem berbiaya murah dimana perundangannya tidak sarat kepentingan. Menafikan celah negosiasi. Bersifat tetap dimana siapapun tidak berhak merubahnya. Karena manusia ditempatkan sebagai pelaksana bukan penentu hukum.

Dan tatanan seperti ini hanya bisa kita dapatkan dalam Islam yang menjadikan syariat-Nya sebagai kedaulatan tertinggi.[MOvm]

Posting Komentar