Nurjihan Begum Amir
Anggota Komunitas Mahasiswi Mengaji

Mediaoposisi.com-“Ulama Lebanon ajak Indonesia tak tergoda khilafah” (antaranews.com). Sebuah ajakan yang mungkin membuat kita bingung. Bagaimana mungkin seorang ulama yang notabenenya pewaris para nabi justru mengajak meninggalkan ajaran nabi, yaitu penerapan syaraiah Islam dalam bingkai Khilafah.

Lebih jauh lagi seruan ulama tersebut mengatakan “Jangan terpecah, terkecoh dan terpengaruh dengan rayuan untuk mendirikan negara khilafah atau bentuk negara selain saat ini. Saat ini kita berada di negara yang aman dan nyaman dalam ingkai yang sah. Kita berada di negara bersyariat tapi dalam bingkai demokrasi. Inilah gambaran pemerintahan Islami” (antaranews.com). Melihat pernyataan tersebut, terdapat beberapa kekeliruan yang perlu di kritisi.

Kekeliruan pertama adalah memandang Khilafah sebagai ide yang akan memecah belah Indonesia. Benarkah demikian? Jika dilihat secara historis maupun normatif, Khilafah bukanlah sesuatu yang baru. Ia telah ada selama 1400 di masa lalu, dan tertuang pula dalam kitab-kitab ulama terdahulu. Secara histroris justru Khilafah adalah pemersatu. Menyatukan dunia Islam dari Timur sampai Barat.

Justru pemecah belah hari ini adalah gagasan nasionalisme. Dimana pembelaan tertinggi hanya pada bangsa dan tanah airnya. Hal ini telah memecah belah kaum muslimin menjadi negara-negara yang tak berdaya. Nasionalisme lah yang membuat kaum muslimin tidak bisa bebas dan leluasa menolong saudaranya di Palestina, Rohingya, Uighur, Suriah, Afghanistan, dan negeri lainnya.

Pada masa Khalifah sendiri justru kesulitan kaum muslimin dibelahan bumi lain, menjadi tanggung jawab bersama bahkan ketika kondisi kekhilafahan lemah sekalipun. Kita bisa melihat bagaimana Sultan Abdul Hamid membantu Aceh (yang kini bagian dari indonesia) untuk menghadapi para kafir penjajah yang menyusahkan kaum muslim untuk pergi berhaji. Apakah itu yang dinamakan memecah belah?

Justru saat ini di Indonesia sendiri atas nama kebangsaan yang berbeda, Timor-timor memisahkan diri, padahal tidak di terapkan Khilafah. Belum lagi Papua dengan OPM nya tetap konsisten dengan sikap ingin merdeka dalam diri mereka. Apakah ini karena Khilafah?

Kekeliruan kedua adalah dalam memandang demokrasi sebagai sesuatu yang baik karena telah mengakomodir ide Islam. Benarkah demikian? Perlu diingat bahwa hakikat dasar demokrasi adalah kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Jadi yang berhak menentukan segala sesuatu adalah kehendak rakyat. Baik buruk nya, kehidupan terserah rakyat.

Sedangkan dalam Islam kedaulatan tertinggi adalah terletak pada syara (hukum Allah). Bukti nyatanya adalah definisi pornografi dalam kesepakatan manusia bertentangan dengan definisi aurat dalam Islam. Porno dan tidak boleh dilihat oleh khalayak umum dalam kacamata manusia adalah ketika memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang terasa vulgar.

Sedangkan dalam Islam, standar boleh dilihat atau tidak bukan sekadar perasaan vulgar atau tidak, tapi batasannya telah ditentukan syara, misalnya aurat wanita dihadapan non mahrom adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi, dari asasnya saja sudah bertentangan. Maka mustahil demokrasi dan Islam bisa bersatu.

Adapun ketika Islam seolah bisa terakomodir dalam bingkai demokrasi, maka itu pun hanya aspek-aspek ritual, akhlak, dan nilai-nilai yang tidak mengancam demokerasi. Selain itu, penerimaan Islam dalam aspek muamalah pun pengambilannya hanya karena aspek manfaat seperti zakat, bank syariah, dll. Bukan berdasarkan ketundukan hamba pada aturan Tuhan-Nya. Ini bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri.

Kekeliruan ketiga adalah menganggap tujuan negara seolah mencukupkan diri pada suasana aman, tentram, dan damai. Benarkah demikian? Sebelum lebih jauh terhadap tujuan negara kita harusnya mempertanyakan terlebih dahulu terhadap tujuan kita sebagai manusia, karena sejatinya negara hanyalah wadah untuk mengejawantahkan tujuan-tujuan manusia itu sendiri.

Tujuan seorang muslim di muka bumi ini adalah untuk mengabdi (beribadah) kepada Sang Khalik.  Mengabdi artinya, apapun yang dilakukan manusia harus sesuai keinginan Sang Khalik, ridho dan tidak nya Sang Khalik. Tidak boleh tujuan yang lain. Sebagai mana firman Allah :

“Dan tidaklah Aku menciptakan Jin dan Manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku”
Sejatinya penerapan khilafah semata-mata bentuk pengabdian kepada Allah agar manusia bisa menerapkan Islam secara kaffah untuk mendapat ridhonya. Bukan sekadar untuk sejahtera, aman, dan  sentausa.

Harus diingat bahwa setiap perbuatan manusia akan dihisab Allah di akhirat kelak. Menjalankan sesuatu hanya dengan tujuan keamanan kenyamanan dan kesenangan belum tentu di rihodi Allah. Tapi menjalankan sesuatu hanya semata-mata untuk mendapat keridhoan Allah dengan cara beriman dan bertaqwa, pasti akan menghasilkan keberkahan. Bukankah Allah berjanji pada hambanya dalam sebuah firmannya

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersbut beriman dan bertaqwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat  Kami) itu, maka kami siksa mereka akibat perbuatannya. (Q.S. Al-A’raf: 96)

Oleh karena itu, gagasan khilafah justru harus semakin dibumikan. Bukan ditinggalkan. Karena dengan metode menerapkan Islam secara kaffah melalui bingkai Khilafah lah upaya mendapatkan keridhoan Allah akan terlaksana.[MO/ge]

Posting Komentar