Oleh: Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-Aneh, negara ini mungkin cuma milik kapitra, milik PDIP. Bukannya prihatin dan berempati, mendorong penegak hukum untuk mencari dalang dibalik perusakan baliho Demokrat, kapitra caleg PDIP justru menyalahkan SBY yang mengambil waktu bersamaan dengan agenda Jokowi datang ke Riau. Pernyataan 'ngawur' yang tidak layak muncul dari seorang yang mengaku doktor, dan mungkin saja ini mewakili sikap resmi PDIP.

Lah, apa salahnya ? Memangnya bumi Melayu cuma milik Jokowi ? Memangnya NKRI itu hanya untuk PDIP ? Memangnya Jokowi Presiden PDIP, sehingga tidak boleh ada syiar penyambutan atau penghargaan kepada Jokowi selain oleh PDIP ?

Publik masih berusaha untuk mencoba menerima bahwa Jokowi itu Presiden NKRI. Mencoba bersabar, dengan berbagai kekurangan karena bagaimanapun Jokowi tetap simbol negara, kepada negara dan kepala Pemerintahan.

*Nyatanya, memang geng PDIP telah mengkapling Jokowi sebagai Presiden PDIP.* Jokowi juga sama, hanya 'melayani' rakyat yang mendukungnya, sementara yang mengkritik Jokowi habis di kriminalisasi.

Coba, kurang tajam apa kritik Efendi Simbolon ke Jokowi. Tapi karena Efendi PDIP, rakyat Jokowi, Efendi tidak dikriminalisasi. Coba lihat, bagaimana Yusril menyebut Jokowi Presiden 'goblok', tapi karena Yusril merapat aman saja dan dianggap rakyat Jokowi. Coba lihat, bagaimana la nyala menyebut Jokowi PKI, China, Kristen. Tapi, karena la nyala telah menjadi 'rakyat PDIP', aman juga nasibnya.

Bandingkan dengan nasib HRS, Habib Bahar, Alfian Tanjung, Gus Nur, Mereka ini dikriminalisasi rezim karena konsisten menolak menjadi 'rakyat Jokowi'. Mereka konsisten menjadi rakyat Indonesia, yang memiliki kewajiban sekaligus tanggung jawab mengkritik pemimpin yang melenceng dari konstitusi. Mereka, mendapat ganjaran kriminalisasi.

Jadi, Anda akan tahu kenapa rakyat dibedakan. Yang pro Jokowi difasilitasi, yang mengkritik dikriminalisasi. Bahkan, mengambil sikap netral saja langsung dihajar. Tidak boleh pasang spanduk di acara gegap gempita menyambut Jokowi. Negara ini telah dikapling menjadi milik PDIP.

Kasus perusakan baliho Demokrat ini, ujung ujungnya juga menguap. Karena, penenggak hukum ini milik PDIP. Milik penguasa. Semua akan selesai dengan kekuasaan, Klo ada yang diusut paling cuma eksekutor lapangan.

Tapi ada yang melegakan dari peristiwa ini, publik menjadi tahu apa yang sedang terjadi. Partai jadi tahu, bagaimana mengambil sikap terhadap rezim. Demokrat, haram berdiam diri setelah penamparan muka itu dipertontonkan dihadapan publik.

Demokrat, tdk bisa lagi berkelindan dibalik ujaran 'politik cantik'. Saatnya, Demokrat menunjukan politik singa, tak bisa dianggap sebelah mata. Jika tidak, ini akan menjadi blunder. Demokrat akan dianggap kucing, yang hanya nyaring mengeong.

Saatnya, Demokrat tunjukkan bahwa 'Demokrat Bisa Marah'. Demokrat sudah dibuat marah, maka haram menyebut Demokrat singa jika Demokrat berdiam saja. Ini penghinaan Bung ! [MO/ge]

Posting Komentar