Oleh: Isnanniah S.Si

Mediaoposisi.com-Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan kekayaan alam berupa batu bara yang melimpah. Namun amat disayangkan, eksploitasi tambang yang berlebihan seringkali mengakibatkan kerusakan alam mulai dari banjir, pencemaran air, hingga tanah longsor yang terjadi baru-baru ini.

Tanah longsor terjadi secara tiba-tiba di kawasan Kampung Jawa RT. 09, Kecamatan  Sangasanga, Kabupaten Kukar pada Kamis (29/11/2018) sekitar pukul 14.00 WITA. Akibat kejadian ini, jalur utama penghubung Sangasanga-Muara Jawa terputus total dan 5 unit rumah warga yang berada di pinggir jalan amblas hingga terkubur.

Berdasarkan data yang dilansir dari kaltim.tribunnews.com 17 jiwa dari 6 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Menurut saksi mata terdapat 1 korban jiwa yang tertimbun material longsor dan higga kini belum diketemukan.

"Lima rumah tenggelam, amblas dan hancur. Akses jalan dari Sangasanga ke Muara Jawa, terputus," kata Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang dalam keterangan tertulis yang diterima merdeka.com, Kamis (29/11) malam. "Ini sebagai akibat dari aktivitas pertambangan yang sangat dekat dari permukiman warga, serta fasilitas umum," ujarnya lagi.

Dilansir dari samarinda.niaga.asia bahwasanya ruas jalan tersebut putus akibat tanah tergerus aktivitas tambang batubara yang dikabarkan atas nama PT. Adimitra Baratama Nusantara (PT. ABN) anak perusahaan dari PT. Toba Bara, milik Menteri  Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. Lahan tambang ini berjarak 200 meter dari lokasi kejadian.

Sunguh miris, demi meraup keuntungan yang lebih banyak, rumah dan jalan warga menjadi ambruk terkena longsor. Kejadian ini pun bukan terjadi untuk yang pertama kalinya. Dalam catatan Jatam Kaltim, putusnya jalan di Sangasanga juga pernah terjadi 5 November 2013. (merdeka.com)

Kapitalisme, aktor perusak SDA
Kita telah melihat bagaimana kaum kapitalis menggerogoti SDA Indonesia sampai ke dasarnya. Kita juga telah merasakan bagaimana lingkungan mengalangi degradasi/kemerosotan potensinya secara besar-besaran karena sistem ekonomi kapitalis yang telah mengundang semua kerusakan tersebut.

Dengan uang dan kepentingan bisnis, kaum kapitalis telah mengeruk tambang bumi Indonesia secara membabi buta. Mereka tidak pernah peduli dengan warga yang tinggal di area pertambangan. Mereka juga tidak pernah peduli dengan dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

Semuanya hanyalah untuk kepentingan ekonomi komersil. Money oriented yang telah tertanam dalam benak dan pikirannya telah membuat mereka tidak lagi melihat apa dan siapa yang ada di sekitarnya.

Tak hanya di Indonesia, kapitalisme telah merusak SDA di belahan bumi lain sehingga kerusakan SDA di suatu negara telah menjadi isu global. Meskipun telah dibentuk Aliansi Dana Penganggulangan Limbah dan Sampah (yang dipelopori oleh Kanada), tetap saja yang menjalankannya adalah kaum kapitalis. Akibatnya, dana yang dianggarkan pun sangat tidak sesuai dengan kerusakan serta kerugian yang harus ditanggung.


Pertambangan islam, pertambangan ramah lingkungan
Dalam Al-qur’an telah dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah: 30). Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi yaitu dengan mengurus dan menjaga bumi serta segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya.

Syari’at islam memiliki norma-norma yang berpihak pada alam dan lingkungan hidup, serta memiliki spirit untuk memuliakan alam. Hal ini karena kecintaan dan sikap menghormati alam merupakan salah satu aspek spiritual islam.

Syari’at islam juga mempunyai pandangan dan konsep yang jelas terhadap pengelolaan dan perlindungan SDA. Karena manusia pada dasarnya sebagai khalifah Allah di bumi bukan hanya melakukan kebaikan (amar ma’ruf) tetapi juga mencegah kemunkaran (nahi munkar). Kebijakan yang dibuat pun tentunya bukan berdasarkan banyaknya keuntungan yang bisa diperoleh, tetapi berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.

Dalam syari’at islam, SDA yang jumlahnya besar seperti tambang tidak boleh diserahkan kepemilikannya kepada individu. Kepemilikan tetap dipegang oleh negara dan kebijakan yang digunakan tentunya berdasarkan syari’at islam yang diterapkan oleh negara. Hasil dari pengelolaannya pun akan dikembalikan kepada masyarakat sehingga dengan demikian kesejahteraan dan keberkahan dapat diraih.

Pengelolaan SDA berupa tambang juga harus menghindari kerusakan (daf’u al-mafsadah) serta tetap menjaga keseimbangan dan kelestariannya, karena kerusakan SDA oleh manusia harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Ini didasarkan pada firman Allah berikut:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Al-A’raf:56)

Demikianlah islam mengatur pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaannya ramah lingkungan, aturan yang berlaku diterapkan secara tegas, dan tentunya mengutamakan kepentingan umat tanpa harus bertentangan dengan syari’at.

Semua itu tidak akan terjadi tanpa adanya sistem khilafah yang menerapkan islam dalam semua aspek kehidupan. Ketiadaan khilafah saat ini menyebabkan kekayaan SDA yang dimiliki tidak jatuh ke tangan rakyat. Ketiadaan khilafah juga menyebabkan rakyat hanya merasakan dampak buruk akibat eksploitasi alam yang dilakukan terus menerus serta mendatangkan murka Allah.[MO/ge]

Posting Komentar