Mediaoposisi.com-Sudah menjadi lagu lama, bahwa setiap menjelang akhir tahun harga – harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan.

Permintaan komoditi kebutuhan pokok tersebut yang meningkat sedangkan persediaan yang tak cukup, dianggap sebagai salah satu pemicunya. Seolah menjadi sebuah kebiasaan, maka masyarakat pun mau tak mau harus menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok ini.

Menjelang akhir tahun 2018, beberapa komoditi sudah mulai merangkak naik, misalnya daging ayam, cabai rawit merah dan telur, yang tentunya membuat kaum ibu menjerit.

Namun oleh Pemerintah, kenaikan tersebut masih dianggap wajar dan persediaanya pun masih dianggap aman. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita mengatakan, dengan cukupnya ketersediaan komoditas tersebut, pihaknya menjamin jika harga tidak akan bergejolak sehingga tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat.

"Ketersediaan daging sapi dan kerbau menghadapi Natal dan tahun baru 2019 mencukupi. Berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan terdapat surplus sebanyak 11.219 ton," ujar dia di Jakarta, Sabtu (15/12/2018).

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan), Suwandi menyebutkan, kondisi saat ini produksi berbagai jenis cabai di tingkat petani amat melimpah. "Pasokan cabai ke pasar Jabodetabek lancar dan mencapai 290 ton per harinya atau 8.700 ton per bulan," ucap dia.

Namun faktanya, masyarakat di beberapa daerah masih sangat antusias dengan antrian harga pasar murah, misalnya di RPTRA Sungai Bambu. Bahkan mereka rela mengantri mulai dari shubuh demi mendapatkan harga murah.

Bahkan staf Kepresidenan, Moeldoko, mengaku jengkel jika ibu-ibu berteriak tentang kenaikan harga, dan menyuruh ibu-ibu untuk menanam sayur sendiri (www. Finance.detik.com). Bukti kegagalan rezim dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok (menjelang libur akhir tahun) diantaranya adalah:

Kerjasama antara Pemerintah dengan swasta
Perum Bulog menggandeng PT Trans Retail Indonesia untuk memasarkan produk pangan milik Bulog. Bali dipilih menjadi pilot project pembangunan Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjadi toko penjualan produk-produk Bulog.

Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan di Inna Heritage Hotel Bali, Kamis (13/12/2018). Turut hadir dalam acara ini Direktur Komersial Bulog Judith Jubilina Dipodiputro bersama para pejabat Bulog, Risk Prevention Director PT Trans Retail Indonesia Gindarno Danandono, Store General Manager Carrefour Budiman Sinaga dan juga pejabat dari bank-bank BUMN di Bali.

Modernisasi sistem pertanian
Konsep smart farming yang diusung dalam revolusi industri 4.0, menjadikan bertani tidak hanya bergantung pada alam.

Namun direkayasa dengan menggunakan teknologi. Kementan, kata Boga, melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) saat ini juga sedang memfokuskan diri pada kebijakan strategis seperti peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian. "Kami dorong industri pengolahan hasil pertanian, petani go-digital, serta penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi dan kawasaan. Semua ini tentu dibarengi dengan penguatan teknologi di sektor pertanian," katanya.

Jika diamati lebih mendalam, maka upaya yang dilakukan Pemerintah saat ini tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan kenaikan harga pangan yang senantiasa terulang.

Pasalnya kerjasama antara pihak Pemerintah dengan swasta, justru akan menimbulkan permasalahan baru. Karena konsep pengelolaan oleh swasta adalah berorientasi pada untung dan rugi. Pun demikian dengan revolusi industri 4.0 dalam sektor pertanian, tantangannya tidaklah sedikit.

Maka Islam, sebagai sebuah sistem, telah memiliki konsep yang sangat jelas terkait permasalahan pemenuhan kebutuhan pokok ini.

Pertama, optimalisasi produksi, yaitu mengoptimalkan seluruh potensi lahan untuk melakukan usaha pertanian berkelanjutan yang dapat menghasilkan bahan pangan pokok, dengan mengoptimalkan teknologi. 

Kedua, adaptasi gaya hidup, agar masyarakat tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi pangan.  Konsumsi berlebihan justru berpotensi merusak kesehatan (wabah obesitas) dan juga meningkatan persoalan limbah. 

Nabi juga mengajarkan agar seorang mukmin baru “makan tatkala lapar, dan berhenti sebelum kekenyangan.

Ketiga, manajemen logistik, dimana masalah pangan beserta yang menyertainya (irigasi, pupuk, anti hama) sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah yaitu dengan memperbanyak cadangan saat produksi berlimpah dan mendistribusikannya secara selektif pada saat ketersediaan mulai berkurang.  Di sini teknologi pasca panen menjadi penting.

Keempat, prediksi iklim, yaitu analisis kemungkinan terjadinya perubahan iklim dan cuaca ekstrim dengan mempelajari fenomena alam seperti curah hujan, kelembaban udara, penguapan air permukaan serta intesitas sinar matahari yang diterima bumi.

Kelima, mitigasi bencana kerawanan pangan, yaitu antisipasi terhadap kemungkinan kondisi rawan pangan yang disebabkan oleh perubahan drastis kondisi alam dan lingkungan. 

Mitigasi ini berikut tuntunan saling berbagi di masyarakat dalam kondisi sulit seperti itu. Teknologi kincir termasuk kincir angin sudah dijelaskan dalam Kitab at-Hiyal karya Banu Musa bersaudara abad ke-3 H (9 M).

Muhammad bin Zakaria ar-Razi dalam kitabnya al-Hawi (abad X M), menggambarkan kincir air di Irak yang bisa mengangkat sebanyak 153.000 liter perjam, atau 2.550 liter permenit. Buku ini juga menggambarkan output dari satu kincir air dengan ketinggian 5 meter di Irak dapat mencapai 22.000 liter perjam.

Bukti yang  nyata, bahwa peran Negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat adalah karena dilandaskan pada tanggung jawabnya. Bukan pada untung dan rugi, bukan untuk diserahkan pada swasta.

“Seorang imam (pemimpin) adalah bagaikan pengembala, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya (rakyatnya). (HR.Bukhari dan Muslim)[MO/ge]

Posting Komentar