Oleh: Oktavia Nurul Hikmah, S.E. 
(Revowriter Gresik)

Mediaoposisi.com- Nanar menatap adegan di layar. Sosok sepuh yang tampak ringkih. Disudutkan dan diancam serangan dari seorang lelaki muda. Awalnya diam tak berniat melayani. Tapi tingkah si muda semakin menjadi. Saat sang guru melawan, justru beberapa orang bergabung dalam barisan penyerang. Backsound tawa membahana dari penonton yang tak berbuat apapun. Semua adegan itu terjadi dalam kelas di sebuah sekolah menengah berlabel ormas.

Berlapis-lapis penghinaan ditimpakan pada sang pahlawan. Tak lama sebelumnya, 74.000 pendidik generasi yang belum berstatus guru negeri datang ke ibu kota menagih janji kampanye yang belum dilunasi. Sekedar mengingatkan, mungkin penguasa lupa jika empat tahun yang lalu telah berbusa menjanjikan kesejahteraan dan kepastian nasib bagi guru honorer. Tahun terus berganti, penguasa pun akan berganti. Namun, janji tak kunjung ditepati.

Para guru pun rehat sejenak dari mendidik anak bangsa. Mereka menggelar aksi untuk memperjuangkan nasib kesejahteraan. Namun sayang, penguasa di pucuk pimpinan tak ada waktu menemui. Setelah terlunta-lunta hingga menginap di jalanan karena tak kunjung ada kabar, akhirnya ada perwakilan istana yang menemui.  Meskipun hanya untuk menambah kecewa karena tuntutan tak mendapat jawaban.

Demikianlah nasib guru di era sekuler kapitalis. Tenaganya diperas habis tapi minim penghargaan. Bahkan sekedar adab pun tak didapatkan. Dilecehkan oleh murid sendiri hingga penguasa negeri. 
Inilah buah dari sistem kehidupan yang menginduk pada pemisahan agama dengan kehidupan. Sistem pendidikan tidak dibangun dengan keimanan dan ketaqwaan. Akibatnya, lahirlah manusia-manusia pemuja kebebasan.

Standar benar dan salah menjadi bias, kesalahan pun dapat dimaklumkan dengan alasan kebebasan. Adegan pengeroyokan guru di kelas misalnya, publik diminta tenang karena kejadian tersebut tak lebih dari guyonan antara guru dan siswa. Padahal, siapapun yang melihat akan sepakat, adegan tak beradab itu sungguh tak layak dilakoni siswa pada pengajarnya.

Berbeda dengan Islam. Kurikulum pendidikan dalam Islam dilandaskan pada keimanan. Proses pendidikan diarahkan untuk membangun ketaqwaan dan ketundukan para murid pada Allah SWT.

Termasuk pemahaman bahwa Islam memerintahkan penjagaan adab, terutama terhadap orang tua dan pendidik. Imam Malik rahimahullah berkata, “Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu.” Abdullah bin Mubarak juga berkata, “Dahulu kami belajar adab 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun.” Islam mengajarkan bahwa penjagaan adab adalah kunci keberkahan ilmu.

 Sistem ekonomi pun dijauhkan dari pengaturan agama. Negeri ini dikaruniai Allah kekayaan alam yang luar biasa. Namun, karena tidak dikelola sesuai dengan aturan Allah, kekayaan alam tersebut tidak membawa pada kesejahteraan dan keberkahan. Andaikan negeri ini mau mengadopsi sistem ekonomi Islam, masalah kesejahteraan guru dan juga seluruh penduduk akan teratasi.

Islam memandang bahwa penguasa adalah penanggung jawab utama keberlangsungan hidup masyarakat. Khilafah Islam wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya secara langsung. Dan syara' telah menetapkan bahwa negara yang secara langsung menjamin pengaturan pemenuhan kebutuhan primer ini (Abdurrahman Al-Maliki, 2001 hal. 186).

Kebutuhan primer warga negara antara lain pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Gambaran pendidikan dalam Islam adalah pendidikan gratis berkualitas yang diampu oleh para pengajar terbaik serta fasilitas penunjang yang lengkap. Kesejahteraan para pendidik pun tidak perlu dikhawatirkan. Khalifah Umar bin Khattab misalnya, menggaji para guru sebesar 15 dinar sebulan. Itu setara dengan Rp 33.000.000 di masa kini.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh negara tersebut didukung oleh politik ekonomi Islam yang kokoh. Sistem pendidikan formal yang diselenggarakan Negara Khilafah memperoleh sumber pembiayaan sepenuhnya dari Negara (Baitul Mal). Terdapat dua sumber pendapatan Baitul Mal yang dapat digunakan membiayai pendidikan, yaitu (1) pos fa'i dan kharaj yang merupakan kepemilikan negara- seperti ghanimah, khumus (seperlima harta rampasan perang), jizyah dan dhariibah (pajak); (2) pos kepemilikan umum seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan). Adapun pendapatan dari pos zakat tidak dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan karena zakat mempunyai peruntukannya sendiri, yaitu delapan golongan mustahik zakat (QS:9:60) (Zallum, 1983; an-Nabhani,1990).

Biaya pendidikan dari Baitul Mal itu secara garis besar dibelanjakan untuk dua kepentingan. Pertama, untuk membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan seperti guru, dosen, karyawan,dan lain-lain. Kedua, untuk membiayai segala macam sarana dan prasarna pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya (An-Nabhani, 1990).

Gambaran kehidupan dalam naungan Islam akan mewujudkan kesejahteraan untuk semua. Terlebih guru yang menjadi penopang utama pendidikan, negara Islam akan memberikan perhatian penuh. Visi negara Islam untuk mewujudkan rahmat Islam ke seluruh dunia membutuhkan mapannya sistem pendidikan yang akan melahirkan generasi pengisi peradaban, termasuk para pengemban dakwah. Dengan gambaran demikan, niscaya Islam akan mewujud mercusuar peradaban yang memancarkan sinarnya ke seluruh alam. [MO/sr]

Posting Komentar