Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si

Mediaoposisi.com- Berkumpulnya belasan juta umat muslim Indonesia di Jakarta. Merupakan peristiwa sejarah yang dipersaksikan oleh seluruh umat dunia. Pelecehan media mainstream nasional, dengan tak menjadikannya berita utama. Tak mampu membungkam tersebarnya peristiwa monumental tersebut. Derasnya isu, terus mengaliri setiap pelosok bumi ilahi. Menginspirasi muslim. Mengajari muslim arti kekuatan din ini.

Bendera tauhid yang dilecehkan. Menjadi pemantik amarah manusia beriman. Dan Allah buktikan kuasanya. Jutaan Bendera tauhid berkibar di jantung ibu kota. Satu dibakar, jutaan berkibar. Bukan hanya kalimat tauhid yang dilecehkan. Tahun 2016, Al quran telah dilecehkan. Surat Al maidah ayat 50 yang suci. Dituding telah membodohi umat muslim Indonesia.

Begitupun 212 di tahun 2017. Aksi digelar kembali atas nama persaudaran muslim dunia. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem dan mengakuinya sebagai ibu kota Israel. Sungguh, tanah Palestina adalah milik kaum muslim. Pendudukan Israel atas palestina adalah bentuk perampasan hak umat Islam.

Pelecehan demi pelecehan terus menghujani kaum muslim. Mengapa, seolah kita senang menelan pil pahit realitas ini? Hingga pelecehan atas agama ini, seolah tak berkesudahan?

Demokrasi Biang Keladi

Peristiwa pembakaran bendera tauhid oleh ormas Banser. Telah viral beredar di dunia daring. Jutaan pasang mata, telah merekamnya. Menyimpannya menjadi memori buruk umat muslim Indonesia. Mereka berjoget, bernyanyi dan dengan amarahnya. Membakar kain hitam berlafadz lailahaillallah. Katanya bendera HTI. Walau sudah dijelaskan berulang kali oleh Jubir HTI, Ismail Yusanto. Ini bukan bendera HTI. Namun, kemurkaan mereka yang tak jelas dari mana. Seolah telah membenarkan perilaku mereka.

Kebebasan tingkah laku, telah menjadi poin yang dijamin dalam sistem demokrasi. Tak peduli apakah tingkahnya melecehkan agama ataukah tidak. Lihat saja bagaimana hukum yang didapat oleh pelaku pembakar bendera tauhid. Penjara 10 hari dan denda 2000 rupiah. Ini adalah bukti bahwa pengadilan dalam demokrasi melecehkan agama ini.

Begitupun pelecehan surat Al maidah ayat 50, oleh mantan gubernur Jakarta, Ahok. Demokrasi telah meniscayakan seorang kafir pembenci Islam. Menjadi pemimpin umat muslim. Padahal sudah jelas keharamannya dalam ayat tersebut. Pemilu ala demokrasi, memungkinkan siapapun menjadi pemimpin. Bahkan seorang pelacur, sah-sah saja. Selama banyak yang memilihnya.

Polemik palestina pun, tak luput dari ulah demokrasi. Sistem Demokrasi telah melegalkan dan menobatkan Israel sebagai penguasa palestina.

Khilafah Solusi

Sesungguhnya, pelecehan umat yang kian hari semakin menjadi. Adalah sebuah konsekuensi atas diabaikannya syariat Allah. Aturan yang Allah berikan. Telah disimpan kaum muslim, hanya pada ranah ritual saja. Padahal, Allah telah mengatur umat manusia dari segala sisi. Termasuk politik.

Islam telah merinci tata kelola sebuah negara. Pengurusan umat adalah perkara yang penting. Kesesuaiannya dengan syariat, mutlak diperlukan. Agar tercipta sebuah bangunan negara yang kokoh. Yang kebal dengan intervensi asing. Yang pemimpinnya ikhlas melayani umat. Yang rakyatnya akan taat syariat.

Sistem yang menerapkan syariat itu bernama sistem Khilafah. Sistem khilafah adalah bentuk tata kelola negara yang sesuai dengan syariat Islam. Keberadaannya pastilah bermanfaat. Seperti aturan Islam lainnya.

Oleh karena itu, sungguh aneh. Jika salah seorang Ulama Lebanon Syekh Zubair Utsman Al Ju'aid, mengajak umat Islam di Indonesia. Agar tidak tergoda dengan sistem pemerintahan kekhalifahan. Karena di masa kini, model pemerintahan itu justru bisa menyebabkan ketidakstabilan.

Lebih dalam lagi, Ulama dari Libanon ini mengatakan, demokrasi di Indonesia sudah sesuai syariat Islam. Harus dipertahankan. Padahal, demokrasi lah yang menjadi biang kerok atas pelecehan terhadap umat muslim. Demokrasi pula lah yang mengesahkan pencabutan BHP ormas HTI, karena menyuarakan Khilafah.

Demokrasi, walau dipoles oleh bingkai Islami. Tetap saja, hakekatnya demokrasi. Sebuah sistem yang mengesampingkan agama. Pencipta tak terlibat dalam pengaturannya. Sesuai slogannya. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kedaulatan ditangan rakyat. Suara rakyat adalah tuhan mereka.

Sebaliknya Khilafah, walaupun keberadaannya ditolak oleh rezim ini. Keberadaanya dicap sebagai makar yang harus diberangus. Bahkan sejumlah ulama su’ yang menjadi antek rezim, terus meringsak. Mengopinikan Khilafah adalah sebuah ancaman. Sungguh, sistem ini ada pemiliknya. Mekanisme penjagaanNya diluar nalar manusia. Sistem yang dibuat oleh pencipta manusia. Sesuai janjiNya, akan tegak melibas sistem-sistem kufur buatan manusia kufur. Peristiwa 212, telah menjadi agitasi yang mampu menyatukan umat muslim dunia.

Posting Komentar