Oleh: Sitti Sarni, S.P 
(Founder Komunitas Pejuang Islam)

Mediaoposisi.com-Perbincangan akan khilafah semakin mendunia. Bagaimana tidak, khilafah yang merupakan ajaran islam dikatakan ancaman bagi negeri seperti yang dilansir Antara News. Ulama Lebanon Syeikh Zubair Utsman Al Ju'aid mengajak umat Islam di Indonesia tidak tergoda dengan sistem pemerintahan kekhalifahan karena di masa kini model pemerintahan itu justru bisa menyebabkan ketidakstabilan.

Ketua Organisasi Jamiat Al Amal Al Islamy Lebanon itu mengatakan Indonesia dengan sistem demokrasi saat ini sudah baik dalam mengakomodir nilai-nilai ke-Islaman. Islam yang dipraktekkan di Indonesia, kata dia, merupakan contoh baik yang sejalan dengan demokrasi. Indonesia juga merupakan negara yang aman sehingga tidak ada kepentingan mendesak sistem kekhalifahan didirikan di Indonesia.

Lebih dari itu, menurut dia, sistem demokrasi di Indonesia sudah menerapkan syariah yang baik."Saat ini, kita berada di negara yang aman dan nyaman, berdemokrasi dalam bingkai yang sah. Kita berada di negara bersyariat tapi dalam bingkai demokrasi. Inilah gambaran pemerintahan Islami," kata dia.
Kesalahpahaman Tentang Khilafah.

Ada indikasi pemerintah keliru memahami konsep “khilafah”. Secara empiris, Khilafah telah berdiri hampir 14 abad lamanya dengan wilayah dari Maroko sampai Nusantara. Di dalam Islam, kedaulatan berada di tangan syariah dan khilafah bukanlah negara totaliter. Ketika Islam bisa diterapkan secara kaffah, sejatinya  keadilan membumi bersama penerapan syariah Islam tersebut.

Hak untuk menerapkan seluruh hukum Islam bagi umat Islam sesungguhnya terkebiri dalam alam demokrasi, konsep demokrasi, kebenaran adalah suara rakyat, maka kendati suara yang diwakili oleh wakil rakyat salah, akan menjadi produk hukum. Sedang dalam Islam kebenaran adalah apa yang datang dari sang Pencipta. Inilah esensi perbedaannya.

Islam dan syariat Islam adalah dua  hal yang tidak bisa dipisahkan. Memisahkan keduanya artinya “sekuler”. Maka wajar jika kehadiran Hizbut-Tahrir mencoba membuka  pemikiran pemerintah, agar mengadopsi dengan  ajaran Islam sendiri, dimana dalam hukum Islam non-muslim wajib diayomi. Maka hendaknya pemerintah obyektif melihat keagungan syariat Islam, keindahan  dan keadilan Syariat Islam ketika  diterapkan dalam kehidupan.

Oleh karena itu, kita bisa lihat kiprah HTI justru menyelamatkan NKRI, disaat bangsa ini mencari solusi alternatif mengelola SDA, Migas, pengelolaan Tenaga kerja, perempuan, pergaulan, hukum, ekonomi dan sebagainya, Hizbut Tahrir Indonesia selalu menyodorkan solusinya yang digali dari nilai-nilai syariah Islam. Hizbut Tahrir Indonesia dalam menyerukan gagasannya tidak memaksakan kehendak, disinilah HTI hanyalah berdakwah ke tengah masyarakat umum secara damai.

Agar masyarakat menyadari, memahami dan mempertimbangkan ide dan gagasan yang diserukan HTI yang notabene seluruhnya adalah syariah Islam yang agung yang datang dari Allah SWT.
Khilafah Akan Kembali.

Dalil terkait kewajiban untuk menerapkan syariah dalam bingkai khilafah sangat kuat, hendaknya pemerintah menyambut seruan ilmiah dan pemikiran tanpa kekerasan seperti yang dilakukan organisasi HTI sehingga pemerintah melakukan pekerjaan serius untuk memulai kembali cara hidup Islami dengan mengadopsi Khilafah Rasyidah menurut metode Kenabian, yang dijanjikan oleh Allah melalui kabar baik dari Rasul-Nya.

Sebagaimana hadits yang bersumber dari Musnad Imam Ahmad, hadits no.17680, juga musnad al Bazzar (no. 2796). Riwayat ini termasuk hadits marfu’ (bersambung hingga sampai Rasulullah saw): Telah berkata kepada kami Sulaiman bin Dawud al-Thayaalisiy; di mana ia berkata, “Dawud bin Ibrahim al-Wasithiy telah menuturkan hadits kepadaku (Sulaiman bin Dawud al-Thayalisiy).

Dan Dawud bin Ibrahim berkata, “Habib bin Salim telah meriwayatkan sebuah hadits dari Nu’man bin Basyir; dimana ia berkata, “Kami sedang duduk di dalam Masjid bersama Nabi saw, –Basyir sendiri adalah seorang laki-laki yang suka mengumpulkan hadits Nabi saw. 

Lalu, datanglah Abu Tsa’labah al-Khusyaniy seraya berkata, “Wahai Basyir bin Sa’ad, apakah kamu hafal hadits Nabi saw yang berbicara tentang para pemimpin? Hudzaifah menjawab, “Saya hafal khuthbah Nabi saw.”

Hudzaifah berkata, “Nabi saw bersabda, “Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian, Allah akan menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa Kekhilafahan ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah; dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. 

Lalu, Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang kepada kalian, masa raja menggigit (raja yang dzalim), dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa raja dictator (pemaksa); dan atas kehendak Allah masa itu akan datang; lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. 

Kemudian, datanglah masa Khilafah ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah (Khilafah yang berjalan di atas kenabian). Setelah itu, beliau diam”.[HR. Imam Ahmad].

Urgensi untuk menerapkan ajaran Islam –Khilafah- bukanlah hanya pendapat organisasi Hizbut Tahrir Indonesia saja (HTI), tidak ada ikhtilaf (perbedaan) tentang wajibnya Khilafah, diantaranya, berdasarkan pendapat Imam Alaudin (madzhab Hanafi), Imam Umar bin Ali (madzhab Hanbali), Ibn Taimiyah, Imam Syafi’i, Imam Maliki dan mayoritas ulama madzhab sepakat mengangkat seorang imam sebagai fardhu.

Sesungguhnya kekeliruan yang besar terhadap suatu bangsa dan kemanusiaan adalah pemutarbalikan fakta sejarah. Ada tudingan bahwa HTI melakukan bughat terhadap konstitusi yang sudah ada. Secara bahasa, bughât adalah bentuk jamak dari al-bâghi, yang artinya azh-zhâlim wal ‘âniy (orang yang berbuat zalim dan sewenang-wenang). (Kamus al Munawwir hal 98).

Sedangkan secara istilah, para fuqaha’ mendefinisikan bughât sebagai: “Kaum muslimin yang keluar dari ketaatan kepada Imam (Kepala Negara) yang benar dengan menggunakan ta’wil, dan mereka memiliki kekuatan” (al Mausû’ah al Fiqhiyyah al Kuwaytiyyah, 8/130)

Dalam al Mausû’ah al Fiqhiyyah, bughât itu terjadi jika terpenuhi semua syarat berikut:

1) Pelaku penentangannya adalah sekelompok kaum muslimin yang punya kekuatan. Kalau pelakunya tidak punya kekuatan maka tidak disebut bughât, begitu juga jika pelakunya non muslim maka tidak pula disebut bughât, namun harbiyyun, perlakuannya tentu berbeda.

2) Penentangannya bukan karena alasan yang benar, dengan maksud menggulingkan penguasa dengan ta’wil yang salah, yang masih ada sisi kebenarannya. Jika keluarnya dari ketaatan tanpa takwil, itu namanya qutha’ut tharîq.

Jika penentangannya karena alasan yang benar, seperti menentang kedzaliman penguasa, maka juga tidak disebut bughât, dan dalam kondisi ini hendaklah penguasa meninggalkan kedzalimannya, dan hendaklah manusia tidak membantu penguasa dalam melakukan kedzaliman melawan kelompok tersebut, juga tidak membantu kelompok tersebut memerangi penguasa.

3) Menentang Imam (Kepala Negara) yang hak, yang betul-betul berkuasa dan masyarakat sepakat atas kepemimpinan mereka, yang dengan Imam tersebut masyarakat menjadi aman, jalan-jalan menjadi aman. Jika hal ini tidak terjadi, berarti Imam tersebut lemah atau sewenang-wenang, hal ini membolehkan keluar dari ketaatan kepadanya dan memecatnya jika tidak dikhawatirkan timbul fitnah.

4) Melawannya dengan kekuatan fisik, atau dengan peperangan. Oleh karena itu, kelompok yang keluar dari ketaatan tanpa kekuatan fisik yang memadai, tidak dihukumi sebagai bughât. Jika kelompok tersebut  bermodalkan kekuatan, termasuk senjata, namun  belum secara riil digunakan berperang, maka tetap saja disebut bughât.

5) Kalangan Syafi’iyyah mensyaratkan bahwa kelompok tersebut memiliki pemimpin yang mereka taati.

Oleh sebab itu, menyebut Hizbut Tahrir Indonesia yang hanya sekedar menyampaikan aspirasi yang berbeda dengan penguasa dengan sebutan bughât (pemberontak), dari sisi manapun dilihat, adalah penyebutan yang jelas-jelas keliru, apalagi jika dilihat bahwa penguasa yang diprotes tersebut adalah penguasa yang tidak tunduk kepada hukum-hukum Allah.[MO/ge]

Posting Komentar