Oleh : Riyulianasari
(aktifis dakwah Palembang) 

Mediaoposisi.com-Wakil Presiden M. Jusuf Kalla menjelaskan lagi alasan mendasar pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Di antaranya karena organisasi itu menyalahartikan sila ketiga Pancasila. Menurut Kalla menyimpangkan sila Persatuan Indonesia dan karenanya hendak mendirikan Negara Islam di Indonesia.

Apa yang salah dari HTI? Ketuhanannya tentu bagus karena dia beragama; kemanusiannya juga (bagus) karena dia kerja kemanusiaan. Yang salah itu persatuannya,” kata Kalla dalam pidatonya pada Program Pendidikan Singkat Angkatan 21 Lemhanas di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Senin 20 November 2017.

Konsep dan tujuan HTI, katanya, bertentangan dengan yang dianut di Indonesia. Para pendiri Negara menggagas sebuah Negara bangsa yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Dia (HTI) ingin borderless atau (bangsa) tanpa batas (Negara). Di situ salahnya,” kata Kalla. Ideologi Khilafah yang dikampanyekan kelompok serupa HTI, Kalla berpendapat, kini lebih mudah disebarkan terutama karena kemajuan teknologi informasi. Namun paham-paham semacam itu justru memicu pergolakan politik di sejumlah Negara, terutama di Timur Tengah.

Indonesia tak mungkin menutup diri dari keterbukaan informasi; mereka yang menyebarkan ide-ide yang bertentangan dengan asas dasar Negara pun tak bisa serta-merta ditindak, melainkan harus diproses hukum. Karena itu, kata Kalla, penindakan terhadap HTI mestilah melalui pengadilan, bukan asal ditangkap atau dipenjarakan seperti di era pemerintahan orde lama dan orde baru. “Kalau (di masa) reformasi, salah, ya harus ke pengadilan; ditangkap juga pada ujungnya tapi lewat pengadilan,” ujarnya (http://m.viva.co.id/berita/nasional/979703-jusuf-kalla-anggap-hti-salah-artikan-sila-ketiga-pancasila)

Sejak beberapa bulan terakhir, banyak terjadi diskusi, perdebatan, dan curah pendapat tentang idiom “Khilafah” sangat marak di media sosial, media cetak, dan media elektronik, bahkan di forum-forum ilmiah maupun forum-forum informal di tengah-tengah masyarakat. Apalagi sejak dicabutnya SK BHP Ormas HTI (pada 8 Mei 2017) dan diterbitkannya Perppu Ormas Nomor 2 tahun 2017 (pada 12 Juli 2017) yang lalu, idiom “khilafah” senantiasa dilekatkan erat dengan ormas HTI. Pendapat yang pro “khilafah” maupun yang kontra “khilafah” senantiasa menghangat. Banyak tokoh, intelektual, ulama’, bahkan pejabat negara ikut serta dalam bursa perdebatan idiom “khilafah” dan “HTI” tersebut. Tak ketinggalan Wapres, M. Jusuf Kalla, juga unjuk bicara tentang “HTI” dan “Khilafah”.

Sebenarnya adanya diskusi tentang Khilafah dan HTI itu sah-sah saja sebagai sebuah aktivitas intelektual. Namun, yang patut disayangkan, hanya berdasar asumsi dan sikap tendensius tanpa diskusi serta klarifikasi, rezim saat ini langsung “membubarkan” ormas HTI tanpa melalui proses pengadilan, bahkan mengkriminalkan idiom khilafah, yang selama ini memang menjadi brand image Ormas HTI. Dengan disertai tuduhan yang tidak masuk akal, yaitu anti kebhinnekaan, anti Pancasila, dan tuduhan-tuduhan tanpa dasar yang lain.

Termasuk di dalamnya, pernyataan atau yang lebih tepatnya tuduhan sepihak oleh Wapres M. Jusuf Kalla tentang HTI dan Khilafah tersebut, patut untuk ditanggapi dan dikritisi. Pasalnya lontaran Sang Wapres tersebut, tidak sesuai dengan fakta tentang HTI, juga banyak bertentangan dengan konsep tentang khilafah yang hakiki. Pernyataan tersebut juga sangat dangkal dan tendensius, yang menunjukkan  sangat minim dan awam pemahamannya tentang HTI dan khilafah.

Sehingga keluar pernyataan yang sangat arogan, dengan menuduh HTI itu bertentangan sila ke-3 Pancasila, Persatuan Indonesia. Namun tuduhan serupa tidak pernah dibidikkan kepada kelompok separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka), yang secara kasat mata justru telah merongrong NKRI,
Persatuan umat islam di dunia adalah karena umat islam satu aqidah yaitu aqidah islam. Persatuan umat islam di dunia tidak bisa dipisahkan dari fakta fakta sejarah yang menunjukkan persatuan umat islam.

Nabi Muhammad SAW telah menyatukan umat islam di dunia  dalam  sistem pemerintahan Islam atau Daulah Khilafah Islamiyah yang menerapkan hukum hukum syariah islam di dalam seluruh sendi kehidupan. Baik ekonomi islam, politik dalam negeri dan luar negeri sesuai islam, pendidikan islam, kebudayaan islam dll. Dan umat islam menjadi negara adidaya dan mulia karena islam selama 1300 tahun terhitung tegaknya Dialah Khilafah Islam di Madinah sampai tahun 1924 di Turki. Dan Nabi Muhammad SAW pun menyatukan umat islam dalam ibadah haji setiap tahunnya   yang semakin menunjukkan persatuan umat islam yang kuat.

Ketika umat islam tidak bersatu dalam negara khilafah dan tidak menerapkan hukum hukum syariah dalam seluruh aspek kehidupan, maka terjadi penjajahan secara politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan di seluruh negeri negeri muslim. Umat islam di adu domba dan di pecah belah. Sesungguhnya krisis yang terjadi di Suriah, Palestina, Afghanistan adalah bukan karena penerapan syariah dan khilafah. Tapi karena tidak diterapkan syariah dan khilafah.

Di Indonesia ada.gerakan Organisasi Papua Merdeka yang  telah menewaskan 31 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal menjaga persatuan NKRI. Anda masih ingat kasus Propinsi Timor Timur yang terlepas dari persatuan NKRI ?, hal ini semakin membuktikan kelemahan nation state atau negara bangsa yang dibangga banggakan. Apakah peristiwa lepasnya Timor Timur, OPM di Papua, GAM di Aceh, RMS di Maluku belum cukup menyadarkan kita bahwa lemahnya ikatan Nasionalisme ?.

Persatuan Umat Islam akan terwujud dengan penerapan syariah dalam naungan khilafah di seluruh dunia.[MO/sr]

Posting Komentar