Oleh: Wulan Eka Sari 
(Aktivis Mahasiswi)

Mediaoposisi.com-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra mengaku adanya aturan penyandang disabilitas mental bisa ikut mencoblos di Pemilu pada 2019 merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan MK bernomor 135/PUU-XIII/2015, warga yang mengidap gangguan jiwa bisa menggunakan hak pilihnya dengan syarat khusus. (Suara.com, 22/11/2018)

KPU mendata pemilih penyandang disabilitas mental atau tunagrahita ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Menurut data yang dihimpun KPUM pemilih tunagrahita berdasar DPT hasil perbaikan I, berjumlah 43.769 jiwa. Jumlah itu diperkirakan masih bertambah. (Kompas.com, 3/12/2018). 

Pertama dalam sejarah penderita gangguan jiwa difasilitasi oleh Negara untuk menyalurkan hak pilihnya. KPU juga memfasilitasi pemilu di tempat perawatan orang gila seperti Rumah Sakit Jiwa dan panti-panti social. Di sisi lain bahwa aturan negara menetapkan segala sesuatu yang dilakukan orang gila tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum. Dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP: Tidak dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawaabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.

Tentu kita masih ingat kisah orang gila membunuh ulama diantaranya tersangka penganiaya KH  Umar Basri, Asep (50), dinyatakan mengalami gangguan jiwa alias gila berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan. (CNN Indonesia, 29/01/2018). Ustadz prawoto meninggal dunia akibat dianiaya seorang pria berinisial AM dengan menggunakan linggis. Diduga pelaku mendapat gangguan jiwa. (repbulika.co.id, (1/2/2018). Dalam kasus ini tidak jelas proses hukumnya bahkan terkesan dibiarkan hanya karena pelakunya  diduga orang gila. Dan tidak dikenai delik hukum karena kurang sempurna akal.

Dimana logika penguasa ketika menetapkan aturan? Ketika orang gila diberi hak pilih, bagaimana hasil pemilihan dari orang gila tersebut? Siapa yang akan ia pilih ? Jangankan kenal dengan calon yang akan  dipilih dengan namanya saja ia lupa. Jadi, memberikan hak memilih kepada orang gila merupakan musibah besar karena menyerahkan masa depan bangsa kepada orang yang tidak memiliki kemampuan. Bisa dibayangkan bagaimana nasib bangsa ini jika wakil rakyat dalam hal ini calon pemimpin negeri dipilih oleh orang gila. Jangankan memilih mana yang baik bagi masa depan bangsa, mengetahui mana yang baik untuk dirinya saja tidak bisa.

Dalam pandangan Islam, orang gila merupakan orang yang hilang akalnya. Orang gila tidak dimintai pertanggung jawaban atas amalnya. Rasulullah Saw bersabda: “Diangkat pena dari tiga orang. Orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga dia sadar, anak-anak sampai ia baligh.” (H.R. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah)

Bersandarkan pada hadits tersebut, jelas sekali bahwa dalam Islam pembebanan taklif hukum berdasarkan kemampuan akalnya. Karenanya, orang yang rusak akalnya seperti orang gila, tidak akan diberikan tanggungjawab melaksanakan hukum. Mereka tidak akan dituntut untuk mengerjakan sesuatu di luar batas kemampuannya, termasuk tidak akan diizinkan untuk memilih maupun dipilih sebagai wakil rakyat.

Inilah wajah demokrasi mampu membuat siapapun kehilangan logikanya. System ini pun melakukan pendataan terhadap orang gila agar dapat menyoblos. Betapa buruknya pengaturan urusan kaum Muslimin saat ini. Karena menggunakan hukum tidak sesuai dengan kehendak Allah tetapi diatur oleh logika manusia yang sarat dengan nafsu dan kepentingan. Orang gila adalah orang-orang yang lemah dalam kemampuan akalnya, sehingga mereka pun rawan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bisa mengakses mereka.

Mengutip tulisan Nasrudin Joha, kunci kemenangan itu ada dua: otoritas penentu suara dan otoritas penentu sengketa. Otoritas penentu suara, akan mengumumkan pemenang laga. Sementara otoritas sengketa, akan menguatkan pengumuman pemenang dari otoritas suara. Sampai orang gila didata, itu hanya sebagai keranjang untuk menaruh telur. Rezim telah beternak telur sejak lama, hanya butuh bantalan untuk melegitimasi suara. Jika suara orang waras tidak realistis untuk melegitimasi kemenangan yang dipersiapkan, maka rezim butuh keranjang orang gila untuk membenarkan data suara yang sudah disiapkan.

Apakah masih mau bertahan dengan system ini? Sudah nampak nyata kerusakannya. Karenanya kita membutuhkan system pengganti yang akan menyelesaikan semua masalah manusia dengan tepat. System yang dapat mengantarkan manusia menuju kebahagiaan hakiki yakni di dunia dan di akhirat. System pengganti tersebut haruslah berasal dari  Dzat yang tidak membutuhkan kepada manfaat yang berasal dari aturan manusia. Itulah aturan yang berasal dari Allah Swt yang Maha Adil yakni system Islam. Dalam istilah fikih disebut Khilafah. Khilafah adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum Muslimin untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Sayangnya, sejak diruntuhkannya Khilafah pada bulan Rajab 1342 H atau 3 Maret 1924 M oleh agen Inggris, Mustafa Kemal At-Taturk, banyak kaum Muslimin yang tidak tahu bahkan takut mendengar kata “Khilafah”. Khilafah seolah terdengar asing di telinga mereka. Hal ini pun tak terlepas dari propaganda kaum kafir untuk memonsterisasi Khilafah. Khilafah dicitrakan sebagai aturan yang kejam dan menindas. Namun ketika usaha untuk memadamkan cahaya agama Allah terus dilakukan, justru Allah yang Maha Kuasa berbuat sebaliknya. Cahaya agama Allah semakin lama semakin benderang. Riak-riak kebangkitan Islam mulai muncul. Wallahua’lam bis showab.[MO/sr]









Data CV:
Nama : Wulan Eka Sari
Tempat & Tanggal Lahir : Lunang, 04 Januari 1998
Alamat : Jl. M. Yunus Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat
No. HP/WA : 0822-8472-9218 / 0813-6498-8936
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Mahasiswi
Email : wulanekasari04@gmail.com

Posting Komentar