Oleh : Rima Septiani 
(Mahasiswi PGSD UHO)

Mediaoposisi.com-Krisis ekonomi akhir tahun kembali  mendera negeri ini, tren kenaikan   harga bahan  pangan terulang lagi. Seolah fenomena ini merupakan cerita abadi bagi perekonomian Indonesia. Dilaporkan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyebut ada beberapa komponen yang menyebabkan kenaikan harga  bahan  pangan di akhir tahun.

Komponen pertama adalah ancaman inflasi yang kemungkinan terjadi di akhir tahun. Ini biasanya dipicu oleh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL). Sementara inflasi barang bergejolak kerap kali terjadi ketika permintaan bahan pagan dan makanan mengalami lonjakan menghadapi lebaran, natal, dan tahun baru.

Kedua, masalah impor yang sejauh ini terus dilakukan pemerintah. Dengan alasan menutupi kebutuhan dalam negeri, pemerintah tak mampu berdayakan potensi petani yang ada dalam negeri. Selain itu, masalah data pangan masih menjadi polemik tersendiri bagi pemerintah. Tidak akuratnya pemerintah untuk memastikan data yang lebih valid.( www.kontan.co.id, 15/11/2018)

Pemerintah Masih Abai
Kebutuhan pokok manusia terdiri dari  kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bahan  pangan merupakan kebutuhan yang paling utama bagi manusia. Salah satu usaha untuk mencukupi kebutuhan pangan di negara berkembang seperti Indonesia, adalah dengan mengolah lahan pertanian dan perkebunan. Indonesia dikenal dengan julukan negara agraris yang kaya akan potensi  sumber daya alam begitu melimpah. Wajar saja, sebuah lagu nasional menyebutkan bahwa tongkat, dan kayu pun bisa menjadi tanaman.

Namun, apalah yang terjadi di negeri ini. Kita sering mendengar pemerintah hobi mengimpor bahan pangan dari luar negeri seperti beras, kedelai, gula bahkan garam. Ketergantungan pemerintah terhadap impor yang semakin meningkat  menjadi bukti kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Yang memilukkan, kekayaan di negeri ini dieksploitasi secara bebas kepada kaum imperialis.

Ini semua tidak terlepas dari bagaimana negara memposisikan dirinya sebagai khadim (pelayan) bagi rakyatnya. Di tengah kehidupan yang mencekik, mestinya penguasa saat ini  mengambil langkah tegas untuk memulihkan ekonomi dalam menanggulangi potensi kenaikan harga pangan. Harusnya pemerintah melakukan antisipasi sejak awal, agar  lebih waspada terhadap lonjakan harga beras di akhir tahun. Dengan melakukan upaya-upaya yang mampu meminimalisir terjadinya hal tersebut. Maka penyediaan stok yang cukup harus segera dipenuhi.

Gejolak kenaikan harga bahan pangan yang selalu saja meningkat diakhir tahun dan sering kali berulang, menjadi indikasi kuat bahwasannya rezim saat ini gagal menjamin kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Pemerintah tak mampu menjaga kestabilan harga sehingga sebagai rakyat kecil kita merasakan beban berat yang begitu mencekik. Penderitaan rakyat tak kunjung berakhir dengan hadirnya kebijakan sewenang-wenang.

Ketika harga bahan pangan naik, ini juga tidak terlepas dari efek naiknya harga BBM baru-baru ini. Ketika pemerintah tak memprioritaskan kondisi ekonomi menjadi lebih baik, maka semuanya akan berimbas pada kondisi ekonomi rakyat yang semakin susah. Biasanya efek dari kenaikan harga pangan, paling dirasakan oleh ibu rumah tangga yang mengurus kebutuhan pokok. Mereka terkadang mengeluh dengan kenaikan harga kebutuhan dasar di pasar.

Seperti aksi protes yang dilakukan emak-emak terhadap kebijakan jokowi yang  dinilai tidak bisa mengatasi masalah pangan. Mengutip perkataan aktivis Malari 74 Salim Hutadjulu dimana beliau melihat emak-emak saat ini makin tidak suka sikap Istana yang tidak memberikan solusi naiknya harga pangan.(www.geloranews.com, 15/12/2018)

Ini memang fakta dan masalah yang dilahirkan dari sistem perekonomian liberal yang memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada individu dalam kegiatan perekonomian untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Indonesia sudah sejak lama mengalami masalah-masalah yang tak  pernah terpecahkan solusinya.

Paham sekularisme yang masih dipelihara  rezim saat ini menjadikan penguasa  merasa lepas tangan dalam mengurus rakyatnya, menjadikan penguasa terlihat santai menghadapi masalah rakyat. Mimpi  mewujudkan Indonesia makmur dan sejahtera hanyalah mimpi utopis  semata. Pertanyaan besarnya adalah, sampai kapan kita seperti ini?

Butuh Solusi
Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan, baik itu masalah politik, sosial, dan ekonomi. Islam memiliki cara khusus dalam menanggulangi krisis ekonomi yang menimpa. Baik  itu sebelum, sedang dan akan terjadi. Semua ini pernah dicontohkan dalam sejarah peradaban Islam. Sebagaimana diketahui, Khalifah Umar ra., ketika krisis ekonomi, beliau memberi contoh terbaik dengan cara berhemat dan bergaya hidup sederhana.

Beliau mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi krisis ekonomi secara cepat, tepat dan komprehensif. Khalifah segera mengerahkan seluruh struktur, perangkat negara dan semua potensi yang ada untuk segera membantu masyarakat yang berdampak.

 Islam memiliki aturan kehidupan semuanya berasal dari Dzat yang maha mengetahui. Islam melahirkan pengaturan sistem ekonomi yang berupaya menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (primer) semua umat secara menyeluruh. Kebutuhan sandang, pangan dan papan adalah kebutuhan pokok (primer) manusia yang harus dipenuhi.

Tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari kebutuhan tersebut. Negara wajib mengambil porsi besar dalam menjamin peningkatan taraf hidup setiap warga negara. Termasuk jaminan  pendidikan, keamanan, dan kesehatan  semuanya merupakan hak bagi setiap warga negara yang wajib dirasakan secara gratis.[MO/sr]

Posting Komentar