Oleh: Arin RM, S.Si
(Member TSC, Freelance Author)

Mediaoposisi.com- Keberadaan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) bukan perkara baru di kehidupan masyarakat. Namun, dalam fakta keseharian mereka terpisah dan dipisahkan dari khalayak ramai. Bagi mereka disediakan tempat perawatan khusus, rumah sakit khusus. Harapannya apa yang menjadi hak mereka bisa dipenuhi oleh pihak-pihak yang berkompeten.

Perlakuan itu bukan karena kebencian semata. Dipandang dari sudut kemanusiaan, penempatan mereka di lingkungan khusus adalah bentuk keadilan. Adil bagi ODGJ agar tak terkucil dan adil bagi masyarakat yang waras agar tidak terdampak oleh tingkah laku ODGJ yang seringkali diluar kendali dan cenderung merepotkan. Sebab sebagaimana dimaklumi, ODGJ memang sedang tidak dalam kesadaran akal penuh.

Mereka tidak mampu mengontrol pikirannya, akibatnya mereka tidak paham dengan apapun, dan hasilnya mereka bertingkah laku tak terkendali. Merusak atau tidak mereka tak lagi peduli. Membahayakan atau tidak mereka sudah tidak tahu. Sederhananya mereka tidak mampu untuk menjalankan aktivitas normal layaknya manusia sehat. Bahkan sekedar untuk mengurusi hajat dirinya sendiri pun tidak mengerti.

Maka menjadi hal sangat aneh, jika mengurus diri sendiri saja tidak mampu, mereka diminta ikut memberikan hak suara/hak pilih. Bagaimana mungkin mereka paham dengan apa itu pilihan? Apakah akal mereka sampai pada apa itu makna kekuasaan? Jikapun mereka dibantu pendamping saat pelaksanaan kelak, apakah ada jaminan mereka bisa? Seberapa besar andil pendamping dalam menuntun mereka ketika menjatuhkan coblosan? Sungguh di luar nalar sehat. Maka sangat lazim jika masyarakat justru ketawa mendengar pengidap gangguan jiwa bisa nyoblos (suara.com, 22/11/2018).

Sejatinya fenomena pemberian hak konstitusional pada ODGJ ini menelanjangi hakikat sebenarnya bagaimana kekuasaan dalam sistem demokrasi didapatkan. Jika yang waras sudah enggan karena paham kesalahannya, maka orang gila pun diambil suaranya. Segala cara dilakukan demi kekuasaan. Jika sudah demikian maka kekuasaan seperti apa yang akan diberlakukan? Apakah kekuasaan yang semau gue sebagaimana sikap pemberi suara dari kalangan ODGJ?

Padahal ketika kekuasaan masih dipilih orang sehat dan waras saja, masih kerap disalahgunakan. Tentu bukan karena kebetulan, melainkan karena sebenarnya jenis kekuasaan berformat demokrasi memang mengandung cacat bawaan. Sejak awal lahirnya sistem ini meminggirkan peran agama dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Akibatnya hukum yang diberlakukan bukanlah hukum Allah, melainkan hukum hasil kesepakatan manusia terpilih yang duduk di lembaga khusus. Lebih dari itu demokrasi memberikan kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat lah yang menjadi penentu siapa yang berkuasa, maka suara mereka lah yang penting ketika ajang pencarian penguasa tengah digelar.

Dari sinilah segalanya dilakukan asal bisa sampai pada puncak kekuasaan. Halal tak lagi menjadi urusan. Aturan Allah hanya sekedar lirikan kala dibutuhkan sebagai formalitas. Maka sungguh wajar jika ujung dari kekuasaan itu adalah kerusakan, tersebab aturan yang diberlakukan jauh dari pakem yang digariskan oleh pencipta kehidupan.

Terlebih jika kekuasaan itu dipergunakan tanpa paham akan adanya hisab di kemudian hari, maka kesewenangan lah yang mengiringi. Siapa yang disuka dijunjung tinggi, dilimpahi banyak materi. Sebaliknya siapa yang dianggap menghalangi maka bagaimana pun caranya harus dijauhi atau dihabisi. Kondisi ini tentu sangat berlawanan dengan konsep kekuasaan dalam Islam.

Islam menjadikan kekuasaan sebagai perantara agar dapat menghamba secara maksimal dalam seluruh aspek kehidupan. Artinya ketaqwaan pada individu penguasa akan menuntun mereka agar menempatkan kedaulatan di tangan Allah semata. Menjadikan aturan Allah sebagai aturan formal sehari-hari, sebab hanya aturan Islam yang mampu menjadi rahmat bagi semesta alam. Penguasa juga tak akan semata menempatkan di posisi penting saat menuju pemilihan semata, tetapi rakyat pemilik kekuasaan akan diposisikan sebagai objek utama yang harus dilayani penuh oleh penguasa.

Tidak akan dikenal habis manis sepah dibuang. Yang menjadikan rakyat disapa ketika pemilihan datang, diserap aneka pajak ketika kekuasaan berjalan, atau bahkan ditinggal pergi ketika datang hendak menyampaikan aspirasi. Tidak demikian wajah kekuasaan dalam Islam. Sebab kekuasaan yang menjalankan hukum Allah adalah model kekuasaan manusia yang memanusiakan. Kekuasaan yang menghantarkan rakyatnya pada kesejahteraan, yang bisa diwarisi jejak-jejaknya dari gemilangnya peradaban Islam selama 13 abad lebih.

Tentu kekuasaan berasas Islam inilah yang layak bagi negeri mayoritas muslim ini. Bukan kekuasaan demokrasi yang menjauhkan sejahtera dari rakyat dan tak bisa mendatangkan kenyamanan hidup. Terlebih kekuasaan yang hanya fokus pada kekuasaan semata, yang bahkan ditentukan dari suara ODGJ. Umat harus yakin bahwa model seperti itu telah usang. Harus ada tren kekuasaan yang benar-benar membawa kebaikan. Kekuasaan pelaksana hukum Allah semata.[MO/sr]


Posting Komentar