Mediaoposisi.com-Bukan rahasia umum lagi memang, indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah banyak menarik perhatian banyak orang untuk berinvestasi. Bahkan di era Jokowi-JK jumlah investasi mengalami peningkatan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong mengklaim tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla investasi Indonesia mengalami kenaikan signifikan.

“Kenaikannya 46 persen dari sebelumnya Rp463 triliun menjadi Rp678 triliun," kata Tom di kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017), (suara.com, Selasa, 17 Oktober 2017).
Di era Jokowi-JK walaupun naik turun, namun investasi asing terus tumbuh di era Jokowi-JK, (CNBC Indonesia, 28 Oktober 2018).

Tidak seperti di era sebelumnya, angka investasi asing yang masuk masih tergolong rendah, ternyata hal tsb dikarenakan rumitnya perizinan bagi investor asing.

Namun, di era Jokowi-JK perizinan tidak akan serumit di era sebelumnya, salah satu contoh dan yang paling diminati investor adalah layanan izin investasi 3 jam.
Belum lama, Jokowi mengeluarkan kebijakan bahwa investor asing bisa memiliki saham 100 persen di 54 bidang usaha, (TEMPO.CO, 17 November 2018).

Menurut pengamatan penulis dengan kebijakan ini, tentu saja semakin banyak serbuan investor asing yang berlomba-lomba menanamkan modalnya di Indonesia.

Lalu dengan banyaknya investor asing apakah akan semakin menguntungkan bagi Indonesia?
Alih-alih investasi, sebenarnya investasi adalah kedok para kafir penjajah untuk menguasai SDA negara lain. Berbicara tentang penjajahan, di Indonesia sendiri sudah terjadi sejak zaman kerajaan, namun karena pada saat itu, terjadi gejolak hingga peperangan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, maka mereka saat ini mulai belajar dari pengalaman nenek moyang mereka.

Tidak akan bisa menguasai SDA negara lain dengan cara terang-terangan karena mereka paham betul pasti akan terjadi gejolak, maka dari itu mereka membuat strategi baru untuk mengeruk dan mengua-sai SDA negara lain yaitu dengan investasi.

Investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bagian tak terpisahkan dari konspirasi untuk mengeksploitasi kekayaan kaum muslimin, dan ini termasuk cara keji untuk merampas kekayaan kaum muslimin. Begitupun dengan yang terjadi di Indonesia, mereka sedang mengeruk kekayaan alam negeri ini.

Dengan berlindung dibalik "topeng" investasi mereka dengan leluasa mengeruk kekayaan Indonesia. Apalagi ditambah dengan kebijakan pemerintah yang semakin liberal yang semakin memuluskan konspirasi jahat mereka untuk menguasai SDA negeri ini.

Dengan dalih memperbaiki pembangunan dan perekonomian, pemerintah membuka kran investasi selebar-lebarnya tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. No free lunch (tidak ada makan siang gratis), para pemodal tidak begitu saja yang menanamkan modalnya di negeri ini. Semua ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang tentu saja akan merugikan negara dan rakyatnya, apalagi penanaman modal asing berupa hutang dengan ribanya.

Lalu bagaimana pandangan islam tentang investasi asing atau penanaman modal asing? Untuk menilai baik buruknya sesuatu seyogyanya dengan standar syariah. Termasuk juga untuk menilai investasi atau penanaman modal asing (PMA).

Islam tidak melarang investasi, selama tidak bertentangan dengan hukum syara', dalam islam investasi harus berpedoman pada halal dan haram bukan asas manfaat. Namun, karena adanya arus globalisasi dan liberalisasi SDA di segala bidang ditambah dengan kebijakan pemerintah yang semakin liberal membuat investasi hanya berdasarkan asas manfaat, selama itu menguntungkan dan mendatangkan maslahat bagi kedua belah pihak, halal dan haram pun tidak diindahkan.

Sesungguhnya investasi asing merupakan uslub yang lahir dari fikroh kapitalisme, Dalam dunia kapitalis, nilai-nilai moral, kemanusiaan, apalagi agama tidak dijadikan perhitungan, bahkan tidak boleh dilirik. Moral, kemanusiaan, dan agama hanya dipakai jika dirasa menguntungkan. Jika tidak menguntungkan, buang!

Dimana pengusung dari uslub ini adalah Amerika. Ini merupakan salah satu cara AS untuk membuka pasar-pasar internasional bagi perusahaan-perusahaan multinasionalnya dan untuk mendominasi kekayaan dunia. Dan fenomena ini sudah ada sebelum runtuhnya Uni Soviet.

Dalam daulah islam, khalifah memiliki kebijakan dalam mengatur masalah investasi asing, Daulah akan menerapkan sistem ekonomi islam yang akan mengatur kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, termasuk distribusi barang dan jasa ditengah-tengah masyarakat bukan itu saja negara juga memas-tikan berjalannya politik ekonomi dengan benar.

Adapun ketika negara mengalami situasi dimana harus membangun infrastruktur, baik karena ledakan penduduk, maupun keterbatasan sarana dan prasarana, maka negara memliki banyak pilihan.

Salahsatunya mengambil dana dari Baitul Mal, tanpa memungut dana masyarakat sepeserpun. Namun jika baitul mal tidak ada dana, maka harus dilihat apakah proyek infrastruktur tersebut  tersebut memang vital, karena satu-satunya fasilitas umum yang dibutuhkan,  maka negara mendorong partisipasi  public untuk berinfak.

Jika tidak cukup, maka kaum muslim laki-laki mampu dikenakan pajak khusus untuk membiayai proyek ini hingga terpenuhi. Dan pada saat yang sama, negara bisa mengajukan fasilias kredit, baik kepada negara maupun perusahaan asing, tapa bunga dan syarat yang bisa menjerat negara. Negara akan membayarnya dengan cash keras, setelah dana infak dan pajak tersebut terkumpul.

Namun, kebijakan ini ditempuh dalam kondisi yang sangat terdesak. Meski, kemungkinan ini sangat kecil.

Dengan adanya mekanisme pengelolaan yang benar dalam islam, kecil kemungkinan investor asing masuk dan menguasai SDA dalam negeri, tetapi bukan berarti pihak asing tidak boleh membuka usaha di dalam daulah, hanya saja ada batasannya.

Jika pihak asing yang ingin membuka usaha di dalam daulah islam adalah negara kafir harbi, maka jelas tidak boleh. Namun jika negara kafir mu'ahad dan hukman, negara memperbolehkannya dengan adanya izin dan syarat tertentu.

Dengan bersandar pada hukum syariah, mengelola kepentingan rakyat dan negara tidak ada yang dizalimi dan dirampas hak-haknya, justru sebaliknya segala kebutuhan rakyat akan terpenuhi.

Namun, semua itu tidak akan terwujud tanpa adanya peran negara yang menjalankan hukum syariah. Semua itu hanya diwujudkan dalam pemerintahan islam yaitu khilafah, dalam sistem khilafah peran kepala negara akan berfungsi sebagaimana mestinya yaitu melayani dan mengurus segala urusan umat.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا أَنْعَمَنَا بِكَ أَبَا فُلَانٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ

Abu maryam al’ azdy r.a berkata kepada muawiyah: saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: siapa yang diserahi oleh allah mengatur kepentingan kaum muslimin, yang kemdian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari qiyamat. Maka kemudian muawiyah mengangkat seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan orang-orang (rakyat). (abu dawud, attirmidzy).

Posting Komentar