Oleh: Nasrudin Joha

[Catatan Tanggapan untuk Lembaga Framing Politik]

Mediaoposisi.com-Lucu sekali nalar pledoi yang dibangun Deny LSI. Membela media yang tidak mempublikasikan reuni 212 dengan argumen media juga memiliki hak tak publis. Dalam konteks era sosmed, memang siapapun bisa menjadi jurnalis sekaligus penerbit. Platform sosial media, memungkinkan siapapun untuk mengabarkan fakta tentang peristiwa baik melalui tulisan, gambar hingga video, secara merdeka dan bebas intervensi.

Tetapi persoalan abainya media menayangkan liputan dan berita soal reuni 212, bukan terkait sudah ada platform sosmed untuk mengabarkan itu. Platform sosmed adalah hal lain, kritik publik terhadap media itu berfokus pada tuli dan butanya media pada peristiwa besar, dan malah mengabarkan hal remeh remeh seperti pasang meter listrik, ngemong cucu, sholat Jumat, intip gorong-gorong, dan serangkaian kegiatan yang tidak penting dan tak dibutuhkan publik.

Media subjektif ? Iyalah, saya percaya itu. Karena berita itu mengabarkan fakta yang ditafsirkan bukan menyampaikan fakta apa adanya. Terapi alasan tudingan peristiwa 212 tak netral, ada aspirasi syariah kemudian menudingnya bertentangan dengan kesepakatan bangsa, itu sebuah tudingan jahat dan konfirmasi akutnya Islamophobia.

Kalau mau jujur, bukankah kesepakatan bangsa ini piagam Jakarta ? Lantas siapa yang berkhianat dengan membuang redaksi 'kewajiban menerapkan syariat Islam bagi pemeluknya?' Janganlah berdalih pada mitos 'kesepakatan bangsa' untuk menolak aspirasi umat Islam yang menginginkan syariat Islam. Janganlah berkelindan dibalik NKRI harga mati, padahal aspirasi umat Islam yang ingin menerapkan syariah Islam juga dijamin konstitusi.

Jika media, mengambil pilihan menggunakan 'hak tak publish' karena menuding aksi reuni 212 bertentangan dengan kebijakan subjektif dewan redaksi, ya tidak apa-apa, asal jujur. Jangan berkelindan dibalik dalih 'kesepakatan bangsa' dan menuding aspirasi NKRI bersyariah sebagai wacana yang bertentangan dengan kesepakatan bangsa, dan ujaran menyakitkan lainnya.

Mudah saja bagi kami untuk membedah kenapa media tidak tayangkan reuni 212. Semua media itu pro Jokowi, sementara aksi reuni 212 secara subtantif memang mengkritik Jokowi yang membiarkan peristiwa pembakaran bendera tauhid dan terkesan melindungi pelakunya, dengan proses hukum yang telanjang : menyakiti hati umat Islam.

Deny nampaknya tak paham filosofis media, dimana pembaca itu adalah Raja. Membalas kritik pembaca dengan menyampaikan rasa jumawa dibalik ujaran 'media punya hak tak publish' tentu bukan menyelamatkan, bahkan justru akan memantik perlawanan publik terhadap media yang khianat atas amanahnya memenuhi hak publik atas informasi.

Deny juga tak paham, hukuman paling menakutkan bagi media adalah 'ditinggalkan pembaca'. Ujaran dan ulasan Deny, yang terbiasa menjadi konsultan politik berdalih survey-surveyan, lebih mirip nota pembelaan (pledoi) yang diharapkan akan menjadi alasan pembenar bagi keculasan media yang tak mengabarkan peristiwa Reuni 212.

Salah besar Bung, aspirasi umat itu sudah menjadi air bah. Dia akan menenggelamkan siapapun yang berani menghalaunya. Justru pilihan media (kompas dan tempo) yang tiarap sambil mencoba meraih simpati umat dengan menayangkan kabar kursi kosong pada acara Jokowi, adalah cara yang paling selamat dari amukan pembaca. Jika pembaca menghukum media, meninggalkan media, selesai itu media.

Jadi, ulasan pledoi Deny itu blunder. Jadi seharusnya Deny berfokus menjadi konsultan politik, sambil terus mencari dalih survey yang relevan untuk menaikan citra petahana. Mencoba mengulas isu media, padahal bukan kapasitasnya, tentu akan sangat mengkhawatirkan.

Biarlah Ashary Usman yang lebih kredibel untuk membuat tafsiran tentang hal ini. Dan dia, telah memberi predikat khusus tentang bungkamnya media pada gelaran aksi reuni 212.[MO/ge]

Posting Komentar