Oleh: Hj.Padliyati Siregar ST 
Ketua komunitas Muslimah Peduli Generasi Palembang

Mediaoposisi.com-Fakta ketidakadilan  hukum di Indonesia kembali berulang, kasus Ibu Nuril mencederai rasa keadilan di masyarakat, pernyataan Wakil  Ketua MPR RI  Abdul Muhaimin Iskandar, dan beliau pun mendesak agar Ibu Nuril dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

“Dia merekam semua itu kan supaya terhindar dari fitnah. Dia punya anak yang masih menyusu, punya suami. Atasannya yang selalu menggoda, kok malah Bu Nuril yang dihukum. Ini mencederai rasa keadilan masyarakat,” kata Cak Imin di Jakarta, Sabtu (17/11).


Sungguh  ironi negara yang katanya menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, semakin meyakinkan pandangan publik,dengan berdiri diatas logika materi alias uang, hukum sering kali timpang. Ibarat dua mata pisau, tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Ketika berhadapan dengan masyarakat bawah hukum diterapkan dengan teramat tegas.

Namun menjadi mandul jika yang menjadi pelaku kriminal adalah orang-orang yang punya modal maupun kekuasaan.

Lahir Dari Sistem yang Rusak

Kebobrokan hukum di Indonesia bukanlah disebabkan oleh sekedar adanya oknum-oknum nakal di lembaga-lembaga penegak hukum, yang bisa diselesaikan dengan cara mutasi, penonaktifan hingga pencopotan. Namun, kebobrokan ini justru berpangkal dan merupakan akibat dari sistem yang diterapkan di negeri ini.

Hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum positif yang berpijak pada kerangka demokrasi. Konon demokrasi merupakan produk peradaban Yunani Kuno pada 500 SM, namun ide ini sempat hilang ketika Romawi Barat ditaklukan oleh suku Jerman. Pada akhir abad ke-18, demokrasi bangkit kembali di Eropa. Kemunculannya yang kedua ini tidak terlepas dari adanya pertentangan antara pihak gereja dan pihak cendekiawan, dimana pihak pertama (gereja) mengusung konsep

“Kedaulatancendekiawany raja sebagai manusia pilihan yang menjadi perpanjangan-Nya. Sementara pihak cendekiawan mengusung konsep yang berlawanan, yaitu kedaulatan rakyat, yang dengan konsep ini manusia bebas mengatur kehidupannya sendiri. Dan pada akhirnya kedua belah bihak, yakni gereja dan cendekiawan sepakat mengambil jalan tengah sebagai solusi konflik. Gereja mengakui bahwa kehidupan publik diatur oleh aturan manusia, sementara peran gereja dimarjinalkan hanya sebatas ritual keagamaan. Dari sini jelas, bahwa demokrasi bukanlah sistem yang dilandaskan pada nilai ruhiyah atau ketakwaan kepada Sang Maha Pencipta. Demokrasi adalah sistem kompromi, baik dalam tataran teori maupun praktek.


Demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya merupakan titik pangkal munculnya simbiosis antara penguasa dan pengusaha. Karena untuk menjadi penguasa dibutuhkan modal yang besar, dan yang bisa mendudukan seseorang menjadi penguasa adalah para pengusaha. Sehingga kebijakan yang dibuat penguasa pasti akan mendukung kepentingan pengusaha, termasuk ketika sang pengusaha terjerat kasus hukum.

Inilah demokrasi, sistem yang rusak dan cacat, yang jika dijadikan pijakan akan menghasilkan kebobrokan. Untuk mengatasi kebobrokan tidak cukup hanya dengan reformasi birokrasi, penggantian undang-undang, namun yang harus dilakukan adalah mengganti sistem yang rusak ini dengan sistem yang benar yaitu Islam.

Perlunya Diterapkan Syariah

Berbeda halnya dengan demokrasi, Syariah adalah seperangkat aturan yang di berikan oleh Dzat yang Maha Benar, yaitu Allah SWT. Segala apa yang diperintahkan dan dilarang-Nya adalah demi kebaikan manusia, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.

Syariah, selain berisi perintah dan larangan yang harus ditaati oleh manusia, juga berisi sanksi bagi yang meninggalkan perintah-Nya maupun yang melanggar larangan-Nya. Karena berasal dari Sang Pencipta, maka ukuran baik-buruk, benar-salah, halal-haram bersifat pasti, dan tidak bisa dipermainkan oleh manusia.
Selain itu, syariah merupakan aturan universal bagi seluruh umat manusia (QS 21: 107).

Sejarah telah membuktikan bahwa syariah mampu bertahan selama 14 abad, sejak berdirinya daulah Islam di Madinah (pada masa Rasulullah) hingga awal abad ke-20. Syariah mampu mengayomi berbagai negeri, beragam suku bangsa dan ras, beragam kebiasaan dan kondisi yang berbeda-beda, yang wilayahnya terbentang dari Andalusia (Spanyol) hingga Asia Tenggara. Beragam agama yang dianut penduduknya, Islam, Nasrani, Yahudi, Hindu, Budha, Zoroaster dan lainnya.

Islam memilah hukum menjadi hukum publik yang harus dipatuhi oleh semua warga negara baik muslim maupun non muslim, seperti pengaturan islam tentang ekonomi, sanksi, dan pergaulan. Namun islam memberi ruang kepada non muslim untuk terikat pada aturan agamanya dalam hal makanan, ibadah, pernikahan. Selain itu, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang apakah penguasa atau rakyat bisa, apakah muslim atau non muslim. Kepala Negara pun bisa dikalahkan oleh rakyat biasa dalam persidangan.

Seperti yang terjadi pada khalifah Ali bin abu Thalib yang pernah memperkarakan seorang yahudi hingga ke pengadilan karena mencuri baju besi beliau, namun karena bukti-bukti yang diajukan sang khalifah tidak mencukupi (meyakinkan), maka akhirnya kasus tersebut dimenangkan oleh yahudi tersebut.

Islam memandang bahwa penerapan sanksi mempunyai dua fungsi, sebagai zawâjir (pencegah) dan jawâbir (penebus). Disebut pencegah karena dengan diterapkannya sanksi, orang lain dapat dicegah dari melakukan kesalahan yang serupa.

Disebut sebagai penebus karena dengan diterapkannya sanksi di dunia akan menghapuskan siksa di akhirat terkait kesalahan tersebut. Sanksi yang dijatuhkan seorang hakim berdasarkan syariah bersifat mengikat, final dan tidak dapat digugurkan oleh hakim lain. Sanksi syariah juga tegas sehingga membuat para pelaku kejahatan jera dan orang lain pun takut untuk melakukan kesalahan yang sama. Seorang hakim, dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan, akan selalu berhati-hati dalam memutuskan perkara. Keadilan yang tercipta karena penerapan syariah mampu meredam gejolak balas dendam yang seringkali muncul dalam diri korban kejahatan beserta keluarganya.

Tidak Ada Alasan Menolak Syariah

Dengan melihat gambaran di atas, sebenarnya tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak diterapkanya syariah. Namun, yang sering terjadi adalah kita lebih mengedepankan nafsu kita untuk enggan terikat dengan aturan-Nya. Kita sering menyibukkan diri mencari solusi atas kerusakan yang terjadi saat ini, namun kita ragu untuk mengambil solusi diluar koridor demokrasi, karena mindset pikiran kita selalu demokrasi sebagai sistem terbaik dan final. Padahal Allah telah memperingatkan kita untuk menjauhi sistem demokrasi

Dan manusia pada hakikatnya tidak beriman kecuali jika tunduk pada syariat Allah (QS 4: 65).

Islam adalah kesatuan dari akidah dan syariah, pemisahan keduanya adalah sesuatu yang keliru dan akan menghasilkan kehidupan yang stagnan dan jumud, sebagaimana yang terjadi saat ini. Umat terpuruk sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah, ibarat buih di lautan, ibarat hidangan yang siap disantap oleh orang-orang yang rakus. Jumlah umat Islam saat ini 1,5 milyar, namun miskin prestasi, terbelenggu oleh kemiskinan, dijadikan objek pembantaian dan nafsu imperialisme negara-negara barat, dirampok kekayaan alamnya, dirampas hak-haknya, dituding sebagai penyebar terror dan kekerasan.

Umat Islam saat ini butuh solusi, butuh perubahan. Perubahan bukan untuk dinanti-nanti, tetapi harus diupayakan dan diperjuangkan. Ini hanya bisa diwujudkan dengan mengganti sistem yang rusak ini dengan sistem Islam. Karena hanya dengan penerapan syariah Islam secara kaffah-lah yang mampu menjadikan umat islam sebagai khairu ummah-umat terbaik, sebagaimana yang pernah terjadi ketika khilafah masih tegak berdiri.[MO/an]

Posting Komentar