Oleh: Siti Nuraeni, S.Ak
(Ibu Pembelajar & Muslimah Peduli Umat)


Mediaoposisi.com-Lagi dan lagi.. kata yang diungkapkan untuk sebuah kejadian berulang ..
Ya, kado menjelang awal tahun 2019 yaitu kenaikan bahan pangan yang selalu terjadi di akhir tahun .
Wajarkah ??

Save Uighur

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras mengalami kenaikan antara 1,3 sampai 2,52% pada November 2018. Baik beras kualitas premium, medium, maupun rendah.

Meski mengalami kenaikan, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan harga ini masih wajar karena tidak jauh berbeda dengan harga beras pada periode sama pada 2017.

"Dibandingkan “Kenaikan ini masih oke, masih wajar terkendali," ujar Suharyanto dalam konferensi pers, Senin (3/12/2018) di Gedung BPS.

Pada kesempatan yang sama BPS merilis pula indeks harga konsumen November 2018. Selama bulan tersebut, terjadi inflasi sebesar 0,27% (month to month). Sementara secara tahunan atau (year on year) sebesar 3,23% tingkat inflasi di November 2018.

"Perkembangan “Harga berbagai komoditas di November secara umum adanya kenaikan," kata Suhariyanto.

Suhariyanto Dia mengatakan, dari 82 kota, 70 kota mengalami inflasi, dan 12 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Merauke 0,25% sedangkan terendah di Balikpapan 0,01%.

Walau Inflasi November 2018 di atas ekspektasi pasar, namun Suhariyanto mengatakan ini hal bagus.

"Yang membedakan November ini lebih rendah dari Oktober yang sebesar 0,28%. Ini bagus artinya harga-harga terkendali," jelas Suharyanto.

Dia menambahkan tahun-tahun sebelumnya November biasanya lebih tinggi karena mendekati akhir tahun.(economy.okezone.com/3/12/2018)

"Menurut Eko Listianto selaku Wakil Direktur Indef di Jakarta Selatan, Kamis (15/11) Untuk beras, memiliki polemic tersendiri, untuk harga telur ayam dan daging ayam ras sejak Mei 2018 mengalami peningkatan dan puncaknya di bulan Juli 2018 karena supply telur dan daging yang kurang, sedangkan permintaan bertambah. Untuk harga daging mengalami peningkatan, namun tidak signifikan," (M.kontan.co.id/15/11/2018)

Selanjutnya ada masalah impor yang sejauh ini terus dilakukan pemerintah. Hal ini dinilai tidak berkesudahan untuk menutupi kebutuhan dalam negeri. Padahal, komponen pangan tersebut mampu di berdayakan di tingkat petani dalam negeri.

"Impor harus diminimalkan untuk mengurangi defisit transaksi berjalan di tengah ekspor kita yang tertekan," ujarnya.

Peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus juga membenarkan kecenderungan impor Indonesia ini. Menurutnya hal ini karena kurangnya perhatian pemerintah.

"Masalah pangan di Indonesia itu selalu diobati dengan impor. Impornya komoditas seperti buah-buahan atau biji cokelat. Padahal kita juga punya keunggulan di sini. Ini karena pemerintah fokus pajale (padi, jagung kedelai), kalau pemerintah memperhatikan, ketergantungan impor akan berkurang," jelas Heri.

Saat ini ekspor Indonesia dinilai lebih rendah dibandingkan dengan impor. sejak 2007 neraca perdagangan hasil pertanian selalu mengalami defisit, bahkan permintaan valas turut mengguncang stabilitas rupiah.

Selain itu, masalah data pangan seperti beras yang tidak akurat di pemerintahan menjadi polemic tersendiri yang menjadi masalah pemerintah menentukan kebijakan ke depannya. Oleh sebab itu Eko berharap pemerintah bisa bersinergi untuk memastikan data yang lebih valid.

Fakta diatas menunjukkan betapa rusaknya tata kelola pangan pemerintah. Dari masalah produksi saja sudah terlihat bagaimana negara ini begitu bergantung pada impor bahan pangan. Dari beras, kedelai, daging, bawang, cabai hingga garam, negara kita tiap tahun masih harus mengimpor untuk memenuhi stok permintaaan. Padahal potensi negeri ini berupa luas lahan dan keanekaragaman hayati begitu besar namun tidak terkelola dengan optimal.

Islam Menjamin Tata Kelola Pangan yang Mensejahterakan
Syariah Islam telah menetapkan sistem tata kelola pangan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pangan tiap individu khususnya terkait makanan pokok yang layak dikonsumsi.  Islam juga mewajibkan penguasa untuk  menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan lainnya bagi masyarakat yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dalam hal ini sistem pemerintahan Islam yaitu Khilafah Islamiyyah akan menggiatkan aktifitas produksi.

Hal ini dilakukan dengan membina para petani lokal melalui pemberdayaan baik dari sisi permodalan maupun pembinaan terkait intensifikasi produksi. Pengaturan terkait penggunaan lahan pertanian juga sudah diatur secara rinci dalam Islam sehingga tidak akan terjadi aktifitas alih fungsi lahan yang dapat menyempitkan lahan produksi pertanian. Kemandirian dalam memproduksi hasil pangan adalah hal yang penting, meski impor tidak menjadi hal yang diharamkan jika memang diperlukan dan tidak membahayakan kedaulatan negara.

Agar pangan dapat terjangkau oleh masyarakat maka khalifah akan menjamin distribusi pangan yang baik di semua wilayah dengan tingkat harga yang wajar. Khilafah tidak akan melakukan pematokan harga karena hal itu diharamkan dalam Islam. Kebijakan yang dilakukan oleh khalifah menekankan pada distribusi yang baik dan keseimbangan supply dan demand .

Masalah distribusi adalah hal penting untuk mencegah kelangkaan produk yang dapat memicu terjadinya kenaikan harga pangan. Adapun Kebijakan pengendalian supply dan demand dilakukan oleh khalifah untuk mengendalikan harga. Hal ini dibantu dengan selalu mengupayakan ketersediaan stok cadangan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan pangan sedini mungkin baik akibat pengaruh cuaca maupun permainan curang para spekulan.

Islam juga telah mengharamkan bagi semua pihak baik itu asosiasi pengusaha, importir, produsen atau pedagang untuk melakukan kesepakatan, kolusi atau persekongkolan yang bertujuan mengatur dan mengendalikan harga suatu produk. Misalnya dengan menahan stok maupun  membuat kesepakatan harga jual yang bukan semestinya. Hal itu berdasarkan sabda Rasul saw:

Siapa saja yang turut campur (melakukan intervensi) dari harga-harga kaum Muslimin untuk menaikkan harga atas mereka, maka adalah hak bagi Allah untuk mendudukkannya dengan tempat duduk dari api pada Hari Kiamat kelak” (HR Ahmad, al-Baihaqi, ath-Thabarani) (An Nabhani. T., An-Nizhomul Iqtishody fil Islam).

Selain itu Khalifah juga akan menetapkan sanksi yang tegas bagi para penimbun barang maupun para pelaku kartel pangan. Aktifitas ini  diiringi dengan edukasi yang intens kepada masyarakat baik produsen, pedagang maupun konsumen terkait keharaman hal tersebut dan ancaman sanksi yang akan dijatuhkan bagi pelaku kejahatan.

Kebijakan tata kelola pangan yang sesuai syariat Islam inilah yang akan menuntaskan persoalan ekonomi dengan menerapkan syariat Islam sebagai problem solving umat. Yang akan berbuah manis berupa harga pangan yang senantiasa relative terjangkau oleh masyarakat.[MO/sr]

Posting Komentar