Oleh: Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-Sulit untuk menghindari kesimpulan, bahwa insiden baliho Demokrat akan mampu membuat PDIP sekarat. Betapa tidak, bagaimanapun Demokrat pernah menjejakkan kaki kekuasaan di Republik ini selama 10 tahun. Cara mengelola konflik dengan pendekatan 'ke-akuan', 'kejumawaan' membuat partai kebo tidak bisa membatasi dan mengisolasi masalah.

Save Uighur

Sengketa PDIP - Demokrat, justru diperuncing dengan unggahan kata 'SBY lebai' dan pada tingkat akar rumput, bahasa serangan politik partai kebo lebih parah lagi. Mungkin filosofis 'Kebo Ketaton' membuat PDIP tidak lagi berfikir objektif, fokus menahan sakit dan menyeruduk asal, sehingga tidak menghitung akses politik dari manuver yang tidak perlu.

Dibarisan oposisi, tentu peristiwa ini merupakan 'berkah tersendiri'. Penghinaan terhadap Demokrat, tidak mungkin didiamkan meskipun manuver politik Demokrat jauh diatas gaya salto PDIP.

PDIP sendiri tidak terlalu paham, posisinya dijadikan umpan lambung menjadi objek 'common enemy' bagi rakyat. Golkar, masih fasih memainkan tarian loncat indah yang menghipnotis. Padahal, keindahan itu akan merogoh kocek PDIP dan mitra politik lainnya.

Praktis, PDIP hanya punya 'kawan loyal' dari partai gurem PSI. Bagi PSI, memang tidak terlalu beresiko mengambil peran 'Kawan Loyal' PDIP. Sebab, PSI juga tak berharap lebih atas masa depan partai di 2019.

Diluar partai, terutama gerakan politik keormasan telah memperoleh kata sepakat menjadikan PDIP sebagai partai 'musuh umat Islam'. Imbas dari ini, tentu saja Jokowi mendapat pukulan telak dari elemen Islam, kecuali segelintir saja yang jika kondisi berubah sangat mudah hengkang dan buang badan.

Kasus pembantaian muslim Uighur, setidaknya memaksa semua ormas Islam bersuara. Padahal, rezim Jokowi telah mengambil sikap 'koor' untuk bungkam dan paling tinggi mengambil sikap netral.

Pertemuan Prabowo - SBY, penguatan kohesi antar ormas Islam sebab isu Uighur, semakin menghimpit posisi PDIP dan Jokowi. Padahal, isu difestasi Freport tak sepenuhnya mampu dikapitalisasi sebagai sebuah prestasi. Divestasi freeport, dianggap banyak tokoh ekonomi hanya lucu-lucuan akhir tahun.

Beli saham Freport, duit dapat minjam, yang berdaulat ya yang punya duit bukan NKRI. NKRI cuma kebagian 'nomine' pemegang saham, tetapi tak punya hak veto atas kendali Freport.

Freeport sendiri, dengan 'nomine' saham atas nama 'NKRI', merasa selamat dari ancaman habis kontrak 2021. Freeport, dapat keuntungan ganda. Duit penjualan saham dan konsesi tambang yang lebih lama untuk menjajah bangsa ini. Meski konsekuensinya, Freport harus berbagi dengan kepemilikan Freport dengan para kapitalis lainnya.

Kasus divestasi frerport, hanyalah ajang para kapitalis global untuk bisa ikut mencicipi legitnya kue 'emas papua'. Dibalik itu, ada 'Oli Pelicin' yang disinyalir kuat banyak tercecer dari Gawe divestasi freeport, untuk memuluskan Gawe pemilu dan Pilpres 2019.

Sekali lagi, posisi Jokowi dan PDIP terjepit. Saya, jika ditunjuk menjadi konsultan politik PDIP, juga tak tahu harus memberi advice apa. Mungkin, pepatah lama masih bisa memberi penjelasan "KABEH KUI MUSTI NGUNDUH UWOHING PAKERTI". [MO/ge]

Posting Komentar