Oleh: Ani Herlina 
(Aktivis Remaja di Forum Remaja Ngaji dan anggota di komunitas  Akedemi Menulis Kreatif)

Mediaoposisi.com- Alangkah lucunya negri ini! Makin hari pemerintah negri ini pemikirannya makin ngaco dengan membolehkan orang gila untuk nyoblos pada tanggal 17 April mendatang. Kedatangan mereka ke TPS tanpa  harus ada surat rekomendasi  dari dokter dan mereka masuk dalam Daftar Pemilihan Tetap. Ini adalah logika yang sangat ngawur. Saking pinginnya menang. Menurut kubu petahana ini adalah bagian dari hak Konstitusional yang harus dihargai.

KPU mengklaim bahwa  mereka memiliki landasan yang kuat untuk memasukan  Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai bagian dari DPT. Hanya dalam praktiknya di lapangan,ada persyaratan tambahan. Hal tersebut di sampaikan oleh ketua komisioner  KPU Ilham Saputra.
Menurut Pramono jumalah ODGJ atau yang disebut disabilitas mental yang di jumlahkan dengan penyandang disabilitas lain ada sekitar 400 ribuan jumlahnya. Dan ini adalah jumlah yang sangat lumayan untuk menambah  jumlah penyumbang hak pilih pada pemilu mendatang. Jika orang waras sudah males memilih, maka suara orang gila pun menjadi target.

Sedang wakil ketua umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyoalkan masuknya ODGJ dalam DPT. “Dalam pasal 1330 KUH perdata secara jelas di atur jika orang gila tidak cakap untuk melakukan aktivitas hukum itu termasuk memilih dalam pemilu. Yang berbahaya, lanjutnya memberikan peluang kepada orang gila dalam pemilihan bisa menyebabkan manipulasi. Karena bisa saja orang gila tersebut di arahkan atau diwakili untuk memilih partai atau paslon tertentu. Sebab mereka tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan.”

Dalam hukum orang waras tidak bisa di adili, lantas kenapa tiba-tiba dalam pemilu mendatang KPU ngotot banget ODGJ harus ikut terlibat dalam pencoblosan. Sebenarnya  siapa yang tidak waras disini? Jangan sampai orang waras berpikiran tidak waras hanya demi sebuah kepentingan politik ngawur.

Dalam politik demokrasi memang sah-sah saja orang yang memiliki keterbelakangan mental untuk berpartisipasi dalam politik. Karena siapapun yang memiliki uang maka berhak membuat kebijakan. Termasuk kebijakan orang gila boleh memilih.

Lantas bagaimana dengan tanggapan dengan orang yang masih waras ketika orang gila di beri hak suara dalam memilih? Bukankah melihat mereka berkeliaran saja kita sudah ketakutan. Takut mereka ngamuk secara tiba-tiba. Atau melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Bisa jadi orang waras pun akan berpikir dua kali untuk datang ke TPS.

Lalu bagaimana hukum islam memandang persoalan orang gila? Apakah mereka memiliki hak-hak hukum. Seperti dalam melakukan kewajiban menjalankan salat lima waktu, hak waris, wali pernikahan, harta wasiat, membayar zakat fitrah atau harta?

Dalam  islam, orang gila  terbebas dari tanggung jawab agama. Namun dalam hak waris dia tetap mendapatkan haknya itu menurut kesepakatan para ulama, asal hartanya di kelola oleh orang-orang terdekatnya.

Rasulullah memberikan acuan terkait orang gila dalam hadistntya:
“Diangkat kewajiban atas tiga kelompok: orang tidur sampai dia terbangun, anak kecil sampai dia baligh, dan orang gila samapai dia waras.”
 Maka para ulama sepakat bahwa orang gila tidak punya kewajiban salat. Karena hilangnya kemampuan akal untuk memahami perintah salat. Setelah dia sembuh maka hukum-hukum syara kembali harus dijalankan.”

Jika dalam kewajiban beragama pun tidak di benbankan,apalagi dalam urusan dunia. Karena orang gila pada hakikatnya tidak memiliki kemampuan dalam hal apa pun. Jangankan untuk mengurus orang lain, mengurus dirinya sendiri saja tidak memiliki kemampuan.

Disini Negara harusnya hadir bukan karena membutuhkan suara mereka yang lumayan besar untuk memenuhi target suara yang terpilih. Namun, negara harus hadir untuk mewaraskan pemikiran mereka yang telah hilang kemampuan berpikirnya. Karena negara juga adalah pemicu membuat mereka menjadi stress karena harga-harga yang melambung tinggi dan daya beli masyrakat menjadi  rendah hingga memicu stress. Dan negara juga berperan tidak memberikan rasa aman pada rakyatnya. Tekanan hidup yang tinggi membuat orang bisa menjadi gila.

Dalam demokrasi semua bisa di akali. Hingga melahirkan politik transaksional maka halalkan segala cara. Jual beli jabatan dan kekuasaan. Politik balik modal,sehingga setelah berkuasa rakyat dijadikan sapi perahan. Hukum berpihak padanya dari  perbuatan korup. Melindungi keluarganya dan juga kelompoknya. Dan rakyatlah yang menjadi tumbal demokrasi. Hukum mandul untuk rakyat. Dan demokrasi adalah biang kehancuran yang melahirkan pemimpin rusak secara moral, pemikiran maupun agama. Karena mereka memiliki uang yang bisa menundukan segalanya.

Maka kembali menegakan syariah Islam adalah solusi dari keruwetan, kegaduhan yang di ciptakan oleh biang kerok demokrasi liberal ini. Ketika islam di terapkan maka semua akan kembali pada jalur yang benar. Tidak ada lagi orang gila harus berpartisipasi dalam pemilu yang akan memicu kecurangan. Tidak akan adalagi orang-orang rusak memimpin negri ini.[MO/sr]



Posting Komentar