Mediaoposisi.com.Redaksi- Kali ini Habib Bahar Bin Smith telah mengalami trending topik di setiap berita yang ada. Habib Bahar Bin Smith kali ini terjerat dengan dengan Pasal 4 huruf b angka 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Habib kelahiran manado sekaligus pendiri Majelis Pembela Rosulullah yang mengatakan baci di saat ceramah dua tahun yang lalu. Kenapa Kasusnya telah diungkit baru-baru ini. Seperti kejadian HTI yang dikatan ormas anti Islam terus diperlihatkan video-video lama terus dijadikan barang bukti kasus kriminal. Padahal untuk kasusnya Habib Bahar ini bisa dilaporkan hanya dalam jangka waktu 6 bulan pelaporan, hari ini pelaporan sudah dua tahun sudah pasti tidak bisa di usust.

Syahar Diantono selaku Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Komisaris mengatakan langkah tersebut sesuai dengan proses pemeriksaan Bahar yang fokus menyidiki dugaan pelanggaran pasal tersebut, Kamis (7/12).

"Pemeriksaan tadi malam materinya UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis fokus ke sana," kata Syahar di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta Selatan pada Jumat (7/12).

Syahar mrnyatakan bahwa Habib Bahar tidak terjerat oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE karena terbukti jelas bahwa Habib Bahar tidak menggunggah dan menyebarkan videonya justru Habib Bahar yang di video.

"UU mengatur seperti itu, (Bahar) tidak menyebarkan dan mengunggah," katanya. Jadi jelas Habib bahar sebetulnya tidak bisa disngkut pautkan kasusnya dengan kasus itu.

Timses Jokowi Terlihat Jelas Anti Islam

Abdul Kadir Karding selaku Juru Bicara Tim Sukses Jokowi-Ma'ruf Amin. Menyatakan Habib Bahar bin Ali bin Smith sebagai tersangka oleh pihak kepolisian bukan bentuk kriminalisasi ulama.

"Karena saya melihat arah mau di framing ke arah kriminalisasi ulama. Padahal ya enggak ada urusannya," kata Karding saat ditemui di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Jumat (7/12).

"Kalau menurut peraturan dua alat bukti setelah ditemukan, berati cukup. Yang penting polisi harus terbuka sesuai dengan batas-batas dibolehkan UU tentang proses dan bukti-bukti itu," ungkapnya.



Nampak jelas ungkapan dari Abdul Kadir Karding selaku Politiku PKB, melakukan pemaksaan kepada Humas Polri untuk bisa menjebolkan Habib Bahar supaya bisa ditangkap.

Bahar sebelumnya dilaporkan oleh seseorang yang mengaku diri dari Jokowi Mania dengan pasal berlapis yakni Pasal 16 juncto Pasal 4 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 45 juncto 28 ayat (2) UU ITE, dan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan pada kekuasaan.

Apa yang telah dialami oleh Habib Bahar adalah sebuah diskriminasi terhadap Ulama, terbukti seperti Kasus Sukmawati, Fektor Laskodat, Ade armando, Abu Janda dan lain sebagainya. Telah jelas melakukan penghinaan terhadap agama, kenapa tidak pernah diurus kasusnya. Tetapi kalau Ulama, Ustad dan Habib senantiasa begitu cepat dalam bertindak.

Kata Banci yang di katakan Habib Bahar merupakan sebuah ungkapan untuk menyebutkan seseorang yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan tindakannya. Makanya terbukti ada Polisi Banci, Tentara Banci dan lain.lain. Secara substansi kata-kata tersbut bisa untuk diperdebatkan

Begitulah ketidak adilan yang kian merajalela. Hukum tajam ke bawah dan tumpul keatas. Negeri ini sudah tidak bisa diharapkan untuk mendapatkan keadilan kepada aparat penegak hukum yang kian diskriminatif terhadap Islam dan pilih kasih dalam penangan terhadap hukum.

Sudah selayaknya Habib Bahar Bin Smith hari ini untuk tidak dijerat kasus apapun dan seharunya Rezim hari ini berintropeksi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, sekaligus bertoubat untuk tidak membuat Hukum yang tumpul kebawah tajam keatas.[MOsr]

Posting Komentar