Oleh : Megawati 
(Aliansi Perempuan dan Peradaban) 

Mediaoposisi.com-Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati menyayangkan penggunaan jargon emak-emak dan isu kenaikan harga bahan pokok dalam kampanye Pilpres 2019. Menurutnya, hal ini sama saja mendegradasi peran perempuan itu sendiri.

Mike mengatakan seharusnya isu yang diangkat para kandidat bisa lebih luas. Sebab menurutnya, isu perempuan tidak hanya berkutat pada urusan rumah tangga, kenaikan harga bahan pokok dan seputar urusan dapur saja.

"Istilah atau jargon emak-emak yang diangkat dalam kampanye dalam pandangan kami justru malah mengecilkan makna dari perempuan itu sendiri," ujar Mike saat diskusi di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/12).
Isu Emak-emak di Pilpres 2019 bisa dianalisis :

Pertama,  Sandiaga uno selaku calon wakil presiden selalu menggunakan jargon emak-emak untuk meraih suara dari kalangan emak-emak terkhusus hanya pada aspek ekonomi padahal permasalahan masyarakat bukan hanya pada aspek ekonomi tapi masalah yang multidimensi maka sangat tidak etis rasanya jika menyasar emak-emak untuk mendulang suara pilpres 2019 nanti

Kedua,  harusnya bagi siapapun capres/cawapres yang sedang berkampanye harus bisa memberikan solusi permasalahan masyarakat yang ril dan permanen bukan hanya janji-janji yang acap kali tak pernah terealisasi apalagi memberikan janji-janji pada emak-emak yang sejatinya kaum perempuan yang seringkali diartikan sebagai kaum yang mudah terbuai dengan janji-janji

Ketiga, Mike Verawati selaku Ketua Koalisi Perempuan Indonesia memang benar adanya bahwa menjadikan emak-emak sebagai jargon mendulang suara sangat tidak patut karena permasalahannya bukan hanya pada bidang emak-emak melainkan semua aspek kehidupan,  tapi sungguh sangat disayangkan membandingkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dengan dalih kesetaraan gender maka ini lebih tidak patut lagi

Keempat, Dalam islam laki-laki dan perempuan adakalanya dianggap sama dalam hak dan kewajiban dan ada kalanya berbeda hal itu diatur oleh Allah SWT selaku pembuat hukum bukan untuk mengangkat atau menjatuhkan antar jenis melainkan semata-mata untuk kemaslahatan individu itu sendiri,  misalnya dalam hal memimpin dalam islam wanita tidak diperbolehkan.

untuk menjadi pemimpin karena tugas dan tanggung jawab pemimpin itu hanya bisa dibebankan pada laki-laki yang menurut islam lebih kuat, jika wanita tidak boleh memimpin bukan berarti ia menjadi makhluk yang tertindas dan dirampas kebebasannya semata-mata demi kemaslahatan wanita itu sendiri

Kelima,  harusnya pemilihan kepala negara itu berdasarkan data real dan rekam jejak dari badan khusus terpercaya yang bisa memutuskan layak atau tidaknya seseorang menjadi pemimpin lalu rakyat bisa memutuskan kemana pilihannya berlabuh sehingga tak perlu lagi dilakukan kampanye-kampanye yang sarat akan janji-janji palsu juga pemborosan dana serta tenaga

Keenam,  Dalam sistem islam yaitu khilafah Kepala negara (Khalifah)  diangkat melalui proses bai'at, seseorang bisa dijadikan sebagai kandidat Khalifah jika ia memenuhi syarat-syarat in'iqad, setelah proses pemilihan selesai maka mahkamah mazhalim selaku penyelenggara mengumumkan khalifah terpilih, disini bisa dilihat proses pemilihan yang praktis sederhana namun semua rakyat bisa menerima khalifah yang terpilih yang tentunya hemat bukan seperti pesta demokrasi yang terkesan mubadzir

Oleh sebab itu sudah seharusnya negara ini meniru bagaimana sistem islam dalam hal pemilihan kepala negara yang bermutu, tidak menghambur-hamburkan uang kemudian pemimpin yang menjadi kandidat pun dijamin kualitasnya hingga tak perlu lagi meraup suara masyarakat khususnya kaum perempuan dengan iming-iming mensejahterahkan perekonomian perempuan.[MO/ge]

Posting Komentar