Oleh:Jasli La Jate
(Member Akademi Menulis Kreatif)

Mediaoposisi.com- Sudah menjadi rahasia umum, setiap akhir tahun harga sembako (pangan) selalu saja naik. Hal ini biasanya terjadi pada momentum natal dan tahun baru. Dan hal ini pula seakan menjadi suatu keharusan. Itulah fakta yang tak bisa dielakkan yang terjadi di negeri ini.

Dilansir oleh Liputan6.com, (22/11/2018) Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto mengatakan penyebab utama inflasi pangan di akhir tahun umumnya terjadi pada momentum natal dan tahun baru.

Dilansir pula okezone.com (3/12/2018), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras mengalami kenaikan antara 1,3 sampai 2,52% pada November 2018. Baik beras kualitas premium, medium, maupun rendah. Sekalipun mengalami kenaikan, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan harga ini masih wajar karena tidak jauh berbeda dengan harga beras pada periode sama pada 2017.

Sungguh sangat memilukan. Bagaimana mungkin kenaikkan harga yang sudah sering terjadi dianggap adalah sesuatu hal yang wajar. Masyarakat terus dibuat supaya memahami kebijakan pemerintah. Memaklumi setiap kebijakan yang ada. Setelah  sebelum-sebelumnya kenaikkan bbm, tarif dasar listrik yang harus dihadapi masyarakat. Kini, momen-momen tertentu pun pemerintah seakan tidak serius dalam menghadapi keadaan ini. Karena momen natal, tahun baru, setiap tahun selalu ada. Seharusnya pemerintah bisa mengantisipasi akan hal ini jauh-jauh hari.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto
 menegas pemerintah maupun para pengambil kebijakan tidak dapat terus berlindung dengan alasan kedua momen tersebut. Pemerintah, harus menekan serta menstabilisasikan harga pangan guna menjaga inflasi agar tetap kendali.

Setiap akhir tahun sering kali harga pangan mengalami lonjakan. Pemerintah harusnya ada keseriusan untuk memutus siklus dan mencari solusi agar harga pangan di akhir tahun terkendali.
(Liputan6.com, 22/11/2018)

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menyebut ada beberapa komponen yang menyebabkan kenaikan harga pangan di akhir tahun.

Komponen pertama, adalah ancaman inflasi yang kemungkinan terjadi di akhir tahun. Menurut Wakil Direktur Indef,  Eko Listianto menyebut, Inflasi harga yang diatur pemerintah (administered price) dan inflasi bergejolak kerap menjadi pemicu lonjakan inflasi di Indonesia.

Pemicu melonjaknya inflasi harga barang yang diatur pemerintah biasanya dipicu oleh kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Sementara inflasi barang bergejolak kerap kali terjadi ketika permintaan bahan pangan dan makanan mengalami lonjakan menghadapi lebaran, natal dan tahun baru,” kata Eko di Jakarta Selatan, Kamis (15/11).

Selanjutnya ada masalah impor yang sejauh ini terus dilakukan pemerintah. Hal ini dinilai tidak berkesudahan untuk menutupi kebutuhan dalam negeri. Padahal, komponen pangan tersebut mampu di berdayakan di tingkat petani dalam negeri.

"Impor harus diminimalkan untuk mengurangi defisit transaksi berjalan di tengah ekspor kita yang tertekan," ujarnya.

Peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus juga membenarkan kecenderungan impor Indonesia ini. Menurutnya hal ini karena kurangnya perhatian pemerintah.

"Masalah pangan di Indonesia itu selalu diobati dengan impor. Impornya komoditas seperti buah-buahan atau bijih cokelat. Padahal kita juga punya keunggulan di sini. Ini karena pemerintah fokus pajale (padi, jagung kedelai), kalau pemerintah memperhatikan, ketergantungan impor akan berkurang," jelas Heri.

Saat ini ekspor Indonesia dinilai lebih rendah dibandingkan dengan impor. sejak 2007 neraca perdagangan hasil pertanian selalu mengalami defisit, bahkan permintaan valas turut mengguncang stabilitas rupiah.

Selain itu, masalah data pangan seperti beras yang tidak akurat di pemerintahan menjadi polemik tersendiri yang menjadi masalah pemerintah menentukan kebijakan ke depannya. Oleh sebab itu Eko berharap pemerintah bisa bersinergi untuk memastikan data yang lebih valid. (Kontan.co.id, 15/11/2018).

Inilah akibat dari sistem kapitalisme. Rezim gagal menjamin kebutuhan pangan masyarakat. Padahal kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok masyarakat. Solusi yang diberikan tidak menyentuh akar masalah. Mengutip dari peneliti Indef (Institute for Development of Economics and Finance), Ahmad Heri Firdaus, Indonesia dalam mengobati masalah pangannya selalu dengan impor. Bagaimana petani lokal mau berkembang kalau dikit-dikit impor.

Inilah wajah asli kapitalisme demokrasi. Tak mampu menuntas masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Berbeda halnya dengan Islam. Islam adalah agama paripurna. Segalanya diatur dalam Islam. Termasuk masalah pangan. Islam memandang, masalah pangan adalah masalah pokok. Dan hal ini harus diutamakan.

Pangan adalah kebutuhan  pokok. Dan ini negara betul-betul serius mengurusnya. Memastikan warganya semua tercukupi bukan hanya pangan. Sandang, papan pun menjadi perhatian serius. Karena ketiga ini merupakan kebutuhan vital masyarakat selain pendidikan, kesehatan dan keamanan. Pemerintah Islam akan berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan cuma-cuma alias gratis. Jika pun berbayar maka akan diberikan dengan harga yang cukup tercangkau.

Hal ini bukan omong kosong belaka. Ini sudah pernah terbukti dimasa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dimana pada waktu itu semua kebutuhan rakyatnya terpenuhi. Rakyatnya sejahtera. Terbukti dengan tidak adanya orang mau yang mau menerima zakat. Semua ini dirasakan ketika Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya aspek ibadah, namun aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Wallahu'alam.[MO/sr]

Posting Komentar