Oleh: Desi Dian S.
(Universitas Merdeka Malang)

Mediaoposisi.com-Dalam ilmu periklanan, pengunaan publik figure sebagai bintang iklan merupakan jalan tercepat dalam mengangkat brand image suatu produk. Baru-baru ini periklanan di indonesia mendapat gebrakan baru dengan datangnya  artis internasional yakni girl band asal korea Blackpink sebagai  Brand Ambassador Shopee di Indonesia. Blackpink yang didapik menjadi bintang iklan kemudian menuai Pro dan kontra dalam tayangan iklan shopee. Sebuah petisi hadir untuk memboikot tayangan ilkan dengan judul “Hentikan Iklan Blackpink Shopee” yang dibuat oleh Maimon Herawati.

 Maimon dalam petisinya menilai  iklan tak senonoh yang menghadirkan Blackpink sering tayang pada program anak-anak. Maimon kemudian menulis pada laman Change.org. “Sekelompok perempuan dengan baju pas-pasan. Nilai bawah sadar seperti apa yang hendak ditanamkan pada anak-anak dengan iklan yang seronok dan mengumbar aurat ini? Baju yang dikenakan bahkan tidak menutupi paha. Gerakan dan ekspresi pun provokatif. Sungguh jauh dari cerminan nilai Pancasila yang beradab,”  Petisi yang dibuat oleh  Maimon di laman Change.org tersebut sudah ditandatangani 199.772 orang hingga kamis (13/12/2018) pukul 08.00 WIB.

Bintang K-POP memang sangat digandrungi oleh generasi milenial yang ada di indonesia. Hal inilah yang dibidik oleh pengiklan atau agensi iklan dalam meraup perhatian masyarakat dengan menghadirkan ketertarikan pada popularitas, ketertarikan secara fisik dan kredibilitas dari artis yang ditampilkan. Semua itu dilakukan sebagai strategi dalam meningkatan brand image dan nilai jual dari produk iklan.

Kejadian ini memang bukan yang pertama, pengiklan lain juga pernah mendatangkan artis internasional sebagai bintang iklan. Namun faktanya tanpa memperhatikan kaidah kesesuaian dengan latar agama, budaya dan nilai sosial audiens  yang ada di indonesia, konten iklan tersebut tampil seolah mengobyektifikasikan tubuh perumpuan. Bagaimana tidak baju seksi, goyangan erotis dan wajah mengoda tampil puluhan kali tayang pada acara TV yang audiens nya tak bisa terfilter usianya.

Dalam petisi yang dibuat Moimon bahkan disebutkan iklan Blackpink juga pernah tayang pada serial anak seperti Film Tayo do RTV, Jumat (7/12). Tak mengherankan bila minggu lalu sempat viral video anak SD yang sedang di imuniasi yang menyanyikan lagu Blackpink “dududu” sebagai penghibur dari rasa sakit. Sepintas terlihat lucu, namun bila disadari lebih lanjut maka sebenarnya hal yang muncul secara spontan dari seorang anak yang ketakutan dan kesakitan adalah sesuatu yang telah tertanam di kuat di alam bawah sadarnya. Generasi kita sedang terancam.

Indonesia Darurat Pornografi
Paparan konten pornografi yang anak kecil lihat di TV bisa berdampak pada psikologis mereka sejak dini. Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Wahyuni Tri Indarty menyampaikan bahwa kondisi saat ini, Indonesia Darurat Pornografi, hal ini sesuai dengan data bahwa 50.000 aktivitas pornografi setengahnya adalah pornografi anak. Dari Januari s.d Agustus 2018, kekerasan terhadap anak dan kekerasan seksual anak, kasus pencabulan terjadi 141 kali, pemerkosaan 120 kali, sodomi 36 kali dan inses 19 kali. (Kemenkopmk.go.id, 5 november 2018)

Begitulah pemaknaan ekonomi digital dalam sistem kapitalis liberal yang hanya berorintasi pada materi. Kebebasan yang diberikan oleh negara tanpa regulasi hukum yang rinci memberikan cela kepada para pengusaha media untuk memproduksi konten sekedendak hatinya. Maka tak heran bila pengiklan hanya melihat peluang yang ada dari sebuah trend di masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Seakan tak peduli pada dampak kerusakan moral generasi bangsa, seakan semua boleh bila menghasilkan materi.

Berbeda dengan sistem Islam, segala bentuk konten media harus dikembalikan pada aturan syariat. Negara melarang penyebaran segala bentuk pornografi dan pornoaksi di tengah masyarakat. Apalagi dalam tayangan media mainstream yang dapat diakses segala usia tanpa filter. kemudian negara juga wajib melarang produksi materi pornografi dan pornoaksi dalam media apapun.

Dalam kaitan ini negara mengawasi secara ketat seluruh media yang ada. Langkah ini bukan untuk mengekang kebebasan, tapi ini sebagai upaya membentengi umat dari tindak kemungkaran yang bisa mendatangkan murka Allah SWT. Bila pornografi dan pornoaksi itu haram, maka jalan yang menuju ke kedua hal itu pun haram. Di sinilah negara memiliki peran vital.

Sebab penjagaan ini adalah bentuk riayah negara dalam menjaga keimanan dan akhlak warga negaranya. Dalam sistem islam, negara wajib membuang konten yang dapat mempengaruhi atau memicu munculnya naluri seksualitas. Media dalam Sistem islam juga fokus menebarkan nilai luhur dan peningkatan ilmu pengetahuan, menjaga lifestyle sesuai syari’ah. [MO/sr]







Posting Komentar