Oleh: Linda Ariesta

Mediaoposisi.com- Bangkit dan berkembangnya suatu bangsa tidak luput dari perjuangan seorang guru. Guru telah merelakan jiwa raganya untuk mendidik generasi yang menjadi penerus bangsa ini. Guru mendidik murid-muridnya supaya menjadi insan - insan yang berguna untuk membangun peradaban bangsa.

Dengan Pengorbanan yang luar biasa ini seyogyanya guru mendapatkan kedudukan yang terhormat di hadapan pemerintah baik guru tersebut berstatus ASN maupun non ASN.  Kedudukan terhormat tersebut salah satunya dengan diperhatikannya kesejahteraan guru. Tetapi sayang hal ini tidak berlaku untuk guru di Indonesia. Mereka hanya mendapatkan janji-janji yang tidak ada ujungnya. Janji akan diangkat derajatnya  dengan ditingkatkannya kesejahteraan guru maupun janji akan berubahnya status dari guru honorer menjadi guru ASN.

Meskipun Ketua PB PGRI, Didi Suprijadi mengatakan besaran gaji yang diterima oleh guru honorer dan guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta bisa mencapai 15 jt per bulan. Akan tetapi hal itu hanya berlaku di satu daerah saja, sedangkan daerah lainnya gaji guru terutama honorer masih sangat jauh di bawah kelayakan. Guru honorer di daerah hanya menerima gaji rata-rata 500rb per bulan. (Liputan 6.com di Jakarta, Minggu 25/11/2018). Sungguh sangat memprihatinkan. Bagaimana seorang guru bisa hidup apalagi menghidupi keluarga dengan gaji sebesar itu.

Hal ini menunjukkan pemerintah belum sepenuhnya menghargai jerih payah guru dalam mendidik generasi. Penghargaan berupa kelayakan upah yang pernah dijanjikan masih belum mampu direalisasikan, baru sebatas janji dan basa-basi.

Berbeda dengan pemerintah dalam negara Islam yang menempatkan pendidikan di posisi yang mulia. Sebab Allah SWT telah mewajibkan kepada setiap muslim untuk menuntut ilmu maka dari itu negara wajib menyelenggarakan pendidikan bagi warga dengan sebaik mungkin, termasuk masalah penggajian guru.  Pada masa khalifah Umar bin Khattab guru digaji 15 dinar (kurang lebih 63,5 gr emas ) setiap bulan. Ketika guru tercukupi kesejahteraannya maka pengajaran dapat maksimal. Dengan pengajaran maksimal, kurikulum yang sesuai serta fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung mutu pendidikan pun akan terangkat.[MO/sr]

Posting Komentar