Oleh: Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-Secara tidak sengaja, sebuah tautan laman Facebook telah mengantarkan penulis pada link akun yang menyebut dirinya 'Relawan Go Jo'.

Donasi Save Muslim Uighur

Dalam tautan tersebut, terdapat video Airlangga Ketum Golkar yang memberikan pidato apresiasi (baca: jilat abis) kepada pemerintahan Jokowi.

Dalam pidato yang disambut tepuk tangan garing (disinyalir sudah olahan), Airlangga berulang kali memuji keberhasilan pemerintahan Jokowi. Dari masalah pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah yang disebut 'perkasa', kemiskinan yang diklaim terendah, iklim investasi yang disebut terbuka (baca: liberal), sampai kasus difestasi freeport tak luput dari 'Aplouse' Airlangga.

Airlangga mengatasnamakan Golkar siap berdiri didepan mengawal kebijakan Jokowi. Bahkan, Airlangga sampai mengklaim proyek tol Jokowi yang nyaris 10.000 km dianggap prestasi luar biasa, yang belum pernah dicapai oleh rezim sebelumnya (termasuk ketika Golkar berkuasa 32 tahun bersama Soeharto).

Boleh jadi, pidato ini adalah wujud kesetiaan Golkar yang diwakili organ struktural, setelah beberapa kalangan kubu partai Jokowi termasuk PDIP menyangsikan komitmen Golkar mendukung Jokowi. Beberapa gerakan tokoh senior dan simpatisan muda Golkar yang mengkritik rezim Jokowi, dipahami PDIP sebagai bentuk 'politik dua kaki' Golkar.

Pidato Airlangga sebagai representasi resmi Golkar, bisa dikatakan sebagai jawaban sekaligus konfirmasi Golkar untuk mendukung Jokowi. Ini, tentu tidak soal bagi Golkar karena saat ini entitas PDIP bukanlah entitas Jokowi. Jokowi, juga diklaim sebagai milik Nasdem saat baliho-baliho Surya Paloh mengumbar Jargon 'Jokowi Presidenku, Nasdem Partaiku'. Jokowi milik bersama partai koalisi.

Bisa dipahami kenapa PPP, PKB, Nasdem, PSI hingga Golkar memberi dukungan penuh kepada Jokowi (baca: nyebong). Sebab, partai lebih mempertimbangkan entitas modal dibalik Jokowi baik dari kapital Tiongkok China maupun para taipan pribumi 9 naga, yang memback up penuh Jokowi ketimbang eksistensi PDIP. Jadi, PDIP bukanlah pertimbangan penting bagi partai pendukung untuk nyebong.

Sementara, bagi PDIP klaim partai pendukung membonceng istilah 'mengawal Jokowi' sangat merugikan PDIP. PDIP selaku pemilik saham tunggal Jokowi -karena Jokowi kader PDIP- menjadi tak sepenuhnya memiliki hak deviden politik atas elektabilitas Jokowi.

Disisi yang lain, PDIP sadar semua partai pragmatis. Dukungan kepada Jokowi harus dibayar PDIP dengan konsesi berbagi kekuasaan dan gizi politik yang diperoleh dari para taipan. Disinilah, dilema yang dialami PDIP.

Terlebih lagi, PDIP tak terlalu piawai memainkan peran pimpinan koalisi Jokowi. PDIP sering dijadikan umpan lambung untuk berhadapan vis a vis dengan rakyat, sementara partai lain berkelindan dibalik PDIP sambil terus menggerus konsesi jatah kekuasaan PDIP dan memeloroti gizi politik yang seharusnya menjadi 'hak eksklusif' PDIP.

Apapunsn yang terjadi, Golkar perlu meyakinkan PDIP bahwa Golkar loyal. Karenanya, pidato nyebong Airlangga bisa dipahami sebagai komitmen dukungan setelah internal Golkar diduga kuat juga berdiri didua kaki. [MO/ge]

Posting Komentar