Oleh : Dini tri azra

Mediaoposisi.com-Di tahun politik sekarang ini,hal-hal aneh dan unik terjadi ,hingga turut memanaskan situasi. Belakangan kita dibuat heran,dengan kebijakan yang diambil pemerintah berkenaan dengan pemilu 2019 nanti,begitupun pernyataan -pernyataan yang kontroversi dari para politisi pendukung rezim saat ini.

Dimulai dengan rencana KPU,yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental/gangguan jiwa mempunyai hak suara,karenanya atas nama HAM mereka boleh ikut mencoblos pada pemilu mendatang. Masyarakat menilai hal ini tidak masuk akal,dan baru terjadi di rezim sekarang . Menurut hukum orang dengan gangguan jiwa(ODGJ),bahkan tidak bisa dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang dilakukan. Apalagi dalam pandangan agama Islam, Rasulullah Shalallahu alaihi wassalam bersabda:

"Catatan amal diangkat dari tiga jenis orang : orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia baligh dan orang gila sampai dia sembuh dari gilanya." (HR. Ahmad).

Tak hanya itu,digantinya bahan baku kotak suara dari alumunium dengan kardus/karton juga menuai kontroversi bagi masyarakat luas,terutama kalangan netizen. Di media sosial beberapa hari ini,postingan sindiran seputar kardus sebagai bahan kotak suara menjadi viral.

Karna dianggap tidak layak,dengan dana pemilu yang mencapai trilyunan rupiah,dan bahan karton inipun dinilai rentan kerusakan,tidak tahan air,bisa sobek karena benda tajam,mudah penyok,dan bisa terbakar. Walaupun pihak KPU berusaha meyakinkan  bahwa kardus ini sama kuatnya dengan alumunium,efisien,dan hemat biaya. Tapi netizen bukannya percaya malah menertawakan.

Ditambah lagi pernyataan dari para politisi pendukung petahana. Partai PSI misalnya,membuat heboh dengan pernyataan ketumnya,Grace natalie yang akan menolak semua perda syariah. Belum lagi reda masalahnya,dia mengeluarkan lagi pernyataan kontroversi yaitu menolak poligami,demi menghapus diskriminasi terhadap wanita,dan melindungi hak-hak perempuan.

Padahal dia sendiri bukan beragama Islam,mengapa harus masuk kedalam ranah agama Islam yang tidak dia pahami ? Syariah Islam sudah ada dalam UU pernikahan,begitupun poligami yang merupakan bagian dari ajaran Islam juga tidak dilarang oleh negara. Gagal fokus,kenapa dia tidak menentang budaya seks bebas,perselingkuhan,prostitusi,atau lgbt saja,yang jelas sangat merusak tatanan masyarakat?

Dan terakhir,pendukung petahana diantaranya Permadi arya alias Abu janda ,yang menyatakan pemilu 2019 bukan lagi masalah pertarungan antara Prabowo dan Jokowi,akan tetapi masalah NKRI melawan HTI. Entah apa sebenarnya yang dia maksudkan,tapi pendapat ini juga diamini oleh beberapa rekannya,seolah ingin menggiring opini masyarakat bahwa salah satu capres ditunggangi HTI,seperti yang sudah-sudah HTI di kambing hitamkan. Agar masyarakat menilai kalau capres yang didukungnya,adalah simbol NKRI dan lawannya pro HTI.

Dengan melihat fenomena unik tapi menggelitik seperti diatas semestinya umat menjadi sadar dan melek politik.Jangan lagi membutakan diri dari politik. Politik juga tidak hanya seputar nyoblos,menentukan pilihan dalam pilkada,pileg dan pilpres. Makna politik itu luas,segala sesuatu yang menyangkut urusan bersama sudah termasuk politik. Mau tidak mau setiap hari pun kita juga berpolitik,dimasyarakat misalnya urusan gang menuju rumah kita,selokan didepan rumah,dan sarana umum lainnya itupun termasuk masalah politik.

Dirumahpun,kita berpolitik dalam urusan biaya sekolah,mahalnya harga sembako,biaya kesehatan,tagihan listrik,dan pengelolaan ekonomi keluarga.
Penyair jerman Bertolt brecht pernah mengingatkan," buta yang terburuk adalah buta politik " manusia yang buta politik tidak tahu bahwa biaya hidup dan harga kebutuhan pokok ditentukan oleh keputusan politik.

Dalam Islam politik terkait dengan kepemimpinan,yang bertindak untuk mengurusi orang-orang yang dipimpinnya. Dengan aturan apa dia menjalankan amanah kepemimpinannya? Dan orang yang dipimpin juga harus tahu apa yang diberlakukan oleh pemimpin itu terhadapnya.Pemimpin yang baik seharusnya bisa meriayah ,semua yang dipimpinnya,dengan aturan yang benar bertujuan untuk kesejahteraan bersama ,dan untuk meraih ridho Allah ta'ala. Kelak pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu alaihi wassalam ;

"setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya.

Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) darihal hal yang dipimpinnya." (HR.Bukhary, muslim)

Lantas,apakah kita rela jika urusan negara yang menyangkut kehidupan seluruh umat ini kita serahkan pada politisi-politisi yang kurang berakal dalam mengambil kebijakan? Tidak perduli terhadap kemaslahatan rakyatnya,dan lebih mementingkan kekuasaan dan kemenangan bagi diri dan kelompoknya.

Apalagi politisi yang tidak berpihak pada umat Islam bahkan menolak ajaran Islam secara nyata. Bangkitlah,wahai umat Islam! Sudah saatnya kita pupuk kesadaran berpolitik ini,menyatukan perasaan,pemikiran,dan keinginan bersama untuk mewujudkan politik Islam,yang pasti akan membawa kesejahteraan dan keadilan. Karna menerapkan aturan,yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wataala,bukan hukum yang dibuat berdasarkan nafsu manusia belaka.

Posting Komentar