Mediaoposisi.com-Saat ini adalah bulan-bulan dimana akan mendekati pemilihan umum yg arti nya kita akan segera berganti presiden atau berganti periode baru.

Secara istilah Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.

Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

Sekarang, peraturan UU mengenai pemilu sudah mengalami Amandemen, yaitu UU Tahun 2017. Setiap pemilu pasti memiliki peraturan dan syarat-syarat yang harus di ikuti dan di laksanakan berikut peraturann:

-Warga Negara Indonesia
-Telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah
-Terdaftar sebagai calon pemilih
-Tidak sedang terganggu ingatannya atau sakit jiwa
-Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau pidana kurungan
-Tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Di dalam UU tahun 2017 tersebut dalam point 4 "Tidak sedang terganggu ingatannya atau sakit jiwa" ini salah satu bagian yang akan di ikut sertakan dalam pesta demokrasi yang namanya pemilu, dan orang gila akan di daftarkan sebagai calon pemilih.


Merujuk Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018, warga yang bisa masuk DPT selain sudah berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin dan atau pernah kawin serta tidak mengalami gangguan kejiwaan. Selain itu, masyarakat yang masuk DPT Pemilu 2019 tidak sedang terganggu ingatannya dan jiwanya sebagaimana ayat 2 huruf b.

KPU sendiri tetap mendaftar orang dalam DPT meski ada pengakuan keluarganya yang menyebutnya gila.“Jadi orang gila tidak bisa dikatakan gila hanya pengakuan keluarganya bahwa ini gila dan tidak. Harus ada keterangan dokter.


Jadi kalau sudah ada keterangan dokter bahwa terganggu jiwanya baru tidak boleh masuk. Kalau hanya pengakuan dari keluarganya itu tetap kita data,” ujarnya.Tapi dia menegaskan surat keterangan dokter bukan menjadi salah satu syarat memilih. Surat keterangan dokter yang dimaksudkan bukan untuk menunjukkan yang bersangkutan boleh memilih atau tidak.“Bukan itu maksudnya, tapi surat keterangan itu bunyinya sedang terganggu jiwa dan tidak. Jelas sekali dijelaskan pemilih yang sedang terganggu jiwa harus dibuktikan surat keterangan dokter. Jadi kalau tidak ada, berarti tidak gila. Itu sesuai PKPU,” ujarnya.

Setelah kita baca, ternyata orang gila butuh pemeriksaan medis agar memastikan bahwa beneran gila. Apakah pemerintah kita mau mengumpulkan semua orang gila di indonesia??!dan memeriksakan mereka apakah gila atau tidak.

Itulah sistem Demokrasi menggunakan segala cara untuk mendapatkan suara terbanyak. Demokrasi menyamakan suara orang gila sama dengan orang sehat, bahkan sama dengan para ulama, sangat berbeda sekali dalam islam, islam memandang bahwa orang gila tidak di bebani suatu hukum, bahkan orang gila salah satu orang yang tidak di catat dosanya.

Jangankan untuk memilih untuk mengatur dirinya sendiri saja dia tidak mampu, apalagi harus memilih seseorang yang akan duduk di sebuah lembaga yang banyak menelurkan kebijakan-keijakan, bagaimana mungkin lembaga bisa membuat sebuah kebijakan, sedangkan mereka ini yang mendudukkan adalah orang gila, maka sudah saatnya kembali kepada aturan yang di buat oleh Allah yang menciptakan kita, bukan aturan yang di buat oleh manusia.[MO/an]

Posting Komentar