Mediaoposisi.com-Sahabat surgaku, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin Ya Robbal ‘alamin.

Sobat, tahukah kalian jika islam itu adalah agama yang universal?! Semua hal di dunia ini telah diatur oleh islam dari hal kecil sampai hal besar dan kompleks, dari mau tidur sampai bangun tidur islam telah mengaturnya, bahkan sampai hal yang besar seperti politik islam juga mengaturnya, subhanallah.

Namun kali ini, kita akan membahas politik yang saat ini sedang diterapkan di beberapa negara yaitu Demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas kekuasaan negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Demokrasi berasal dari asas sekulerisme (pemisahan agama dari dalam  kehidupan), dalam sistem ini agama dijadikan hanya sebagai ritual atau ibadah saja, agama tidak punya andil yang lebih luas dalam mengatur kehidupan, dalam sistem demokrasi masih mempercayai adanya pencipta, tetapi mengabaikan peran pencipta bahwa sang pencipta telah menciptakan dunia ini beserta peraturannya untuk ditaati untuk kesejahteraan dan keselamatan hamba-hamba-Nya di dunia dan akhirat.

Demokrasi yang berasaskan sekulerisme memang benar-benar memisahkan agama dari kehidupan, sistem ini dirancang dengan sangat rapi dan apik membuat manusia sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram sehingga membuat manusia bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa mempedulikan norma-norma agama.

“Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir.” (QS. Al Maidah : 44).

Astaghfirullah, sang pencipta saja sudah berani diabaikan. Sudah sangat terlihat kebatilannya, Jika dari awal batil maka akhirnya akan batil pula. Ada prinsip-prinsip dalam demokrasi yang sangat jelas kebatilannya :

Prinsip kedaulatan, dalam islam sudah jelas bahwa yang berhak membuat hukum hanyalah Allah saja. Manusia tidak boleh membuat hukum yang berkaitan dengan hayat hidup orang banyak seperti ekonomi, sosial, politik, dll. Tetapi dalam demokrasi yang berhak membuat hukum adalah manusia (rakyat).

Prinsip kekuasaan, dalam demokrasi kekuasaan di tangan rakyat, tahu kan slogan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat?! rakyat boleh membuat hukum dan melakukan apa saja yang mereka inginkan. Tetapi tidak mungkin seluruh rakyat mampu mengatur urusan pemerintahan. Maka dari itu, mereka memilih wakil rakyat untuk mewakili suara mereka. Padahal rakyat dalam demokrasi bukanlah rakyat yang sebenarnya tetapi para kapitalis (para pemilik modal).

Jadi mereka membuat hukum-hukum yang sesuai dengan kepentingan mereka. Sekalipun bertentangan dengan keinginan masyarakat. jika selama memimpin kepala negara sudah tidak sesuai dengan harapan rakyat maka rakyat boleh menggantinya dengan pemimpin yang baru.

Dalam islam kekuasaan memang di tangan rakyat, tetapi dalam menjalankan fungsi kekuasaannya tersebut harus sesuai dengan hukum yang Allah buat. Dalam arti merekalah yang mengangkat seorang pemimpin yang menerapkan hukum Allah secara kaffah (menyeluruh), mereka juga yang akan memberhentikan, ketika pemimpin tersebut tidak menerapkan hukum Allah.

“Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang zalim.” (QS. Al Maidah : 45). 

Dalam demokrasi yang berasaskan sekulerisme, dalam kehidupan sesama manusia mereka tidak mau diatur oleh hukum Allah. Sehingga mereka berani membuat hukum sendiri. Jadi secara tidak langsung mereka berani menentang Allah dalam membuat hukum.

Padahal jika kita mengaku beriman, berarti harus terima konsekuensinya yaitu mengikuti semua perintah Allah termasuk menggunakan hukum Allah untuk seluruh aspek kehidupan.
Seperti firman Allah : “Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam islam secara keseluruhan, janganlah kamu turut langkah-langkah setan sungguh ia musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al Baqarah : 208).

Ada satu hal lagi yang sangat terlihat sekali keruskan dari sistem ini yaitu dari segi musyawarahnya. Islam tidak boleh memusyawarahkan yang sudah jelas hukumnya contoh haramnya khamr, haramnya pacaran, haramnya riba, dll. Tetapi dalam demokrasi hal itu masih bisa dimusyawarahkan hukum halal dan haramnya selama masih ada kemaslahatan dan keberlangsungan individu.

Dalam islam hanya memperbolehkan musyawarah dalam hal teknis yang tidak menyangkut hayat hidup orang banyak seperti pengaturan sistem lalu lintas, peraturan di sekolah, dll.

Dalam demokrasi musyawarah tidak ada batasannya tetapi dalam islam masih ada batasannya, dalam islam yang mengambil keputusan tetap pemimpin bukan anggota musyawarah, pemimpin boleh mengambil salah satu pendapat dalam musyawarah meskipun itu bukan suara terbanyak. Dalam islam pendapat orang awam diabaikan, tetapi dalam demokrasi orang yang sangat ahli dan orang yang sangat awam  nilai suaranya sama.     

Dalam demokrasi ada 4 pilar kebebasan yang sangat bertentangan dengan islam dan sangat jelas sekali kerusakannya, yaitu :

Adanya jaminan kebebasan dalam beragama, sehingga lahirlah agama-agama baru yang sesat dan menyesatkan.

Adanya jaminan kebebasan berpendapat, sehingga muncullah JIL (Jaringan Islam Liberal, penghinaan terhadap nabi, penghinaan terhadap islam, dll)

Adanya jaminan kebebasan dalam kepemilikan, sehingga aset kekayaan alam yang menguasai hayat hidup orang banyak digadaikan oleh pemimpin zalim kepada pihak asing (tambang emas di papua dikuasai oleh freeport, mata air gunung salak dikuasai oleh danone,dll)

Adanya jaminan kebebasan berekspresi atau bertingkah laku, sehingga banyaknya seks bebas, banyak yang pacaran, mengumbar aurat, dan maksiat lainnya yang sejenis.

Dalam demokrasi rakyatlah yang berkuasa, rakyat berhak membuat perundang undangan, dan rakyat juga yang menggaji kepala negara untuk menjalankan perundang undangan yang dibuatnya. Jika kepala negara sudah tidak sesuai dengan harapan rakyat selama memimpin, maka rakyat berhak untuk mencabut kekuasaan dari kepala negara dan menggantinya dengan pemimpin yang baru.

Hal ini dikarenakan kekuasaan dalam sistem demokrasi adalah adanya akad ijaroh (upah) antara rakyat dengan kepala negara. Jika upahnya tidak sesuai dengan harapan kepala negara tentu bisa jadi kinerja kepala negara tersebut menjadi tidak optimal karena mengharapkan imbalan semata bukan dari hati untuk melayani rakyat.

Sebenarnya rakyat yang dimaksud dalam sistem demokrasi disini bukanlah rakyat yang sesungguhnya tetapi rakyat dalam tanda kutip yaitu para kapitalis (pemilik modal). Para kapitalis membuat undang-undang dan membayar kepada pemerintahan untuk menjalankan undang-undang yang telah dibuatnya. Undang-undang terdiri dari beberapa pasal, harga pasal tersebut tidaklah murah. Bahkan satu pasal bisa dihargai puluhan juta bahkan bisa mencapai ratusan juta, sungguh benar-benar rusak hukum diperjualbelikan.

Jika undang-undang diperjualbelikan seperti ini yang diuntungkan bukanlah rakyat tetapi para kapitalis, hal ini dikarenakan para kapitalis yang membuat undang-undang dan menggaji kepala negara untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan keinginan mereka. Walhasil, para kapitalis semakin berjaya dalam sistem demokrasi sedangkan rakyat semakin menderita dan tertindas.

Seharusnya rakyat bisa belajar dari masa lalu, tetapi kenapa rakyat masih saja percaya dengan sistem yang rusak ini. Dengan bergantinya pemimpin bukan berarti keadaan menjadi lebih baik  selama sistem yang dianut masih demokrasi. Sudah ± 69 tahun Indonesia hidup di bawah naungan sistem demokrasi jika sistem yang dianut masih demokrasi Indonesia tidak ada ubahnya dengan Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya.

Banyaknya kekacauan dan kemungkaran yang terjadi di dunia ini karena tidak diterapkannya hukum islam secara kaffah. Lalu adakah solusi untuk mengatasi kekacauan tersebut? tentu saja ada yaitu khilafah rasyidah. Hanya khilafah lah satu-satunya solusi untuk mengatasi problematika umat, karena khilafah bersumber dari hukum Allah yang terdapat pada Al Qur’an dan As sunnah dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Sekarang apakah anda masih ingin menjadi pejuang demokrasi?

Semoga apa yang saya sampaikan melalui tulisan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita, dan yang terpenting mudah-mudahan Allah SWT membukakan pintu hidayah kepada kita agar mau melaksanakan hukum islam secara kaffah. Semoga Allah SWT mempermudah kita semua untuk menegakkan khilafah kembali.

We need khilafah not democracy, we need khilafah not liberalism, we need khilafah not capitalism!

Posting Komentar