Oleh: Tri S, S.Si
(Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi)

Mediaoposisi.com-Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra mengaku adanya aturan penyandang disabilitas mental bisa ikut mencoblos di Pemilu pada 2019 merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan MK bernomor 135/PUU-XIII/2015, warga yang mengidap gangguan jiwa bisa menggunakan hak pilihnya dengan syarat khusus (SUARA.com/22/11/2018).

Putusan MK tersebut, menyatakan pemilih disabilitas mental, sepanjang tidak mengalami gangguan jiwa atau ingatan yang permanen maka masih memiliki hak pilih. Menurutnya, penyandang disabilitas mental yang mau ikut mencoblos juga diwajibkan membawa bukti berupa surat keterangan dokter jiwa.

Sebelumnya KPU menyatakan kaum disabilitas mental atau seseorang yang mempunyai gangguan kejiwaan bisa mendapatkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Disabilitas mental bisa mencoblos itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2018, tentang pemilih di dalam negeri. Jumlah disabilitas mental menurut data KPU sekitar 400ribu orang.

Sebagian umat Islam tertipu dengan demokrasi. Mereka menganggap demokrasi sekedar cara memilih pemimpin. Karena itu banyak umat Islam yang menerima demokrasi sekaligus terlibat aktif dalam proses demokrasi. Tentu dengan harapan bisa memperjuangkan kepentingan Islam dan umatnya, harapan akan datangnya pemimpin yang bisa membawa kemenangan bagi Islam dan umat Islam.

Namun, harapan itu meleset. Alih-alih bisa memajukan Islam dan umatnya, bahkan kondisi umat Islam makin hari makin parah. Urusan dunia saja tidak kunjung membaik. Hidup makin susah. Ratusan juta rakyat, tentu saja mayoritasnya Muslim, termasuk kategori miskin. Harga-harga sembako makin melambung.

Pekerjaan sulit didapat. Pajak makin menggila. Pendidikan dan kesehatan makin membebani. Dan yang paling hangat, akhir-akir ini ada polemic pro dan kontra orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)  diberi hak pilih untuk pemilu 2019 nanti. Apakah ini juga bentuk demokrasi di negeri ini? Mau jadi apa negeri ini nanti? 

Disisilain kekayaan alam yang melimpah, emas, tembaga, minyak dan gas diserahkan kepada asing. Jurang menganga antara sikaya dan simiskin makin melebar. Segelintir orang menjadi super kaya. Mayoritas rakyat hidup miskin. Di pihak lain korupsi berjamaah di seluruh level kekuasaan makin intensif.

Bagaimana dengan kemajuan Islam yang diharapkan? Sungguh mengecewakan. Kasus-kasus pelecehan Islam makin merajalela. Dengan berbagai modus dan tujuan, para penista Islam bermunculan. Ada yang mengaku nabi, Imam Mahdi atau guru spiritual. yang paling baru tentu saja ulah bakal calon petahana gubernur Jakarta. Dia mengacak-acak Islam seenak perutnya. Berulang dia melakukan itu hingga dia melecehkan Alquran dan ulama.

Semua itu terjadi di depan para penguasa yang notabene dipilih oleh rakyat. Tentu mayoritasnya umat Islam. Para penguasa itu berdiam diri terhadap semua keburukan yang terjadi. Penguasa sama sekali tidak seperti yang diharapkan. Mereka tidak muncul sebagai pembela Muslim dan Islam. Bahkan tidak jarang kebijakan penguasa justru merugikan rakyat serta menguntungkan asing.

Mengapa? Kapitalisme, itulah jawabannya. Idiologi ini lahir dari akidah sekulerisme (pemisahan agama dari Negara). Idiologi menjadikan uang sebagai panglima dan menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan. Gara-gara Kapitalisme, negara sekuler ini menerapkan ekonomi liberal dan politik demokrasi. Idiologi ini meniscayakan pemilik uang menguasai semuanya, baik ekonomi maupun politik. Ujung dari segala proses bermasyarakat dan bernegara berpangkal pada kepentingan para pemilik modal.

Alhasil, demokrasi bukan sekedar cara memilih pemimpin. Demokrasi merupakan cara idiologi kapitalis untuk menguasai panggung politik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa proses demokrasi sangat mahal. Dana pesta demokrasi juga harus dirogoh mahal oleh peserta pemilu. Semakin tinggi jabatan yang diperebutkan semakin tinggi pula biaya kampanye yang dikeluarkan. Pada titik inilah kepentingan pemodal bertemu.

Para kandidat baik caleg maupun calon kepala daerah dan calon presiden membutuhkan dana sangat besar. Adapun para pemodal membutuhkan pengistimewaan dari penguasa. Jadilah para pemodal sebagai investor Pemilu. Mereka membiayai kandidat untuk imbalan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Karena itu sudah menjadi kewajiban penguasa yang menang Pemilu untuk mengapdi kepada investornya.

Terbitlah berbagai regulasi yang menguntungkan mereka. Tepatlah dikatakan bahwa demokrasi itu bukan “dari, oleh, dan untuk rakyat”, namun demokrasi adalah  “dari, oleh dan untuk pemodal”.

Oleh sebab itu rezim saat ini sangat ingin mempertahankan kekeuasaannya. Bahkan sampai-sampai kehilangan akal sehat, demokrasi menghalalkan segala cara. Orang gilapun diberi hak pilih dalam pemilu 2019 nanti.

Kebijakan pengidap gangguan mental mencoblos dalam pemilu hanya satu fakta yang menunjukkan hakekat sistem politik demokrasi sesungguhnya. Dalam sistem ini kekuasaan adalah segalanya sehingga boleh menghalalkan segala cara.

Umat seharusnya sadar bahwa pangkal kesemrawutan dan segala krisis adalah penerapan sistem demokrasi yang demikian rusak dan hanya berorientasi kekuasaan saja tak ada yang bisa diharapkan dari sistem ini untuk kebaikan dan keberkahan hidup. Hanya sistem politik Islam yang bisa membawa kebaikan bagi umat karena tegak diatas tuntunan Allah swt. Berorientasi ketaatan dan ditujukan untuk kebaikan umat.[MO/ge]

Posting Komentar