Oleh: Tety Kurniawati 
(Komunitas Penulis Bela Islam) 

Mediaoposisi.com- Kebijakan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) yang mengakomodir orang dengan gangguan jiwa alias orang gila untuk menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019. Menghadirkan pro kontra yang terus memanaskan ruang perbincangan publik. Bagi yang pro, mereka menyatakan bahwa hak tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19/2011 tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi Indonesia. Bahwa penyandang disabilitas termasuk disabilitas mental memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya .

Landasan lainnya merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) Nomor 135/ PUU-XIII/2015 yang menyatakan warga pengidap gangguan jiwa bisa menggunakan hak pilihnya di Pemilu dengan syarat khusus. Selain itu hak tersebut didasarkan pula atas kualifikasi gangguan jiwa. Apakah bersifat kronik atau hanya episodik ( kambuhan).

Sedang bagi yang kontra,  mereka berargumen bahwa orang dengan gangguan jiwa apapun jenis dan tingkatannya diragukan kesehatan akalnya. Maka bisa dipastikan mereka tidak dapat bertanggungjawab atas pilihannya. Terkait hal ini. Tim Prabowo ingin agar orang gila tidak masuk DPT. Wakil Ketua Partai Gerindra Sumatera Utara Sugiat Santoso memprotes keputusan KPU yang memberi hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa. Menurutnya hal itu akan berpotensi menyebabkan kecurangan dari hulu ke hilir. ( harian.analisadaily.com 24/11/18)

Kebijakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk mencoblos dalam pemilu. Hanyalah satu dari sekian banyak fakta yang memperlihatkan wajah asli sistem politik demokrasi. Rusak dan merusak menjadi konsekuensi yang tak dapat dihindari. Atas diterapkannya aturan produk akal manusia yang terbatas seiring diabaikannya aturan Illahi.

Nalar kritis publik pun terusik. Manakala rasionalitas yang harusnya menjadi penentu utama kriteria kelayakan pemilih. Harus legowo tersingkir atas nama kesamaan hak. Tak ada beda bagi yang berakal dan tidak. Padahal ketika yang benar dan salah tak mampu dibedakan. Realitas dan ilusi tersamarkan. Bahkan nama sendiri terlupakan. Harusnya tak ada kewajiban yang dibebankan atas orang yang bersangkutan.

Liberalisme-kapitalisme yang menjadi buah penerapan sistem demokrasi. Sukses memupuk nafsu berkuasa sebagai tujuan tertinggi. Hingga segala cara halal tuk dijalani. Termasuk membidani lahirnya kebijakan yang kompromis, opportunis dan pragmatis. Sekedar berorientasi mendulang suara meraih kuasa. Tanpa sadar menepikan pikiran jernih yang menjadi cikal bakal terbentuknya peradaban mulia. Hingga tercabut kewarasan yang menjadi sumber kebaikan dan keberkahan hidup berbangsa.

Islam memandang orang yang kehilangan akal alias gila sebagai penyandang awaridhul ahliyah (hal yang menghalangi jatuhnya beban hukum terhadap seseorang). Hal ini berdasarkan hadis:“Catatan amal diangkat dari tiga jenis orang, orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia baligh dan orang gila sampai dia sembuh dari gilanya" (HR. Ahmad).

Ketidakmampuan membedakan antara yang haq dan bathil membuat orang yang kehilangan akalnya tidak dibebani dengan taklif hukum. Mereka terbebas dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah terhadap hambanya yang waras. Termasuk salah satunya dalam hal memilih pemimpin.
Dalam Islam memilih pemimpin adalah sebuah prilaku yang membawa konsekuensi pertanggungjawaban.

Maka ia tidak bisa dibebankan bagi seseorang yang kehilangan kewarasan berpikir. Bahkan sejatinya pemberian hak pilih pada mereka  bukanlah mengakomodir tertunaikannya hak sebagai warga negara. Namun justru sebuah kedholiman yang nyata. Mencederai rasa kemanusiaan karena memaksa seseorang bertindak diluar kemampuan yang dimilikinya.

Sudah saatnya syariat Islam kembali diterapkan secara totalitas dalam kehidupan. Sebagai  tuntutan atas keimanan dan wujud ketaatan. Agar tak akan ada lagi kebijakan yang mendholimi manusia dan mencederai rasa kemanusiaan. Penjagaan akal mendapat perhatian utama. Puncaknya kewarasan individu dan  bangsa sentiasa terpelihara. Saat itulah rahmatan lil alamin sebagai janji Allah terealisasi dalam kehidupan nyata. Wallahu a'lam bish showab.[MO/sr]

Posting Komentar