Oleh Lailin Nadhifah 
(Lingkar Studi Perempuan Dan Peradaban)


Mediaoposisi.com-Kembali pernikahan dini menjadi trending topik, disinyalir Indonesia memasuki darurat pernikahan dini, bahkan pernikahan dini dianggap sebagai ancaman.

Mahkamah Konstitusi memutuskan batas minimal usia perkawinan untuk perempuan harus dinaikkan dari sebelumnya 16 tahun. Putusan itu dianggap sebagai kemenangan perjuangan pencegahan perkawinan dini di kalangan anak-anak Indonesia.

Namun, revisi pasal 7 UU 1/1974 tentang Perkawinan itu dicemaskan tak selesai dalam waktu dekat karena fokus pemerintah dan DPR akan habis untuk pemilu 2019. Darurat perkawinan anak dinilai tetap mengancam Indonesia.

Gugatan terhadap pasal 7 UU No.1 1974 tentang Pernikahan bukan pertama kali ini saja. Tahun 2015, MK menolak uji materi UU Perkawinan terutama untuk menaikkan batas usia minimal untuk perempuan bisa menikah yaitu 16 tahun menjadi 18 tahun. Dalam putusannya, hakim MK mengatakan tidak ada jaminan peningkatan batas usia menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun untuk perempuan, akan dapat mengurangi masalah perceraian, kesehatan serta masalah sosial. Selain itu, MK juga menyebutkan ada kemungkinan di masa mendatang, batas minimal usia 18 tahun bagi perempuan untuk menikah bisa jadi bukanlah yang ideal.

Untuk gugatan tahun 2018, MK menyetujui bahkan mendesak DPR segera melakukan revisi dan diberi waktu 3 tahun untuk menyelesaikan. Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan DPR untuk merevisi UU Perkawinan soal batas usia pernikahan anak. Lantaran Indonesia sudah masuk dalam kondisi 'Darurat Perkawinan Anak'.

"Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi 'Darurat Perkawinan Anak', dan tentu saja akan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945," begitu paparan putusan MK, yang tertulis pada Kamis (13/12/2018).

Pernikahan dini mengancam Indonesia? Sungguh sebuah pernyataan yang butuh di buktikan dengan data akurat. Mana lebih berbahaya dibanding dengan aborsi dan pembuangan bayi?

Statistik aborsi di Indonesia menunjukkan frekuensi aborsi sangat sulit dihitung secara akurat, karena aborsi buatan sangat sering terjadi tanpa dilaporkan kecuali jika terjadi komplikasi, sehingga perlu perawatan di Rumah Sakit.

Berdasarkan perkiraan dari BKBN, ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Berarti ada 2.000.000 nyawa yang dibunuh setiap tahunnya secara keji tanpa banyak yang tahu. Kasus aborsi di Indonesia menjadi salah satu penyumbang terbesar kasus kematian di Indonesia sejak beberapa dekade terakhir. Kematian akibat aborsi tersebut mencakup aborsi yang disengaja(induced abortion) maupun yang tidak disengaja (spontaneous abortion).

Selaras dengan aborsi,  pembuangan bayi pun awal tahun 2018 mengalami peningkatan 100% dibanding awal tahun 2017. Ind Police Watch (IPW) mendata, sepanjang Januari 2018 bayi yang dibuang di Indonesia sebanyak 54 bayi.

“Angka ini mengalami kenaikan dua kali lipat (100 persen lebih) jika dibandingkan dalam periode yang sama pada Januari 2017, yang hanya ada 26 kasus pembuangan bayi,” ungkap Ketua Presidium IPW Neta S Pane.

Pada tahun 2017, lanjutnya, angka pembuangan bayi di Indonesia tergolong tinggi dalam sejarah, yakni ada 179 bayi yang dibuang di jalanan, 79 tewas, 10 masih bentuk janin dan 89 berhasil diselamatkan.

“Sepertinya di 2018 ini trennya akan lebih meningkat lagi karena di Januari saja sudah naik 100 persen,” ujarnya memprediksi.

Harusnya, Indonesia darurat aborsi dan pembuangan bayi. Dampak liberalisasi pergaulan masif menerjang kehidupan masyarakat di negara dengan mayoritas berpenduduk muslim ini. Justru, negara harus mengokohkan pondasi kemampuan atau siap menempuh jenjang rumah tangga bagi pemuda dan pemudi. Sebagaimana sabda Rosulullah shalallahu alaihi wassalam “Barang siapa diantara kalian yang siap menanggung beban (tanggung jawab) maka menikahlah.”

Kewajiban negara memfasilitasi dan memampukan pernikahan warga negaranya sehingga berefek pada kesiapan menyongsong kematangan hidup. Fasilitas ini bisa berupa pendidikan dan membuka lapangan pekerjaan sekaligus menutup media yang berpotensi merusak generasi dengan hal hal yang berbau porno.


Jika pernikahan dipandang sebagai ancaman namun pergaulan bebas justru di fasilitasi secara tidak langsung. Berarti, negara ini tengah menyiapkan diri menyongsong petaka. Sebagaimana sabda Rosulullah shalallahu alaihi wassalam “Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri" (HR al-Hakim, al-Baihaqi dan ath-Thabrani).

Posting Komentar