Oleh : Najmah Jauhariyyah 
(Aktivis Dakwah)

Mediaoposisi.com-Sampai dengan akhir abad 20 kemiskinan masih menjadi beban dunia.  Dunia meresponnya dengan menyepakati suatu pertemuan pada September 2000 yang diikuti oleh 189 negara dengan mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan The Millenium Development Goals (MDG’s).


Salah satu targetnya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin hingga 50% pada tahun 2015. Deklarasi ini memberikan indikasi bahwa masalah kemiskinan masih menjadi masalah besar dunia yang harus ditanggulangi bersama. 

Selanjutnya saat ini memasuki era SDGs (sustainable development goals), yang dimulai dengan pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat. Acara tersebut merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs (Sustainable Development Goals) yang dihadiri perwakilan dari 193 negara. 

Seremoni ini merupakan lanjutan dari kesepakatan dokumen SDGs yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2015 yang juga berlokasi di New York. 

Saat itu sebanyak 193 negara anggota PBB mengadopsi secara aklamasi dokumen berjudul ”Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” atau ”Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”. 

Dokumen SDGs pun dicetuskan untuk meneruskan dan memantapkan capaian-capaian MDGs sebelumnya agar langgeng dan berlanjut seterusnya. 

Sebagai bagian dari anggota PBB,  Indonesia tentunya berkomitmen untuk mengatasi persoalan seiring dengan deklarasi SDGs. Itu artinya Indonesia juga dituntut untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan dalam deklarasi PBB tersebut.

Bengkulu adalah provinsi yang dinobatkan sebagai kota SDGs pertama di Indonesia pada pertengahan November 2018.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu masih menduduki peringkat kelompok termiskin kedua di Sumatera setelah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

Beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak ukur adalah masih banyak wilayah belum tersentuh listrik, jalur produksi belum baik dan tingkat penghasilan yang masih rendah.   

Berdasarkan data survey,  terdapat 4 kabupaten yang masih tergolong termiskin diantara kabupaten dan kota lainnya. Diantaranya, Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, Rejang Lebong, disusul Kota Bengkulu, Kepahiang, Bengkulu Utara, Mukomuko, Lebong dan Kabupaten Bengkulu Tengah. 

Ditambah lagi kasus stunting (tubuh kerdil  akibat kurang asupan gizi) masih menghantui Bengkulu. Berdasarkan data pemantauan status gizi. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu tahun 2018, persentase jumlah stunting  di sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan. 

Menurut Kabid Kesmas Dinkes Provinsi Bengkulu,  Nelly Alesa, stunting boleh terjadi di bawah 20 persen dari total jumlah balita.  Di Bengkulu, hasil mapping menunjukkan terjadi stunting rata-rata 29,4 persen.  Dari persentase tersebut, angka tertinggi ada di Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 35,8 persen. Padahal standar nasional, angka stunting yang ditoleransi adalah 20 persen. 

Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan secara integratif sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun 1995, yaitu dengan dikeluarkannya Inpres Desa Tertinggal. 

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tim ini diketuai langsung oleh Wakil Presiden.  

Sebagai tindak lanjutnya, mulai tahun  2011 pemerintah pusat telah merealisasikan berbagai macam program pengentasan kemiskinan seperti  program  beras bersubsidi atau beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) 15 kg/RTSM/bulan dengan harga Rp1.600/kg.

Program keluarga harapan (PKH) yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yaitu setiap RTSM mendapat Rp 600.000-2,2 juta,  jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) untuk berobat gratis di Puskesmas dan rumah sakit kelas III milik pemerintah.   

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk mendukung operasionalisasi fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp 100 juta/Puskesmas/tahun, bantuan sosial bagi pengungsi/korban bencana, bantuan penyandang cacat sebesar Rp 300 ribu/bulan; 

dan bantuan untuk lanjut usia (lansia) telantar Rp 300 ribu/bulan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, program Kredit Usaha Rakyat (KUR),  Bantuan Langsung Tunai (BLT) dll. Sementara itu program dana desa diluncurkan pemerintah pada tahun 2014.

Dana desa merupakan salah satu amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Dana desa dialokasikan berdasarkan: jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Tujuan dana desa : meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. 

Sebagaimana semangat UU No 6/2014, seyogianya dana desa yang diproritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat menurunkan tingkat kemiskinan di perdesaan.

Namun, kenyataannya jumlah penduduk miskin tetap saja tinggi, meskipun dari sisi jumlah dan persentase  menurun dari Maret 2016 (17,67 juta orang/14,11 persen) sampai dengan Maret 2017 (17,10 juta orang/13,93 persen).  

Hal ini tentu mengundang pertanyaan banyak pihak.  Kenapa  jumlah penduduk miskin tetap saja tinggi,  padahal anggaran dana desa yang ditetapkan dalam APBN dari tahun ke tahun terus meningkat.  

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Liska Fauziah menuturkan, pencairan dana yang disebar ke 74.954 desa di seluruh Indonesia, sudah dimulai sejak 2015. Setiap tahun dana desa meningkat sangat signifikan. Pada 2015, besaran dana desa yang berasal dari APBN men¬capai Rp 20 triliun. Tahun 2016 jumlah dana desa naik menjadi Rp 46 triliun. 

Terakhir, pada 2017 dan 2018 sebanyak Rp 60 triliun. Bahkan pemerintah berencana menaikkan anggaran dana desa hingga menca¬pai Rp 73 triliun pada 2019. Jadi jika ditotal selama 3 tahun plus 2018 program dana desa akan menghabiskan Rp 247,6 triliun. 

Sekalipun anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah naik setiap tahun. Namun sayangnya, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dengan kucuran dana besar, tingkat kemiskinan yang diharapkan turun cepat ternyata lambat. 

Menurut Kepala Pusat Kajian Ekonomi Kerakyatan Fakultas Ekonomi UGM, Gunawan Sumodiningrat,  strategi pemerintah selama ini untuk mengentaskan kemiskinan melalui program dana desa gagal menyejahterakan petani. 

Sebab, dana desa yang diberikan tidak untuk ditujukan sebagai stimulus bagi masyarakat miskin agar mampu berpenghasilan sendiri, melainkan hanya untuk membangun infrastruktur desa itu sendiri. Akhirnya dana desa tersebut banyak dimanfaatkan oleh kepala desa padahal bukan haknya selain digunakan sebagai alat kampanye. 

Data yang diperoleh sampai Desember 2017, dana desa telah menyebabkan 900 kepala desa ditahan karena mencoba mengkorupsi dana desa, dan beberapa bupati ditangkap. 

Sayangnya penyerapan dana desa Bengkulu dari 1342 desa yang mendapat kucuran dana dinilai sangat memprihatinkan. Dari realisasi tahap 1 dan tahap 2 sebesar Rp 554 miliar lebih baru dibelanjakan desa 1,07 persen atau baru setara Rp 5 milyar. 

Dugaan penyelewengan DD yang dilaporkan itu disebutkan terjadi di salah satu desa di Kecamatan Pagar Jati, satu desa di Kecamatan Merigi Sakti, di Pondok Kelapa satu desa, di Semidang Lagan dua desa, Karang Tinggi satu desa, Merigi Kelindang 2 desa, Taba Penanjung satu desa dan Talang Empat satu desa serta Pondok Kubang ada 1 desa. 

Selain di 12 desa yang dilaporkan masyarakat ke Inspektorat tahun ini, tercatat sudah tiga kades di Kabupaten Benteng yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan saat ini sudah menjalani proses hukum. Ketiga kades tersebut yakni mantan kades Paku Haji, Karang Tinggi dan Gajah Mati.  

Untuk dana desa tahun 2018, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa sampai April 2018 Dana Desa setempat belum tersalurkan sampai ke tingkat pemerintahan desa. Sebenarnya DJPBN sudah menyalurkan dana desa ke pemerintah kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu sejak Februari lalu.  

Namun pemerintah kabupaten tidak bisa menyalurkan ke tingkat desa karena pemerintahan desa belum memenuhi persyaratan penyaluran yakni penyampaian laporan APBD Desa. 

Dari data dan fakta di atas, jelaslah bahwa penggelontoran dana desa dan dana kelurahan ternyata tidak efektif menurunkan angka kemiskinan. Kenyataannya kenaikan angka kemiskinan jauh lebih cepat dari upaya penurunan tingkat kemiskinan.

Kenapa ? karena kemiskinan yang terjadi merupakan kemiskinan struktural. Kemiskinan jenis inilah yang menggejala di berbagai negara dewasa ini. Tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. 

Kemiskinan ini paling susah  untuk diberantas sebab  pemerintah/negara  tidak mampu menghubungkan rakyat dengan sumber daya alam yang ada karena adanya kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak pro rakyat sehingga meniscayakan  monopoli oleh segelintir orang atau negara asing. 

Sehingga meskipun sumber daya alam di suatu daerah melimpah tetapi tidak berkorelasi dengan kesejahteraan penduduknya. 

Contohnya: masyarakat Papua yang tinggal di wilayah dengan SDA melimpah sampai detik ini sama sekali tidak mendapatkan manfaat dari Freeport.  Sama halnya dengan Provinsi Bengkulu.  Kekayaan alamnya yang melimpah ternyata tidak membuat Bengkulu beranjak dari posisinya sebagai provinsi termiskin kedua se Sumatera.

Padahal Bengkulu  dikenal sebagai wilayah penghasil emas pada zaman penjajahan Inggris. Salah satu buktinya adalah emas yang ada di puncak Monumen Nasional (Monas). 

Tak banyak yang tahu bahwa ternyata 38 kg emas yang dipajang di puncak tugu Monas adalah sumbangan dari seorang saudagar Aceh yang pernah menjadi orang terkaya di Indonesia, yaitu Teuku Markam. 

Teuku Markam mengambilnya dari sebuah desa di kawasan Bengkulu, yakni Desa Lebong Tandai. Dikutip dari Levinos, jauh sebelum perusahaan emas Freeport berkuasa, daerah ini sudah dijuluki sebagai Batavia Kecil karena posisinya yang amat penting dalam pemerintah kolonial saat itu. 

Rata-rata setiap tahun tambang emas Lebong Tandai menghasilkan1 ton emas. Pada 1937, misalnya, produksi emas Lebong Tandai mencapai 1.095.538 gram. Periode 1900-1940 mungkin menjadi masa keemasan tambang ini karena mampu memproduksi 72% dari semua emas Netherlands East Indies yang totalnya mencapai 123 ton. 

Sayangnya, kekayaan emas tersebut tidak berarti apa-apa bagi rakyat Bengkulu.  

Sejak zaman penjajahan Belanda, penambangan emas tertua telah dilakukan oleh perusahaan Mijnbouw Maatschappij Redjang Lebong dan Mijnbouw Maatschappij Simau yang berada di Lebong, Bengkulu. 

Kedua perusahaan itu merupakan penyumbang terbesar ekspor emas perak untuk Belanda. 

Misalnya, pada tahun 1919 perusahaan Mijnbouw Maatschappij Redjang Lebong menghasilkan 659 kilogram emas dan 3.859 kilogram perak, dan perusahaan Mijnbouw Maatschappij Simau menghasilkan 1.111 kilogram emas dan 8.836 kilogram perak. Setidaknya, dua perusahaan ini berhasil meraup 130 ton emas selama berproduksi kurang dari setengah abad (1896-1941). 

Jejak-jejak sisa penambangan yang dilakukan Belanda di Bengkulu masih dapat ditemui di Ulu Ketenong, Tambang Sawah, Lebong Donok, Lebong Simpang, Lebong Tandai, Kabupaten Lebong. 

Dalam beberapa literatur, ternyata tidak saja Belanda yang ikut menikmati manisnya emas di daerah ini.  Inggris, Spanyol, dan China ditengarai memiliki andil dalam proses eksploitasi tersebut. Setelah masa penjajahan Belanda usai, di era 1980 sampai sekarang,  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) 

Bengkulu mencatat setidaknya lebih dari 50 perusahaan pertambangan yang telah mendapatkan izin eksplorasi maupun eksploitasi batubara, emas, dan pasir besi. 

Sayangnya hasil tambang ini tak satu pun dimanfaatkan untuk kepentingan dalam negeri.  80 persen produksi pertambangan di Indonesia, untuk memenuhi konsumsi negara-negara penyumbang karbon yang memicu pemanasan global seperti, Amerika Serikat, China, India, dan Singapura. Dalam sejarah pertambangan, dunia mencatat tak satu pun negara di belahan bumi yang dimakmurkan oleh hasil tambang.

Di era neo imperialisme sekarang, sejak tahun 2014 hingga semester I  2018,  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Bengkulu mencatat realisasi investasi PMA di Bengkulu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.  

Realisasi pemodal asing mencapai 333 juta dolar dengan jumlah 226 proyek. Rincian realisasi investasi asing dalam lima tahun di Bengkulu, bisa dilihat pada 2014 yang tercatat mencapai 17,6 juta dollar dari total 25 proyek 

Kemudian 2015 sebesar 20,5 juta dolar dari total 33 proyek, 2016 berjumlah 55,6 juta dolar dengan total 59 proyek, dan tahun 2017 realisasi investasi mencapai 138 juta dolar dengan jumlah total 70 proyek. Untuk semester I 2018 ini, nilai realisasi pemodal asing baru mencapai 101 juta dolar dengan jumlah 39 proyek.  

Para investor asing yang menanamkan modalnya di Bengkulu kebanyakan berusaha pada bidang pertambangan, perkebunan, energi listrik, industri makanan, farmasi hingga hotel dan restoran. Sedangkan negara-negara yang menanamkan investasi  dengan nominal terbesar berasal dari Hongkong, Jepang, Inggris, Belgia hingga Kepulauan Virgin Britania Raya. 

Sementara itu sebaran lokasi proyek PMA dalam lima tahun ini diantaranya di Kota Bengkulu dengan nilai mencapai 130,5 juta dolar, Kabupaten Muko Muko sebesar 87,5 juta dolar, Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 48,2 juta dolar, dan Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 28,6 juta dolar. 

Meningkatnya realisasi modal asing disebabkan karena investor mulai melirik Bengkulu sebagai wilayah investasi baru yang memiliki sumber daya alam menjanjikan.  

Jaminan pengentasan kemiskinan Bengkulu nampaknya akan semakin jauh panggang dari api  dengan segera bergulirnya kebijakan rezim Jokowi yang sangat sangat pro asing. Demi menggenjot investasi, rezim Joko Widodo mengobral 54 bidang usaha kepada asing. Kebijakan tersebut tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid ke-16. 

Tidak tanggung-tanggung, asing dapat memiliki kepemilikan saham 100 persen. Walhasil, kebijakan Jokowi mengentaskan kemiskinan dengan dana desa jelas kontraproduktif dengan kebijakan pro asingnya yang justru menjadi penyebab gagalnya upaya  pengentasan kemiskinan.

Oleh karena itu, menyandarkan upaya pengentasan kemiskinan pada investor asing jelas-jelas salah alamat karena sama halnya menyerahkan potensi rakyat  dan SDA untuk dirampas oleh investor asing.  

Hal ini memang sudah menjadi tabiat sistem ekonomi kapitalis yang lebih pro kepada para pemilik modal  dan negara asing dari pada kepentingan rakyat. 

Realitas Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya adalah negeri-negeri yang mayoritas penduduknya menganut aqidah Islam.  

Suatu keharusan  bagi negeri-negeri Islam untuk merancang  sendiri politik ekonominya berdasarkan pemikiran komprehensifnya yaitu aqidah islam.  Artinya kebijakan politik ekonominya harus bersumber dari hukum  syariat yang digali dari Al Quran dan Assunnah.  

Kebijakan politik ekonomi Islam menitikberatkan upaya penyelesaian problematika ekonomi  secara tuntas termasuk pengentasan kemiskinan dengan menfokuskan upaya pendistribusian yang maksimal pada setiap individu rakyat sampai tercukupi secara keseluruhan kebutuhan primer dan sekundernya.

Politik ekonomi Islam  mutlak membutuhkan sebuah negara ideologis yang bekerja sebagai pelayan dan pelindung rakyat.  

Negara tersebut adalah negara Khilafah yang memiliki undang-undang dasar (dustur) yang memuat pasal-pasal tentang politik ekonomi Islam yang menjamin terselesaikannya problem ekonomi khususnya kemiskinan dengan prinsip memuaskan akal dan sesuai dengan fitrah manusia yang akan menjamin tercapainya kesejahteraan  dan kebahagiaan hidup hakiki.[MO/AD]

Posting Komentar