Oleh: Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-Klo ada yang mau tahu produk unggulan mr. Presiden Jokowi, pasti semua sepakat akan menjawab : jalan tol.

Semua juga paham, duit bangun tol dapat ngutang. Okelah tidak ngutang, tapi privatisasi sektor publik termasuk jalan tol, membuat tol yang dibangun di era Jokowi kelewat mahal. Di Jatim, ada pameo 'mau lewat tol Jokowi atau tol SBY ?' Ketika saya tanya, kenapa ada pembedaan : jawabnya, tol Jokowi mahal bingit, tol SBY terjangkau.

Produk unggulan ini pula, yang terus diulang-ulang para fans club Jokowi, seolah nilai keberhasilan Presiden itu diukur dari bangun jalan. Padahal, untuk bangun jalan tidak perlu Presiden, cukup beberapa tukang, kuli dan mandor.

Ikhtiar maksimal Jokowi untuk membangun jalan tol sebagai etalase politik bahan kampanye, ternyata juga tidak mulus. Projek di Jakarta, termasuk Projek kereta cepat, sementara dihentikan dengan alasan mendekati lebaran. Ungkapan halus, untuk mengingkari kejujuran negara lagi bokek, lagi Amsyong.

Pun begitu gigihnya mengunggah prestasi tol, atas kuasa Allah SWT, citra tol dan selvie sholat mr Presiden turut tersapu Tsunami. Tsunami Banten - Lampung, selain Tsunami alam juga berdampak Tsunami politik. Citra tuan Presiden membangun tol, porak poranda, hanyut tersapu musibah Tsunami.

Bahkan, pengakuan petugas bahwa sejak Januari sudah ajukan pengadaan Buol, tapi nyatanya negara tidak meluluskan. Uang negara, justru diprioritaskan untuk bangun tol, bukan untuk pengadaan Buol yang terkait jiwa rakyat.

Kontan, realitas ini menyapu citra politik Jokowi yang dibangun bak istana pasir. Bersusah payah, tapi sekejap sirna dihempas ombak.

Apalagi, pose photo menerawang pantai dan berjalan menyusuri bibir pantai bukannya menuai simpati justru mengunduh kritik dan kecaman. Dari kritik yang bernada satir, sekenanya, sampai yang paling ilmiah. Netizen, mudah saja menemukan kritikan ini.

Dan tetap saja, tuan Presiden masih belum tahu apa yang prioritas bagi rakyat, sampai muncul kesan buang badan terkait penetapan Bencana Tsunami ini sebagai bencana kabupaten. Pak Presiden kebagian photo selvienya, sedangkan Pak Bupati kebagian urus tenda, korban, rekonstruksi, recovery, dan tetek bengek terkait bencana. Sesekali, jika ada Selebrasi kebencanaan tuan Presiden bisa datang untuk photo-photo lagi.

Jadi, nyaris tak membekas citra 'Bapak Infrastruktur' yang diinginkan Pak Presiden. Justru, publik lebih mengenal tuan Presiden sebagai 'Bapak Pencitraan Indonesia'.

Sampai membaca tulisan inipun, tuan Presiden juga masih bingung tentang apa yang harus dilakukan. Sebab, realitas rakyat yang sudah tak menginginkannya lebih sulit ditolak ketimbang gegap gempita keinginan melanjutkan periode kekuasaan.

Tak menarik memang, menjadi petahana dalam kondisi dipenuhi bencana. Tapi, bagi orang yang beriman mudah sekali mencari penyebab datangnya musibah dan bencana.

Pada era tuan Presiden ini, ulama dikriminalisasi, ajaran dan simbol Islam dipersoalkan, dakwah dan pengajian dipersekusi, bahkan gerakan dakwah yang menyeru kebaikan dan menolak kemungkaran justru dibubarkan. Maka benarlah, jika era tuan Presiden ini adalah era represifme dan anti Islam.

Posting Komentar