Oleh: Sitti Sarni, S.P 
(Founder Komunitas Pejuang Islam) 

Mediaoposisi.com- Penghargaan Kota Toleran telah menghiasi media online. Ada 10 kota yang termasuk dalam daerah toleran seperti yang dilansir kompas.com . Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi penghargaan yang diberikan Setara Institute kepada 10 kota di Indonesia dengan nilai toleransi tertinggi. Kajian Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2018 tersebut dilakukan Setara Institute terhadap 94 kota di Indonesia untuk mengukur promosi dan praktek toleransi yang dilakukan oleh pemerintah kota.

"Kami apresiasi Setara yang sudah berkomunikasi dengan Kemendagri 3 tahun lalu, punya ide ini, sehingga menambah wawasan kepada kepala daerah, ya terpilih menjadi kepala daerah bukan karena suku dan agama, tapi karena dipilih masyarakat di daerah itu yang beragam," ujarnya seusai acara di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2018). Ke depannya, Tjahjo pun berharap lahirnya pemimpin dengan berideologikan Pancasila dan saling menghargai di seluruh bidang.

Untuk menjamin validitas data, Setara Institute menggunakan dua teknik, yaitu teknik triangulasi sumber dan pertemuan dengan para ahli. Berikut daftar lengkap peraih penghargaan: 1. Singkawang (skor: 6,513), 2.Salatiga (skor: 6,477), 3. Pematang Siantar (skor: 6,280), 4. Manado (skor: 6,030), 5.Ambon (skor: 5,960), 6.Bekasi (skor: 5,890), 7. Kupang (skor: 5,857), 8.Tomohon (skor: 5,833), 9.Binjai (skor: 5,830), 10.Surabaya (skor: 5,823)

Toleransi dalam Demokrasi 
Dalam sistem demokrasi sekarang, standar perbuatan seseorang dikembalikan pada ideologi pancasila,  bukan pada hukum syara. Sesungguhnya yang pancasilais itu seperti apa ? Dan tidak pancasilais seperti apa ? Jika standar ini dikembalikan pada manusia akan menghasilkan perbedaan pendapat. Misalnya,  pada sila pertama, Ketuhanan Yang  Maha Esa. Dalam sila pertama ini, kita mengakui Tuhan itu Esa.  bila kita sudah mengakui bahwa Tuhan itu Esa,  kemudian kita bertaqwa kepada-Nya dan menjalankan ajaran-Nya apakah itu toleransi atau intoleransi ???

Misalnya, khilafah yang merupakan ajaran islam, kemudian kita dakwahkan bahwa khilafah adalah ajaran islam,  maka kita dikatakan intoleran bahkan radikal karna tidak sesuai pancasila. Apakah itu masuk Akal ? Tentu tidak.  Bagaiman bisa, seseorang yang menjalankan aturan allah swt dan mendakwahkan ajaran-Nya dikatakan intoleransi bahkan radikal. Toleransi tergantung pada sudut pandang ideologi, dalam sekulerisme justru terjadi in-toleransi dan konflik tidak manusiawi. 

Sebaliknya dalam Islam, aturan Syari’ah menetapkan interaksi yang manusiawi. Masih banyak orang yang menganggap bahwa penerapan hukum Islam atas non-Muslim hanya berujung pada kerusuhan, pertumpahan darah, dan perpecahan. Ada ketakutan di kalangan non-Muslim, seolah-olah hidup di bawah naungan hukum Islam akan menjadi awal kehancuran kehidupan mereka. Di Dunia Islam, ketakutan ini dimanfaatkan untuk menjustifikasi diambilnya langkah-langkah keras untuk menangani aktivis Muslim yang menyerukan penerapan hukum syariat dengan menegakkan Negara Khilafah..

Non Muslim Dalam Khilafah
Non-Muslim adalah Ahlu Dzimmah. Allah Swt menurunkan syariat Islam kepada Rasulullah saw sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, apapun warna kulit, agama, ras, dan segala latar belakang mereka.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." (TQS. al-Anbiya [21]: 107)

Dalam hukum Islam, warga negara Khilafah yang non-Muslim disebut sebagai dzimmi. Istilah dzimmi berasal dari kata dzimmah, yang berarti “kewajiban untuk memenuhi perjanjian”. Islam menganggap semua orang yang tinggal di Negara Khilafah sebagai warganegara Negara Islam, dan mereka semua berhak memperoleh perlakuan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi antara Muslim dan dzimmi. Negara harus menjaga dan melindungi keyakinan, kehormatan, akal, kehidupan, dan harta benda mereka. Kedudukan ahlu dzimmah diterangkan oleh Rasulullah saw dalam sabdanya:

Barangsiapa membunuh seorang mu’ahid (kafir yang mendapatkan jaminan keamanan) tanpa alasan yang haq, maka ia tidak akan mencium wangi surga, bahkan dari jarak empat puluh tahun perjalanan sekali pun”. (HR. Ahmad)

Syariat Islam berlaku untuk semua ahlu dzimmah. Ahlu dzimmah mencakup seluruh mu’ahid (orang-orang yang terikat perjanjian dengan Negara Khilafah) dan musta’min (individu yang memasuki wilayah Negara Khilafah dengan ijin), selain dari para diplomat yang diperlakukan berdasarkan perjanjian bersama dengan negara lain. Ada dua kategori ahlu dzimmah. Pertama adalah Ahli Kitab, dan kategori kedua adalah umat-umat agama lainnya. Ahli Kitab terdiri atas umat Yahudi dan Kristen.

Syariat menyatakan bahwa umat Islam diperbolehkan memakan binatang-binatang sembelihan mereka, dan para lelaki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan Ahli Kitab. Sementara umat agama lainnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Ahli Kitab, namun binatang sembelihan mereka tidak boleh dimakan oleh umat Islam, dan perempuan-perempuan mereka tidak boleh dinikahi oleh lelaki Muslim. Bukti untuk hal ini ialah non-Muslim Berhak Menjalankan Kepercayaan Mereka+
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). (TQS. al-Baqarah [2]: 256)

Ayat tersebut menyatakan bahwa Negara Islam tidak diperbolehkan memaksa orang-orang non-Islam untuk meninggalkan kepercayaan mereka. Namun umat non-Muslim harus menerima Islam bila telah meyakini akidah Islam secara intelektual. Ini terbukti melalui fakta bahwa hingga hari ini masih ada komunitas Yahudi dan Kristen yang tinggal di kawasan Timur Tengah walaupun Negara Islam telah berkuasa di kawasan tersebut selama 1300 tahun.  Dalam hal makanan dan pakaian, umat non-Muslim berhak mengikuti aturan agama mereka tentang tata kehidupan publik. Mazhab Imam Abu Hanifah menyatakan:

Islam membolehkan ahlu dzimmah meminum minuman keras, memakan daging babi, dan menjalankan segala aturan agama mereka dalam wilayah yang diatur oleh syariat.”

Maka, selama hal tersebut dilakukan secara privat dan tidak dilakukan di ruang publik, Negara Islam tidak punya urusan untuk mengusik masalah-masalah pribadi mereka. Namun bila, misalnya seorang ahlu dzimmah membuka toko yang menjual minuman keras, maka dia akan dihukum berdasarkan aturan syariat Islam. Umat non-Islam diijinkan untuk saling menikah antar mereka berdasarkan keyakinannya. Mereka dapat dinikahkan di Gereja atau Sinagog oleh Pendeta atau Rabbi. Mereka juga dapat bercerai menurut aturan agama mereka.

Syariat membolehkan seorang lelaki Muslim untuk menikahi perempuan Ahli Kitab. Al-Qur’an menyatakan:

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya, dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi." (TQS. al-Maidah [5]: 5 )

Dengan demikian, maka masalah pernikahan, perceraian, dan masalah-masalah keluarga lainnya, termasuk anak-anak, harus diurus berdasarkan syariat Islam. Non-Muslim Wajib Mengikuti Syariat Islam dalam Masalah Hubungan Sosial Kemasyarakatan. Masalah lain dan aturan-aturan lain yang digariskan syariat Islam, seperti sistem sanksi, sistem peradilan, sistem pemerintahan, ekonomi, dan kebijakan luar negeri, diterapkan oleh Negara Islam pada semua orang secara sama, tanpa memandang Muslim atau non-Muslim. Wallahu A'lam[MO/sr]

Posting Komentar