Oleh : Dewi Nasjag
(Member Akademi Menulis Kreatif...)

Mediaoposisi.com- "Tak ada rotan akar pun jadi,  tak ada yang waras orang gila pun jadi.”  Mungkin itulah kiasan yang tepat untuk disematkan kepada rezim penguasa saat ini .  Betapa tidak, isi kepala  orang gila dan orang waras  hendak  disamakan. Semua itu dilakukan semata demi  mendapatkan  banyaknya raupan suara  yang dinilai mampu  berkelindan ketika pemilu diselenggarakan.

Sebagaimana diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan kaum disabilitas mental atau seseorang yang mempunyai gangguan kejiwaan bisa mencoblos di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 atau Pemilihan anggota Legislatif (Pileg) 2019. Disabilitas mental bisa mendaftar ke daftar pemilih tetap (DPT). suara.com(26/10/2018)

Tak sedikit publik  dibuat terpingkal bercampur takut.  Tapi cuma bisa geleng kepala ria, ketika tau pemilu mendatang akan ada orang gila (Disabilitas Mental) yang akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk kemudian mencoblos atau memberikan suara sebagaimana warga negara yang “normal”.

Berpayung pada nama HAM, sepintas memang alasan itu sangat wajar dan mudah dinalar. KPU mendemonstrasikan argumentasinya,  sembari menetapkannya dalam daftar pemilih tetap (DPT).  Kemudian  teknisnya: orang gila boleh memberikan suaranya, dengan  menyertakan   surat “keterangan sehat” sebagai  tanda  dirinya sudah waras, tidak hilang ingatan, berakal budi sehingga  berhak menikmati demokrasi. 

Cuma, mengapa para TNI dan POLRI yang jelas-jelas waras  tidak  diperbolehkan memberikan suara?  Katanya,  demi  penjagaan  Netralitas.  Di satu sisi orang waras tak dibolehkan bersuara,   di sisi lain orang gila  justru dibutuhkan suaranya. 

Ironi ini terwakili pada sebuah realitas yang tidak hanya fenomenologis. Juga sistematis dengan kecenderungan  politik praktis berbau amis (hmmm..).  Lantas  sebenarnya ke mana semua ini hendak digiring?

Demokrasi = DemoCrazy
Tak salah jika kita membulatkan  point bahwasanya kebijakan ini menunjukkan satu fakta yakni gilanya sistem demokrasi. Sistem  gila  dimana kekuasaan adalah  orientasi segalanya. Sehingga kerap  menghalalkan segala cara.  Mereka kerapkali berusaha menutupi kegilaannya dengan cara apapun, bahkan bisa jadi jika caranya itu melebihi gila dari perbuatannya. Seperti halnya kegilaan  pada  jabatan dan  kekuasaan seperti dipertontonkan rezim s*nt*l*y* saat ini.

Sudah saatnya kita  sadar bahwa pangkal kesemrawutan dan segala krisis adalah penerapan sistem demokrasi yang sudah cacat nan rusak sejak dari lahir.  Karena dia lahir dari rahim ibu Sekuler, yang menafikan aturan Allah Swt. Tak ada yang bisa kita harapkan dari demokrasi ini utk kebaikan dan keberkahan hidup.

Hanya sistem politik Islam yang bisa membawa kebaikan bagi umat.  Karena tegak  di atas tuntunan Allah SWT.  Satu satunya Sistem/peraturan yang senantiasa  berorientasi ketaatan lillah (karena Allah).  Sistem pengaturan yang ditujukan agar Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam.  Kebaikan untuk Umat (rakyat) maupun  Alam semesta.

Tidak seperti agama yang lain, Islam adalah akidah yang mengatur segala urusan termasuk sistem pemerintahan, cara mengangkat pemimpin, syarat pemimpin yang ‘layak’ dipilih, dsb.  Termasuk siapa yang layak terlibat dalam pemilihan pemimpin (kepala negara). Karena kita bicara masa depan sebuah negara yang bertugas berat melayani rakyat dengan aturan yang benar (Islam).

Maka menjadi penguasa harus memenuhi syarat-syarat in’iqod (utama).   Sebagaimana pemimpin, syarat dia layak dipilih salah satunya adalah harus akil-baligh.  Maka yang memilih pun harus demikian. Tak kan mampu seseorang yang tak berakal menentukan pilihan yang benar, jika untuk mengatur dirinya sendiri dia sama sekali tak mandiri.

Juga adanya kesadaran bahwa setiap perbuatannya akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah membuat  penguasa atau siapa pun tak seenaknya beraktifitas. Maka memasukkan orang gila ke DPT adalah tindakan tak rasional sekaligus tak bertanggung jawab.   Mungkin dia tak sadar firman Allah :

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban) “ (TQS. Al Qiyamah : 36)  . “ Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.  Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya “  (TQS. Al Isra : 36) . 

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?" ( TQS. Al Maidah : 50)

Sudah saatnya sistem DemoCrazy dicampakkan.  Karena sejatinya, Demokrasi  telah  dengan  lantang mengakui bahwa dia bertindak gila-gilaan, bahkan  melebihi   tindakan mereka (orang-orang  gila) yang sebenarnya! Allahu a’lam[MO/sr]

Posting Komentar