Oleh: Fahmiyah Tsaqofah Islamiy

Mediaoposisi.com-.Sejak 2 Desember 2018 kemarin, Nduga berdarah. Saat dimana 31 orang ini tewas dibunuh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). (TribunKaltim.co, 5/12/2018)

Save Muslim Uighur

Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri langsung angkat suara. Ia menilai kelompok kriminal bersenjata di Papua sudah melebihi tindakan teroris karena seca-ra terorganisasi dan bertujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dia menilai mereka sudah terorganisasi secara militer dan sering melakukan aksi-aksi kekerasan bersenjata sehingga kehadirannya sudah dapat dikategorikan sebagai pemberontakan bersenjata terhadap NKRI.

Pada kesempatan yang sama, ketum PPAD ini menilai, peristiwa penembakan puluhan pekerja proyek tidak terjadi bila fungsi intelijen berjalan dengan baik. Karena itu, Kiki meminta pemerintah mengevaluasi kinerja intelijen di Papua. (indonesiasatu.co, 13/12/2018)

Komentar pejabat negeri mulai bertebaran di situs-situs berita. Dari sekedar sebutan tak elok, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), hingga cap teroris menghantui tragedi berdarah di Nduga dengan OPM sebagai subjeknya. Gambaran Papua, seolah telah lama dalam cengkeraman mereka.

Aksi-aksi brutal oleh OPM sejak eksistensinya tercium di atas bumi pertiwi seharusnya menjadikan pemerintah dan masyarakat tak sekedar mengamati dan menikmati drama teror ini begitu saja.
Perlu ada reserse yang menjadi detektor kriminalitas dan mengusut motif-motif apa yang tengah membuat milisi semacam OPM enggan membubarkan diri dan menyudahi segala teror ini.

Beberapa tahun sebelum tragedi ini, diketahui ancaman teror juga pernah melanda aparat keamanan Papua maupun masyarakat sipil setempat pasca penangkapan lima orang anggota KSB / GSB / KKB yang merupakan beberapa anggota TNI, anak buah Panglima Kodam (Pangdam) XVII / Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan.

Lima anggota TNI tersebut terindikasi kuat sebagai kaki tangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menjual amunisi TNI kepada mereka.

Ancaman juga mencuat dari rekan-rekannya yang juga pentolan OPM yang masih berkeliaran bebas, seperti Purom Wenda dan Enden Wanimbo. Dua orang pimpinan OPM itu akan menembaki semua orang yang dianggap pro-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pemberlakuannya melalui media massa tertentu. (Merdeka.com, 20/10/2014)

Secara nalar, kekejaman OPM pastinya dimotori oleh pihak-pihak tertentu. Tak pelak, aksi yang demikian terorganisir dengan bantuan senjata yang canggih tak akan mudah diperoleh mereka dengan tangan kosong.

Noam Chomsky, seorang Profesor Linguistik Modern dari Massachusetts Institute of Technology awal Desember 2013 menuding Amerika Serikat dan Australia telah melakukan skandal besar mengenai masalah Papua. Tudingan itu dilontarkan setelah tahun 2011 lalu, Presiden AS Barack Obama dalam perjalanan menuju Bali dalam rangka dua KTT, ASEAN dan Ekonomi Asia Timur, Obama singgah di Australia.

Obama mengumumkan sebuah keputusan penting, yaitu AS akan menempatkan 2.500 personil marinir di Darwin, Australia Utara. Menurut Obama kehadiran pasukan AS Darwin dalam rangka mengimbangi pergerakan China di kawasan Asia Tenggara. AS dan Australia sama-sama memiliki kepentingan di Papua.

AS melalui PT Freeport, sedangkan Australia selain soal kesamaan ras penduduk asli Papua dengan etnis Aborigin, juga punya sejumlah perusahaan penebangan kayu yang beroperasi di wilayah Papua Nugini, dan bukannya tidak mungkin Australia juga mengincar kayu di hutan-hutan Papua. (Kompasiana.com, 11/11/2014)

Sebagaimana juga maklum, pada akhir bulan April 2013, OPM mendirikan kantor perwakilan di Oxford dipimpin Benny Wenda yang dikenal vokal di Eropa. Sebelumnya, pada Oktober 2008, Benny Wenda juga menginisiasi pembentukan Parlemen Internasional untuk Papua Barat. (inilah.com, 6/5/2013).

Sebagian kecil data-data ini telah menunjukkan kepada kita akan pergerakan OPM di Papua memang telah dibacking oleh negara-negara hebat yang mampu mengampu pasokan persenjataan OPM.

Lalu dimana peran RI mempertahankan kedaulatannya?
Fakta yang ditemui justru sebaliknya, negara bukan bergerak cepat mengatasi pemberontakan semacam OPM, malahan justru negara membasmi pergerakan dakwah Islam di Indonesia. Padahal sangat epik diceritakan bahwa pergerakan dakwah Islam yang diampu ulama-ulama, para ustadz ustadzah, dan kyai untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Maka, ada urgensitas meluruskan pemerintah tentang siapakah penjajah yang sebenarnya, yang meneror rakyat dan kedaulatan negara yang wajib diperangi dan diusir dari Indonesia.

Merekalah, negara-negara barat yang memotori separatisme wilayah-wilayah kaya tambang semacam Papua untuk mempertahankan aktivitas mereka di wilayah kaya semacam Papua. Hal ini dapat kita amati dari penguasaan tambang emas oleh freeport yang masih berjalan hingga kini dan berhasil menjadi pemasok emas no. 1 di dunia.

Sebagaimana pernyataan Kwik Kian Gie dalam wawancara yang didukung oleh Rakyat Merdeka TV dan dipublikasikan pada 12 Maret 2018:

"Jelas sekali, bahwa Freeport-McMoran itu produksi utama adalah emas, dan emas itu hanya dari 3 negara. Dari Indonesia, Amerika (Latin), Afrika. Dari seluruh kegiatan ekspor nya Freeport 95% produksi emas nya datangnya dari Irian, Indonesia. 95% itu tertulis, saya bisa menunjukkan."

Kontrak Karya (KK) Freeport ditandatangani oleh Pemerintah RI dengan PTFI pada 5 April 1967, berlaku selama 30 tahun hingga 4 April 1997. Namun sebelum KK berakhir, pada 30 Desember 1991, KK Freeport telah diperpanjang selama 30 tahun, sehingga kontrak baru akan berakhir pada 29 Desember 2021.

Diduga proses perpanjangan kontrak ini penuh nuansa kongkalikong antara oknum pejabat Pemerin-tah Indonesia dan PTFI yang bisa di kategorikan ke dalam tindak pidana korupsi/KKN.

Akibat kontrak yang disepakati sarat dengan prilaku yang diduga berbau KKN, maka sebagai pemilik sumber daya mineral, Indonesia gagal mendapat manfaat yang optimal. Bahkan setelah PTFI beroperasi selama 47 tahun, Indonesia tidak memperoleh kesempatan untuk ikut mengelola jalannya perusahaan tambang. Akibatnya, porsi keuntungan terbesar justru dinikmati oleh PTFI/Freeport-McMoRan. (teropongsenayan.com, 17/12/2015)

Bayangkan, jika suatu ketika Papua berhasil memisahkan diri dari Indonesia berkat separatisme OPM. Kerakusan macam apalagi yang akan dilakukan negara-negara Barat untuk mengeruk kekayaan di bumi Papua?

Posting Komentar