Oleh: Tri maya
(Pemerhati Politik dan Anggota MT Khoirunisa Baltim)

Mediaoposisi.com-  Pesta demokrasi di Indonesia yang akan terjadi di tahun 2019 ini akan terasa sedikit berbeda dengan pesta-pesta sebelumnya. Karena pada pesta kali ini para ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) dapat ikut memberikan hak suaranya sebagai bentuk partisipasi aktif keterlibatan sebagai warga Negara. ODGJ ini akan dimasukkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) dengan kategori disabilitas mental. 

Menurut komisioner KPU, Ilham Saputra pengakomodiran para ODGJ ini sesuai dengan putusan MK No135/PUU-XIII/2015 agar para disabilitas bisa menyalurkan suara nya.  Payung hukum lain yang melindungi disabilitas ini adalah UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu dan UU No 8 tahun 2016 tentang disabilitas. Dan PKPU No 11 tahun 2018 yang menyatakan “setiap warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau telah menikah secara hukum  punya hak dipilih dan memilih, termasuk orang dengan gangguan mental atau gangguan jiwa.

 Sempat terjadi kontroversi tentang persyaratan tambahan bagi ODGJ ini. Yaitu harus memiliki surat keterangan sehat dari dokter jiwa, berusia minimal 17 tahun dan memiliki e-ktp. Jadi, langkah awal yang dilakukan KPU adalah melakukan pendataan dan mendaftarkan para ODGJ ini sebagai DPT. Jika menjelang  hari H dan dalam pemeriksaan dokter kejiwaan memberikan rekomendasi agar si pasien bisa memilih, maka si pasien akan memilih. Tapi tidak bisa, jika dokter kejiwaan tidak mengeluarkan surat rekomendasi nya.  Nah ternyata persyaratan rekomendasi dokter kejiwaan ini mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak, contoh pertentangan dari  Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia  Yeni rosa damayanti.

Yeni menginginkan surat rekomendasi dokter dihapuskan sama sekali karena ini bentuk diskriminasi terhadap ODGJ. Aksi protes ini juga dilayangkan oleh Anggota Pokja Koalisi Nasional Penyandang Disabilitas Mahmus al fasa. Dia mendesak KPU harusnya  focus pada tugas lain, bukan mempersoalkan surat rekomendasi dokter jiwa. Menyikapi aksi protes tersebut maka Komisioner KPU Viryan kepada Jawa Pos kemarin  (24/11)

menyampaikan klarifikasinya’ “kalau penyandang disabilitas harus dapat surat itu, berat, kasihan, tidak pas lah”. Dalam hal ini viryan ingin meluruskan pernyataan sebelumnya yang dilontarkan oleh Ilham saputra terkait surat rekomendasi dokter kejiwaan. Menurut viryan KPU ingin melayani semua warga Negara Indonesia secara setara dalam pemilu. Jadi, dalam pelaksanaannya nanti para ODGJ ini akan secara resmi terdaftar sebagai DPT, dan di hari H tidak diperlukan adanya surat keterangan dokter. Serta public tidak boleh menggugat ataupun bertanya tentang keabsahan hasil suara para ODGJ.

Dilansir dari www.depkes.go.id bahwa menurut data WHO (2016) terdapat sekitar 35  juta orang Indonesia mengalami depresi, 60 juta bipolar,  21 juta skizofrenia, dan 47,5 juta  mengidap dimensia. Ini artinya sekitar 6% dari jumlah penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa. Dan angka ini jika di prevalensi secara global se Indonesia maka dari 265 juta jiwa terdapat sekitar 15 juta orang dengan gangguan jiwa yang ada di Indonesia. Ini angka yang cukup fantastis dan memprihatinkan. 

Nilai sebuah suara dalam demokrasi
Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang berasal dari Yunani. Dalam demokrasi semua warga negaranya memiliki hak  setara dalam pengambilan keputusan. Demokrasi  juga mengizinkan warga negaranya  berpartisipasi langsung dan tidak langsung  dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Suara terbanyak adalah pemenang dalam demokrasi. Jargon “ suara  rakyat suara Tuhan”,  “suara mayoritas adalah  suara kebenaran” adalah hal yang sering dan selalu kita dengar di alam demokrasi.

Asas kebebasan menjadi jantung  utama demokrasi. Maka tidak lah aneh ketika di pesta demokrasi 2019 mendatang suara orang gila akan didulang demi meraih angka tertinggi pemilihan. Suara orang gila dinilai sama dengan suara ulama atau suara seorang professor. Demokrasi tak lagi melihat isi kepala dan tingkat intelektualitas juga keilmuan seseorang. 

Islam memandang persoalan ini
Didalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda  “diangkat pena dari 3 golongan yakni dari orang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai baligh, dan dari orang gila sampai kembali waras”. Arti diangkat pena disini adalah tidak mendapat hukuman, bebas vonis, atau tidak mendapat beban taklif. Jadi, aktivitas amal perbuatan yang dilakukan oleh 3 golongan ini sesungguhnya tidak bisa  dipertanggungjawabkan. 

Padahal aktivitas pemilu adalah sebuah aktivitas urgent memilih pemimpin. Yang mana nasib bangsa ini terletak ditangan pemimpin tersebut. Maka aneh kiranya, jika sesuatu yang urgent ini bisa dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan. Fakta kita ketahui bahwa yang namanya orang gila, saraf dan mental mereka saja terganggu. untuk mengurusi urusan diri sendiri saja mereka tak mampu, apalagi urusan umat. Memahami tujuan hidup saja mereka masih bleng, apalagi memahami urusan ketatanegaraan. 

Dan, di dalam Islam Pemilu pada dasarnya hanyalah sebuah uslub / cara didalam melakukan aktivitas memilih pemimpin. Karena islam jelas tidak hanya merincikan kepada kita pemimpin seperti apa yang harus dipilih. Lebih dari itu islam merinci seperti apa seorang pemimpin harus memimpin, dengan system apa dia memimpin. Di dalam TQS. An Nisa  ayat 59 Allah berfirman “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. “.

Dalam ayat ini secara jelas digambarkan agar kita mentaati pemimpin yang dia memimpin dengan merujuk kepada Al quran dan as sunnah. Maka tugas kita sebagai kaum muslimin tidaklah selesai hanya pada memilih pemimpin, namun juga harus memastikan pemimpin yang kita pilih itu menjamin penerapan kitabullah dan sunnah. Sungguh, setiap amal akan dimintai pertanggungjawaban oleh Nya.[MO/sr]








































Posting Komentar