Oleh: Fithratil Jannah, S.Pd 
(Guru dan Aliansi Penulis Perempuan untuk Generasi)

Mediaoposisi.com- Ummat islam kembali menunjukkan sesuatu yang mencengangkan. Puluhan juta ummat islam berkumpul di area Monas dalam rangka menunjukkan syi'ar islam yang mulia. Menunjukkan persatuan yang tak mendiskriminasi. Terbukti, turut hadir disana beberapa orang non muslim yang justru juga mendapat perlakuan yang sama dengan peserta muslim.

Namun, ada saja beberapa pihak yang menuding bahwa aksi ini bernuansa politik. Salah satunya pengamat politik Karyono Wibowo yang mensinyalir aksi itu kental aroma politik. Sebab, segelintir oknum diduga menyelipkan kepentingan politik di pilkada serentak 2018 dan pemilu nasional pada 2019.(http://m.tribunnews.com). Mahfud MD dalam berita tribun jateng juga mengatakan menurutnya Reuni 212 merupakan aksi dengan nuasa politik.

Politik Islam VS Politik Sekuler
Pernyataan bahwa aksi 212 bernuansa politik tentu harus kita tela'ah. Kita juga harus mengetahui bahwa paradigma politik islam berbeda dengan paradigma politik yang dipahami kebanyakan orang saat ini. Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulamasalafush shalih dikenal istilah siyasah syar’iyyah, misalnya dalam Al Muhith, siyasah berakar kata sâsa - yasûsu.

Dalam kalimat Sasa addawaba yasusuha siyasatan berarti Qama ‘alaiha wa radlaha wa adabbaha (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). Bila dikatakan sasa al amra artinya dabbarahu (mengurusi/mengatur perkara). Kata sasa-yasusu-siyasatan yang berarti memegang kepemimpinan masyarakat, menuntun  atau melatih hewan dan mengatur dan memelihara urusan.

Jika dalam bahasa Inggris politik identik dengan kekuasaan, maka dalam bahasa Arab arti siyasah lebih menekankan kepada pengurusan urusan masyarakat. Perbedaan penekanan dalam mengartikan politik, membawa konsekuensi pelaksanaan perpolitikan dewasa ini. Maka wajar saja jika politik sekarang lebih mengedepankan perebutan kekuasaan daripada pengurusan urusan rakyat. Fungsi politik Harold Laswell dalam Who Gets What, When and How yang lebih mengedepankan masalah politik berkutat dalam masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana, digunakan oleh para politikus dewasa ini sebagai dalil untuk meraih kepentingan pribadi, kelompok, dan pemilik modal.

Politik Islam
Politik (siyâsah) adalah pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri. Politik dilaksanakan oleh Negara dan umat, karena negaralah yang secara langsung melakukan pengaturan ini secara praktis, sedangkan umat mengawasi Negara dalam pengaturan tersebut (An Nabhani, 2005). Politik Islam berarti pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri dengan hukum Islam.

Definisi ini juga diambil dari hadits-hadits yang menunjukkan aktivitas penguasa, kewajiban mengoreksinya, serta pentingnya mengurus kepentingan kaum muslimin. Rasulullah saw bersabda

Seseorang yang ditetapkan Allah (dalam kedudukan) mengurus kepentingan umat, dan dia tidak memberikan nasihat kepada mereka (umat), dia tidak akan mencium bau surga” (HR. Bukhari dari Ma’qil bin Yasar ra)

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda:

"Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya (tasûsûhum) oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan banyak khalifah'. "(H.R. Imam Muslim dari Abi Hazim)

Pengertian di atas merupakan pengertian syar’i karena diambil dari dalil-dalil syara’. Dari definisi ini pula, dapatlah kita klasifikasikan bahwa politik Islam melibatkan dua pelaku, yaitu Negara dan umat/ rakyat, kemudian meliputi pengaturan dalam negeri dan luar negeri, terakhir adalah sumber legislasinya adalah hukum Islam.

Terkait dengan legislasi, Islam menetapkan bahwa perundang-undangan harus berasal dari Sang Pencipta (Allah swt), karena Dialah yang telah menciptakan alam semesta dan manusia berikut aturannya. Maka yang berhak mengeluarkan hukum atas sesuatu (asyâ) dan perbuatan (af’âl) adalah Allah swt sebagai Pembuat Hukum (al Syari’)sebagaimana firman Allah swt

Menetapkan hukum hanyalah milik Allah. Dialah menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang terbaik.” (TQS. al-An’am (6) : 57)

Atas dasar inilah maka dalam Islam kedaulatan berada di tangan Syara’ bukan di tangan rakyat, dimana manifestasinya tertuang di dalam al Qur’an dan al Hadits serta yang ditunjuki oleh keduanya berupa ijma sahabat dan qiyas syar’iyyah. Keempat sumber rujukan tersebut dinamakan sebagai sumber hukum syara’ (syari’at Islam). Mayoritas ulama Islam tidak berbeda pendapat dalam menentukan siapakah al Hakim (Pembuat Hukum) dalam Islam. Imam al Syaukani menyatakan tidak adanya perselisihan dalam masalah ini (Khalidi, 2004).

Politik Islam : Solusi Problematika Dunia
Mendefinisikan politik Islam dengan term politik sekarang malah akan membawa kepada kekaburan pengertian politik yang diambil oleh Islam. Secara bahasa pun, Islam mengambil term Arab Siyasah yang berarti pengaturan urusan umat, bukan pengertian politik saat ini yang menekankan kepada kekuasaan. Maka wajar saja jika umat Islam yang ingin menjaga kemurnian ajarannya menolak politik yang sekarang diterapkan oleh negeri ini juga oleh parpol-parpol Islam.

Kekhawatiran menjadikan agama sebagai tameng dalam meraih kekuasaan politik akhirnya menjadi kenyataan. Alih-alih ingin menerapkan syariah Islam melalui jalur politik, namun yang diambil adalah politik dalam term sekuler mengakibatkan dirinya terjerumus dalam kekacauannya.

Perbedaan penekanan dalam penggunaan istilah antara politik dan siyasah, bukan berarti harus ada penggantian dari kata politik dengan kata siyasah. Karena secara subtansi pengertian keduanya diambil dari realitas aktivitas politik yang sebenarnya, yaitu pengaturan urusan umat baik di dalam ataupun di luar negeri. Perbedaannya hanyalah dari sisi penggunaan aturan dan hukum yang berbeda sesuai dengan ideologinya.

Maka, pernyataan bahwa aksi 212 bernuansa politis, bisa benar, bisa juga salah, tergantung tinjauan politis dan sudut pandang yang diambil. Jika diambil dari sudut pandang sekuler, maka sama sekali tidak ada unsur politis yang mendorong mereka untuk hadir. Mereka hadir terdorong dari dorongan keimanan, tidak ada hubungannya dengan salah satu capres, walaupun memang salah satu capres menghadiri aksi ini. Tapi, tak terasa sama sekali unsur syahwat berkuasa disana.

Berbeda jika ditinjau dari sisi politik islam. Mereka adalah kumpulan ummat islam yang rindu dipimpin oleh sistem dan orang-orang yang berlaku adil pada rakyatnya. Mereka rindu pada sistem dan orang-orang yang benar-benar mengurusi urusan rakyat, bukan hanya memperhatikan kepentingan segelintir orang saja. Maka, sistem politik yang benar-benar memperhatikan urusan ummat hanya ada pada islam. Karena, dalam islam, kekuasaan bukan sesuatu yang patut untuk diperebutkan. Bahkan, ia adalah amanah berat yang akan dimintai pertanggungjawaban.[MO/sr]

Posting Komentar