Oleh: Emma Elhira

Mediaoposisi.com-“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Donasi Save Muslim Uighur

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Rum: 21)

Kamis, (13/12) lalu akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan. Gugatan diajukan oleh sekelompok warga negara yang merasa dirugikan dengan perbedaan batas usia laki-laki dan perempuan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kalimantan Tengah (Kalteng) Rian Tangkudung menilai pernikahan anak usia dini berkorelasi terhadap perceraian karena ketidakmatangan memasuki dan membina suatu keluarga.

"Perceraian di kalangan keluarga menikah dini memang tinggi," kata Rian di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat kepada ANTARA NEWS. Demikian pula yang diungkapkan Anggota Komnas Perempuan, Masruchah.

Masruchah merekomendasikan agar batas minimal usia pernikahan perempuan ditetapkan berdasarkan kematangan kesehatan reproduksi.

"Usia ideal perempuan menikah adalah setelah matang kesehatan reproduksinya, yakni 20 tahun. Tetapi untuk mempertimbangkan kesetaraan usia perkawinan dengan laki-laki adalah 19 tahun," ujar Masruchah pada NU Online, Sabtu (6/12) .

Masruchah melanjutkan, semua stakeholder perlu melakukan kerja bersama untuk melakukan perubahan pada UU tersebut.

"Kita perlu melakukan pendekatan kultural dan struktural baik lembaga-lembaga negara atau gerakan masyarakat sipil untuk memahamkan bahwa usia perkawinan 16 tahun akan berimplikasi buruk pada kehidupan bangsa ke depan," katanya.

Ia mengaku sangat senang dengan putusan MK tersebut. “Saya mengapresiasi atas putusan MK ini. Sebab hal itu bertentangan dengan UUD 1945 dan semangat anti-diskriminasi pada anak. Karena perkawinan usia 16 tahun menyebabkan kerentanan KDRT dan kekerasan seksual.”

Putusan MK berpotensi menimbulkan polemik
Namun menurut Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi seperti dikutip dari Antaranews hal demikian berpotensi menimbulkan polemik.

Zainut mengatakan MUI akan membentuk sebuah tim yang akan melakukan penelitian dan pengkajian terhadap putusan tersebut dan pada saatnya nanti MUI akan memberikan pendapat dan pandangan secara konprehensif.

Zainut mengingatkan kepada semua pihak bahwa UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi umat Islam bukan hanya sekadar mengatur norma hukum positif dalam perkawinan tetapi juga mengatur sah dan tidaknya sebuah pernikahan menurut ajaran agama Islam.

UU tersebut, memiliki nilai sejarah memiliki ikatan emosional yang sangat tinggi dengan umat Islam.
 "Sehingga kami mengimbau kepada semua pihak untuk bersikap arif dan berhati-hati jika berniat untuk mengubahnya," ungkapnya.

Upaya Liberalisasi Undang-Undang Perkawinan
Beberapa kali aturan Islam dibidik untuk menyerang dan mengkriminalisasi ajarannya. Isu kesetaraan gender yang dihembuskan kaum feminispun tak kalah kuat mempengaruhi putusan MK tersebut.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa kaum feminis dengan gigihnya memperjuangkan agar hak perempu-an bisa sejajar dan sama rata dengan kaum pria.

Liberalisasi dan faham demokrasi kapitalis membuahkan pemahaman bahwa sesuatu yang halal dalam Islam justru diubah untuk diharamkan demikian pula sebaliknya. Kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi persoalan penting bagi penganutnya. Perceraian akibat pernikahan muda bukan alasan untuk mengesahkan UU tersebut.

Sebab alasan sebuah perceraian bukan lantaran mudanya usia tapi awamnya pasangan tentang ilmu agama yang melandasi pernikahan.

Banyak yang menikah cukup umur berujung perceraian diakibatkan perselingkuhan, tidak tertunai-kannya nafkah lahir dengan baik dari pasangan dan lain sebagainya. Pun tidak ada korelasinya antara menikah muda dengan kehancuran sebuah generasi bangsa.

Pernikahan dalam Islam
Islam sendiri tidak mengatur berapa batasan usia seseorang layak untuk menikah. Tidak ada satu ayat dalam Al-Qur'an atau hadist sekalipun yang menjelaskan tentang usia yang pas untuk menikah.
Rasulullah. saw pernah bersabda:

‘Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).'

Kategori mampu dalam hal ini bukanlah secara finansial. Tapi lebih pada kesiapan diri dalam mengarungi sebuah bahtera rumah tangga. Yang didalamnya terdapat tanggung jawab dan amanah yang cukup besar. Sebab usia tidak serta merta memengaruhi kematangan atau kedewasaan seseorang dalam menyikapi suatu persoalan.

Bisa saja pemuda berusia 15 tahun namun dia bisa bersikap dewasa dan dapat menyelesaikan sebuah persoalan dengan arif dan bijaksana. Di sisi lain bisa jadi pemuda berusia matang tapi masih bersikap manja dan sangat ketergantungan pada orang tuanya.

Hal ini tergantung pada pola asuh dan cara mendidik orang tuanya di rumah dan bagaimana lingkungan bisa membentuk sebuah karakteristik seseorang.

Menikah Dini Bisa Jadi Solusi
Merebaknya perzinahan, hamil diluar nikah dan aborsi di zaman sekarang cukup memprihatinkan. Remaja memilih melakukan perzinahan dan aborsi karena lemahnya perundang-undangan serta hukum yang dibuat oleh pemerintah.

Kerusakan yang tengah menggerogoti remaja zaman now bisa di minimalisir dengan melakukan pernikahan usia muda tanpa harus meninggalkan kewajibannya menuntut ilmu. Inilah mengapa Islam bisa menjadi solusi sekaligus menjadi aturan paripurna dalam menjalankan setiap aktivitas kehidupan.[MO/ge]

Posting Komentar