Oleh Wulan Eka Sari 
(Aktivis Mahasiswi)

Mediaoposisi.com-Ribuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) kembali ditemukan tercecer di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Selasa, 11 Desember 2018. Ribuan kartu identitas ini terbungkus dalam karung yang sudah using. Dari informasi, ribuan e-KTP ditemukan warga bernama Zainal Arifin (75), tidak jauh dari perkarangan rumahnya. (viva.co.id, 12/12/2018)

Tak hanya di Pariaman, sejumlah  kasus tercecernya e-KTP kerap terjadi. Diantaranya Kawasan Selabenda, Kewang, Bogor (sindonews.com, 28/05/2018) dan di kawasan pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur yang sempat menghebohkan. (wartakota, 10/12/2018)

Namun tak hanya itu beberapa hari sebelumnya kasus terkait blanko e-KTP yang dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat riuh masyarakat. (kompas.com, 6/12/2018)

Memang, kasus e-KTP benar-benar tak ada hentinya, sampai saat ini pelaku e-KTP yang menimpa mantan ketua DPR RI Setyo Novanto pun tak menunjukkan kea rah yang positif.

Anehnya, ketika kasus blanko  e-KTP yang diperjual belikan via online dan pasar, Mendagri, Tjohjo Kumolo merespon dengan santai tanpa ada rasa was-was terhadap blanko tersebut. Bahkan dalam kesempatannya beliau menyampaikan “Bahayanya dimana?”. (viva.co.id, 10/12/2018) 

Siapapun yang berakal jika tak membaca ada yang janggal, setelah muncul sata DPT tambahan 31 juta, data ODGJ 14 Juta, kini ditambah temuan e-KTP tercecer dan diperjual belikan.

Menutip tulisan Nasrudin Joha, kunci kemenangan diraih melalui dua jalan. Pengumuman keputusan kemenangan oleh lembaga otoritas pemilu. Kedua, keputusan hakim dari otoritas Mahkamah yang menangani perkara sengketa hasil pemilu.

Pertanyaannya, siapa yang menguasai dua lembaga itu? Jika dua lembaga itu verhasil dikooptasi, selesai sudah urusan pemilu/Pilpres. Hasil pemilu diumumkan, pihak tertentu dimenangkan, jika tak terima silahan gugat, lembaga pengadilan sudah pula dikondisikan. Nah, kalau begini kondisinya masih percya proses pemilu? Apa masih relevan bicara tentang kecurangan? Pilpres JURDIL?
 Selain itu, pemilu juga menelan biaya yang sangat mahal, anggaran pemilu dan pilpres 2019 mencapai Rp 24,9 triliun. (tirto.id, 16/08/2018)

Lantas, ada apa dibalik itu? Ternyata, e-KTP itu hanya menjadi indicator, agar tidak muncul kecurigaan siapa yang akan dimenangkan dengan jumlah pemilih yang ada.

Nyata, pemilu didesain untuk tetap mengokohkan system secular. Ini diindikasikan dengan kenyataan bahwa partai atau individu pemenang pemilu tidak boleh mengotak-atik masalah falsafah Negara dan UUD, yang menjadi asas Negara sebagaimana tercantum dalam UU Pemilu dan UU parpol. Artinya, siapapun yang menang harus tetap ‘bermain’ dalam koridor falsafah dan UUD tersebut.

Maka, solusi yang ingin penulis sampaikan adalah kembali kepada Aqidah Islam. Manusia diciptakan oleh Allah SWT. Tujuan hidupnya di dunia untuk menabdi kepada Allah (Q.S. Adz-dzariyat: 56). Dan kelak akan kembali kepada Allah Swt. Mengabdi kepada Allah tidak boleh sekedar dalam perihal individual seperti shalat, puasa. Namun harus secara berislam totalitas. (Q.S. al-Baqarah: 208).

Sementara system yang kini kita huni adalah bukan system Islam, yang aturan Allah sebagiannya diabaikan. Maka ketika kaum Muslim hendak mengubah system ini menjadi system islam, maka haarus mempelajari apa-apa yang meniscayakan terjadinya perubahan system dan perubahan masyarakat.

Alhamdulillah pada 2 Desember 2018, kaum Muslim berhasil menyelenggarakan aksi 212 dengan jumlah peserta mencapai 13,5 juta. Dan membuktikan kepada seluruh dunia, bahwaa kaum Muslim dapat bersatu. Maka PR Besar umat Islam pasca aksi 212 tersebut adalah Menerapkan Syari’ah dan Menegakkan Khilafah.[MO/ge]

Posting Komentar