Oleh: Lina Lugina 
(Aktivis Muslim Kaffah)

Mediaoposisi.com-Lagi-lagi ajaran islam disandingkan dengan Radikalisme. Tentu kita masih ingat tahun lalu masjid masjid dikawasan BUMN katanya terpapar paham Radikalisme, sehingga terbitlah sertifikasi untuk para penceramah yang mencintai Pancasila dan NKRI.

 Kini terkuak kembali, menurut pemerintah ada 41 mesjid pemerintah yang terindikasi terpapar radikalisme, indikasi ini timbul karena adanya pernyataan penceramahnya yang mengatakan demokrasi sistem kufur, melarang memilih pemimpin kafir (disampaikan oleh Mansur F Mas'ud dalam wawancara dengan TVone/Selasa 20 November 2019).

 Irfan Idris menyatakan dari seratus mesjid ada 41 mesjid dan 50 orang penceramahnya yang terbukti 4x ceramahnya selalu tentang khilafah.

 Menurut Ustadz Najarudin mempertanyakan definisi radikal, tidak setuju kalo ceramahnya tentang khilafah, ini semua tidak beralasan karena khilafah adalah ajaran islam dan tidak perlu ada sertifikasi ulama, karena bagi seorang muslim adalah kewajiban bersuara tentang khilafah.

 Menurut Fadli Zon, harusnya BIN sebagai intelijen negara bekerja secara senyap dan tidak membuat statement dan tidak jelas rinciannya, apalagi ditahun politik jangan menjadi alat politik pro atau kontra pemerintah. Data harus akurat ada analisa yang jelas. Ini semua akan menimbulkan kegaduhan yang baru.

 Jelas sudah radikalisme ditujukan pada islam, mengajarkan islam dan melaksanakan Islam Kaffah sekarang ini seperti kata Rasulullah seperti memegang bara api dan memang pada akhirnya kita umat islam akan dihadapkan pada ulama suu, ulama yang menipu ayat-ayat Allah demi kepentingan perutnya, ulama suu ini yang selalu dekat dengan penguasa.

 Tetapi InshaaAllah masih ada ulama yang hanif, ulama yang lurus yang akan membimbing umatnya ke jalan yang lurus, ulama yang senantiasa tetap berada dalam landasan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
 Bersama ulama yang hanif kita songsong kembali tegaknya Khilafah mewujudkan Islam Rahmatan Lil Alamiin.[MO/ge]

Posting Komentar