Oleh : Morin Ike Nurwulan
Ibu Rumah Tangga 

Mediaoposisi.com-Alih fungsi lahan sawah ke non sawah menjadi salah satu isu yang cukup menjadi perhatian, pasalnya baru-baru ini Badan Pusat Statistik menunjukkan luas lahan baku sawah nasional 2018 hanya sebesar 7,10 juta hektare.

Jumlah itu bertambah ketimbang pada lima tahun lalu yang tercatat 7,75 juta hektare, sebagai perbandingan pada tahun 1990, luas lahan baku sawah nasional 8,48 juta hektare, sepuluh tahun berselang, luasnya turun ke level 8,15 juta hektare.

Kemudian pada 2009 luas lahan baku sawah nasional tercatat 8,1 juta hektare. Menurut Direktur Jendral Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Muhammad Ikhsan, ada alih fungsi lahan secara massive untuk properti, kebutuhan sandang, kawasan industri perkotaan, karena seiring peningkatan populasi penduduk. (31/10/18)

Laporan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, menyebutkan bahwa di Jawa Barat sendiri tidak kurang dari 4000 hektare lahan sawah setiap tahun beralih fungsi.

Alih fungsi itu ditempuh dengan rekayasa tertentu, yang mengubah lahan sawah irigasi teknis menjadi perkantoran, perumahan, apartemen, dll.

Permasalahan alih fungsi lahan akan terus menjadi masalah jika Pemerintah hanya bisa membuat kebijakan tanpa tindakan nyata. Ketiadaan tindakan nyata ini karena tidak ada batasan dalam hal kepemilikan dan pemanfaatan lahan.

Sehingga siapapun bebas memiliki lahan seluas-luasnya meskipun belum jelas kegunaanya, dibiarkan menganggur tanpa dikelola. Karena Pemerintah pada faktanya sudah mengeluarkan UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Namun, UU ini agaknya kurang ditaati, terbukti Pemerintah tidak konsisten menjalankannya, alih fungsi lahan sampai saat ini tak terbendung. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Negara semestinya serius mencegah alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah.

Karena kebutuhan pangan nasional terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Jika alih fungsi lahan itu gagal dibendung maka akan mengancam ketahanan pangan di negeri ini.

Pangan merupakan kebutuhan dasar / pokok bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tertuang juga dalam pasal 27 UUD 1945.

Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, bahkan dapat bergejolak secara sosial dan politik apabila ketahanan pangan terganggu.

Kuatnya ketahanan pangan dilihat dari sejauh mana negara berhasil memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat dengan biaya dan usaha negara itu sendiri.

Kebijakan Pemerintah yang cenderung bercorak Kapitalis dan liberal memaksakan pasar bebas, namun menghilangkan proteksi kepada para petani dalam negeri. Padahal para petani harus membeli bibit, pupuk dan lain-lain kepada Pemerintah dengan harga yang sangat mahal.

Akibatnya harga jual komoditas menjadi mahal. Ironisnya mereka harus bersaing dengan komoditas impor yang harganya jauh lebih murah. Jika negara membiarkan ini, maka para petani akan merugi dan bangkrut.

Posisi mereka akan digantikan oleh pemilik pertanian Kapitalis asing. Pada akhirnya kebutuhan pokok rakyat akan sepenuhnya bergantung pada asing. Maka sudah seharusnya negara lebih memperhatikan nasib petani, bukan berlepas diri dari kewajiban.

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan di bumi -termasuk tanah/lahan - hakikatnya adalah milik Allaah SWT.

Firman Allaah SWT "Dan kepunyaan Allaah- lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allaah-lah kembali (semua makhluk)." (QS. An-Nuur:42).

 Ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu adalah Allaah SWT semata. Kemudian, Allaah sebagai pemilik hakiki memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola milik Allaah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya.

Firman Allaah SWT " Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya." (QS. Al-Hadid: 10)

Menurut Imam Al-Qurthubi, ayat ini adalah dalil bahwa asal usul kepemilikan adalah milik Allaah, dan bahwa manusia tidak mempunyai hak kecuali memanfaatkan dengan cara yang diridhoi oleh Allaah SWT. (Tafsir Al-Qurthubi, Juz I hal 130).

Maka, kepemilikan tanah dalam Islam sesungguhnya adalah : Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allaah SWT. Kedua, Allaah sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allaah.

Maka dari itu, tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah kecuali hukum-hukum Allaah saja.

Syariat Islam telah mengatur persoalan kepemilikan tanah/lahan dengan dua aspek :  (1) Zat tanah (Raqabah al-ardh), tanah usyriah adalah tanah milik individu, baik zat tanahnya, maupun pemanfaatannya.

Maka individu boleh memperjualbelikan, menggadaikan, menghibahkan, mewariskan dan sebagainya. Jika berbentuk tanah pertanian, akan dikenakan zakat pertanian dan jika tidak ditanami tidak terkena kewajiban zakatnya.

Kemudian tanah kharajiyah adalah tanah yang dikuasai Kaum Muslimin melalui jihad, atau tanah yang dikuasai melalui perdamaian. Maka zat tanahnya milik seluruh Kaum Muslimin, dimana negara melalui Baitul Mal yang akan mengelolanya.

Jika berbentuk tanah pertanian baik ditanami atau tidak akan terkena kewajiban kharaz (pungutan). Dan tidak terkena kharaj jika tidak berbentuk tanah pertanian. Selain itu, Islam menetapkan bahwa hak kepemilikan tanah  akan hilang jika ditelantarkan tiga tahun  berturut-turut.

Negara akan menarik tanah itu dan memberikannya kepada orang lain yang mampu mengelolanya. 

Pemanfaatan tanah, Syariat Islam mengharuskan pemilik tanah untuk mengelolanya sehingga tanahnya produktif. Hal ini akan menjamin rakyat memperoleh hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhannya.

Disamping itu rakyat mengelola lahan sendiri bukan sebagai buruh. Disisi yang lain, negara dapat membantu dalam penyediaan sarana produksi pertanian, sarana teknologi, menjamin mekanisme distribusi di pasar dan lain-lain.

Disinilah peran penting negara dalam mengatur kepemilikan tanah / lahan, tidak akan ada tanah yang terlantar dan tidak termanfaatkan. Jika lahan pertanian dimanfaatkan dengan maksimal, maka stabilitas pangan akan terjaga dan swasembada pangan akan terjadi.

Yang pada akhirnya kedaulatan negara semakin kuat karena mampu menjamin ketahanan pangan yang dibutuhkan rakyatnya. Tentu semua ini akan terjadi hanya ketika Islam diterapkan di negeri ini secara kaffah. [MO/ge]

Posting Komentar