Oleh: Mira Susanti 
(Aliansi Penulis Perempuan Untuk Generasi)

Mediaoposisi.com-Gelegar suasana tahun politik semakin liar, aksi saling serang lewat kata-kata pun menjadi alat untuk menang. Hal ini tampak dimana  dua pasangan capres dan cawapres disibukkan dengan humor politik seperti kata "Politik Sontoloyo, Genderuwo dan Boyolali".

Yang berujung pada aksi saling lapor pada pihak berwajib. Sikap saling menjatuhkan lawan politik mewarnai  dalam pergelaran tahun politik,malah ini menjadi wajib agar bisa menarik simpatisan.

Gesekan antar pendukung paslon pun semakin berulah disana - sini demi membela politisinya meskipun mereka terbukti bersalah.

Kebutuhan  rakyat  kepada lembaga penegak hukum yang adil juga harus dipenuhi oleh pemimpin bangsa ini bukan justru memperkeruh suasana. Seperti Polri, KPK dan lembaga peradilan merupakan lembaga yang dipercayai oleh rakyat untuk membela hak-hak mereka.

Dalam hal ini Divisi Humas Polri akan mengoptimalkan peran jajarannya sebagai mesin pendingin di tahun politik. Brigjen M Iqbal mengatakan kontestasi politik tidak boleh memecah persatuan hanya demi kepentingan seseorang atau segelintir orang.

Pesta demokrasi selalu saja menampakkan wajah baru dalam dunia perpolitikan. Tak heran jika menimbulkan berbagai persoalan diantara dua kubu yang saling berebut dukungan untuk memenangkan perhelatan mewah ini.

Karena biaya yang dikeluarkan masing-masing paslon mencapai angka yang cukup fantastis. Namun hal ini mencakup masalah pengorbanan demi kekuasaan dalam pesta demokrasi yang harus dibayar oleh politisi.

Sikap saling mempengaruhi dengan jabatan yang di pegang saat ini membuat semua orang harus berjalan sesuai dengan arah kepentingan mereka yang berkuasa.

Maka dalam hal ini salah satu lembaga yang memiliki wewenang sebagai penetralisasi ditengah-tengah masyarakat adalah lembaga kepolisian.

Karena ia bertanggungjawab untuk memberikan rasa aman serta tidak berpihak kepada siapapun demi menjaga rasa adil,aman, dan kesatuan bangsa. Bukan justru sebaliknya,yaitu berkerja demi kepentingan satu kelompok atau golongan tertentu saja sesuai dengan penawaran yang lebih besar.

Apakah harapan itu bisa tercapai atau tidak ,tergantung kepada kebersihan sistem yang ada pada tubuh penegak hukum itu sendiri. Sejauh mana ia mampu menepis godaan materi dan kekuasaan yang ditawarkan kepada mereka demi menegakkan keadilan itu sendiri.

Kalau tidak hancur sudah kepercayaan rakyat kepada mereka,lalu apa jadinya negeri ini? Seandainya mereka lebih memilih menjadi alat politik atau disusupi  agen-agen politik  Sontoloyo, Genderuwo dan Boyolali yang Buta lagi Budeg.

Semoga apa yang dikhawatirkan oleh rakyat tidak terjadi,meskipun peluangnya cukup besar. Maka sudah selayaknya semua pihak yang berwenang dalam menjaga stabilitas serta keamanan negeri ini.

Menjalankan tugasnya sesuai  perannya masing-masing dengan keikhlasan yang berbuah surga bukan bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu atau siapa yang mampu bayar. Karena hal itu dapat menentukan posisi negara kita dihadapan negara- negara lain.

Serta menunjuk sikap yang lemah terhadap hukum itu sendiri karena ia bisa dibeli dengan uang dan jabatan.

Tak bisa dipungkiri bahwa dalam sistem kapitalis demokrasi saat ini justru yang lebih berkuasa sesungguhnya itu ialah para konglomerat yang hidup diatas penderitaan kaum yang melarat.

Maka sejatinya para penegak hukum yang tegas, ikhlas serta berdedikasi tinggi untuk kepentingan rakyat hanya ada pada sistem yang meninggikan keimanan sebagai pengatur dan pencegah dari berbuat kezhaliman kepada rakyatnya. Sistem tersebut hanya lahir dari pencipta alam semesta.[MO/ge]

Posting Komentar