Oleh : Henny Ummu Ghiyas Faris


Mediaoposisi.com-Dilansir  dari katadata.co.id,9/11/2018 Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta para rektor mengurus  para mahasiswa wisuda untuk langsung mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Adapun jumlah mahasiswa yang lulus setiap tahun mencapai 1,8 juta orang. Dengan kebijakan tersebut, ia berharap para mahasiswa yang lulus bisa menjadi wajib pajak yang patuh. Kebijakan ini, menurut dia, dalam upaya membangun negara. Kebijakan tersebut diamini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sebelumnya pemerintah bertekad mencetak generasi patuh pajak dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Salah satu upaya agar hal itu terwujud yaitu dengan memasukkan materi kesadaran pajak ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bahkan sudah menandatangani perjanjian kerja sama Eselon I di lingkungan Kemendikbud terkait pembelajaran materi kesadaran pajak di SD, SMP, SMA, dan jenjang perguruan tinggi. (ekonomi.kompas.com, 11/08/2017)

Kebijakan mewajibkan mahasiswa memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), akan tetapi kebijakan ini dinilai kurang tepat. Salah satunya diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. Dia menilai wacana pemerintah untuk mewajibkan mahasiswa mempunyai NPWP dinilai kurang efektif. Pasalnya menurut dia, pemerintah harus mempertimbangkan dan mempelajari terlebih dahulu kegunaannya.(jawapos.com, 14/11/2018)

Dari fakta di atas, tampaknya pemerintah semakin semangat menghalalkan segala cara, dan akan semakin gencar memalak rakyatnya. Berbagai kemungkinan dilakukan untuk mengejar target pajak yang semakin tinggi. Target menyasar kepada mahasiswa dengan mewajibkan memiliki NPWP – tak peduli apakah mahasiswa tersebut sudah bekerja (memiliki penghasilan) atau pun belum.

Bagaimana pun pembebanan pajak akan membebani masyarakat. Ujung-ujungnya akan menambah beban ekonomi masyarakat. Peningkatan beban pajak ini menunjukkan pemerintah melanjutkan kebijakan neo-liberalisme yang memang mengandalkan pajak sebagai sumber utama pemasukan negara. Lebih kurang 75 persen APBN Indonesia berasal dari pajak. Akibatnya hampir semua aspek  tidak luput dari pajak.

Di sisi lain, sumber-sumber pendapatan yang besar dari kepemilikan umum seperti tambang emas, gas, batubara, dan minyak justru diserahkan kepada asing dan aseng atas nama  liberalisasi. Jadilah negara memposisikan diri sebagai pemalak rakyatnya sendiri. Negara sangat baik hati kepada perusahaan-perusahaan besar/asing aseng yang mengeruk keuntungan besar dari kekayaan alam negeri ini. Padahal penghasilan dari kekayaan alam apabila dikelola langsung oleh negara dengan sebaik-baiknya jauh lebih besar dari pada pajak.

Ironisnya, untuk menarik pajak dari rakyat, pemerintah sangat keras nyaris tanpa toleran. Apapun yang bisa dikenakan pajak, akan dikenakan pajak, tidak peduli akan menyusahkan rakyat. Sementara berhadapan dengan para Tuan asing dan aseng pemerintah demikian toleran. Hal itu bisa kita lihat dari sikap pemerintah yang  tunduk kepada PT Freeport Indonesia dan perusahaan-perusahaan besar asing aseng lainnya.


Dalam Islam, dikenal ada pajak yang diistilahkan dengan dharibah. Namun praktiknya berbeda dengan pengambilan pajak dalam sistem kapitalisme. Selain tidak menjadi tumpuan pendapatan negara, pajak juga diambil dalam kondisi darurat. Saat negara menghadapi kejadian luar biasa; atau saat adanya pembiayaan yang wajib ditunaikan, sementara kas negara kosong atau kurang.

Selain itu, pajak juga hanya diambil dari orang Islam yang mampu (kaya), dengan syarat diambil tidak lebih dari yang dibutuhkan, dan waktunya dibatasi  dalam waktu tertentu (tidak terus menerus).
Dalam membiayai negara, negara akan mengandalkan berbagai sumber. Salah satu yang paling bisa diandalkan adalah  pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan alam, tambang dan migas yang dikelola negara secara langsung karena merupakan kepemilikan umum (milkiyah ‘amah).

Negara tidak akan menetapkan pajak tidak langsung, termasuk pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, pajak hiburan, pajak jual-beli, dan pajak macam-macam lainnya.

Negara juga tidak akan menetapkan biaya apapun dalam pelayanan publik, seperti biaya kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Semuanya diberikan dengan gratis, dan terbaik. Begitu juga negara tidak akan memungut biaya-biaya administrasi, termasuk denda layanan publik. Negara juga tidak memungut biaya pembuatan surat-menyurat dan yang lainnya. Karena semuanya itu sudah menjadi kewajiban negara kepada rakyatnya.

Bandingkan dengan negara seperti saat ini, yang menghisap “darah” rakyatnya hingga tetes darah yang terakhir.[MO/an]



Posting Komentar