Oleh: Eva Liana

Mediaoposisi.com-Gebyar acara walimah pernikahan anak pengusaha tambang di Kalimantan, yaitu H.Yudha dan Hj. Izha, februari lalu, berlangsung sangat meriah dan mewah. Pesta pernikahan putra dari HM Hatta atau Haji Ciut, pengusaha tambang batubara, minyak, dan kelapa sawit di Tapin itu, digelar 10 hari berturut-turut dengan mengundang sederet artis ternama Indonesia untuk menghibur masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupatan Tapin.

Perhelatan berlangsung sejak Minggu (11/2/2018) hingga Rabu (21/2/2018). Jeda hanya dilakukan pada  Kamis malam. Perkiraan dana yang dikeluarkan untuk artis, undangan dan lain-lain beserta biaya pesta mewah Haji Ciut, di antaranya: harga artis Afgan 400 juta, Duo Serigala 200 juta, Ayu Tingting 500 Juta, Zaskia gotik 400 Juta, dan Via vallen 250 Juta.

Jika memang tarif yang beredar benar adanya, maka untuk sehari saja, empat penyanyi papan atas bisa menghabiskan hampir 1,5 miliar rupiah lebih. Belum lagi saweran yang menghabiskan ratusan juta, saweran Rhoma Irama berupa motor gede seharga 500 Juta, saweran artis lainnya 1-3 Juta. Ditambah biaya Rita Sugiarto 500 Juta dan sawerannya puluhan juta.

Selain itu, Rina Gunawan merangkap Wedding Organizer (WO) membocorkan, khusus untuk tarif, biayanya kurang lebih Rp 3 miliar. Sehingga jika ditotal, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai lebih dari 5 miliar, belum dengan mobil pengantin mewah merk Rolls Royce Phantom yang harganya berkisar antara 14 - 18 miliar rupiah.

Demikianlah fakta secara umum pesta mewah yang digelar sang pengusaha dengan kekayaan tak tertakar.

Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang kaya sumber daya alam (SDA), berhasil melahirkan orang-orang superkaya. Mereka besar dalam pusaran bisnis batubara, minyak, sawit, jauh sebelumnya bisnis kayu dan lain-lain.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana kondisi masyarakat Tapin sendiri pada khususnya, dan masyarakat Banua, pada umumnya?  Apakah mengikuti kemakmuran para pengusaha tambang di daerahnya?Penduduk kabupaten Tapin berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 184.330 jiwa, jumlah putus sekolah atau belum tamat SD 20.834 pada tahun 2015. Peserta BPJS 81.992.

Jumlah penduduk miskinnya tahun 2016 sebanyak 6.810. Sedangkan untuk melihat indikator-indikator kemiskinan (BPS, 2016) bisa dilihat dari pertama garis kemiskinan naik dari 314.696 (2014) naik menjadi 330.033 (2015)  dan 369.153 (2016).

Kedua jumlah penduduk miskin di kabupaten Tapin mengalami kenaikan dari 6.520 (2014) naik menjadi 7.010 (2015) dan turun menjadi 6.810 (2016).

Ketiga tingkat kedalaman kemiskinan juga mengalami kenaikan dari 0,37 (2014) naik menjadi 0,46 (2015) dan turun menjadi 0,25 (2016).

Keempat tingkat keparahan kemiskinan  juga mengalami kenaikan dari 0,06 (2014) naik menjadi 0,08 (2015) dan turun menjadi 0,03 (2016).

Jadi sebetulnya uang resepsi sebesar 5 M bisa dibagikan untuk 16.516 jiwa. Dengan perhitungan sebagai berikut:

jika biaya resepsi nikah yang dikeluarkan mencapai di atas 5 M, sedangkan fakta dialokasikan penduduk miskin Kalsel sebanyak 193,92 ribu pada bulan Maret 2017 dan Tapin ada 6.000 orang penduduk miskin di tahun 2013, maka bisa untuk 2240 masyarakat, jika petokannya adalah UMP Kalsel sebesar Rp2.454.671 pada tahun 2018. Jika menggunakan penghasilan sebagai batas garis kemiskinan dengan penghasilan yakni Rp 302.735 per kapita per bulan, maka bisa dibagikan untuk 16.516 jiwa.

Sistem Ekonomi Kapitalis Menciptakan Kesenjangan si Kaya dan si Miskin
Pada dasarnya, potensi sumber daya alam yang terkandung di negeri muslim terbesar ini masih sangat besar untuk sekedar memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Indonesia. Potensi sumber daya alam yang demikian besar memang tidak akan menjadi mashlahat bagi rakyat jika tidak dikelola oleh orang-orang yang memiliki kadar  keimanan yang mantap dan tidak diatur dengan sistem pengelolaan harta kekayaan yang benar.

Terbukti, selama seperempat abad lebih pembangunan Indonesia kekayaan SDA tidak membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat tetapi justru mendatangkan kesulitan baru.

Kebijakan ekonomi terutama dalam hal pengelolaan SDA yang paling menonjol adalah privatisasi (swastanisasi) berbagai sektor publik.  Kebijakan privatisasi sekarang ini menyusul sektor kehutanan yang telah lebih dahulu memperkenalkan peran swasta dalam bentuk pemberian HPH, juga di bidang industri dengan industri semen swastanya, pertambangan energi dengan konsesi ladang emas dan tembaga.  Kini privatisasi terjadi di sektor jalan (tol) dan listrik.  Dan mungkin disusul sektor-sektor lain.

Kebijakan privatisasi merupakan kebijakan yang berbahaya, setidaknya dilihat dari beberapa kenyataan di antaranya :

Pertama, aset hanya akan beredar pada segelintir orang/kelompok bisnis saja yang akan membentuk gurita usaha merkantilisme yang ujung-ujungnya membuat kesenjangan ekonomi semakin besar.

Kedua, melakukan privatisasi berarti negara berusaha melepaskan tanggung jawabnya terhadap rakyat karena negara tidak akan sanggup melakukan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipikulnya seperti pengadaan sarana pendidikan yang memadai, penanganan kesehatan yang layak, dan lain-lain.

Ketiga, dengan privatisasi, negara akan disibukkan mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk menjamin bergulirnya aktivitas operasional negara dan pembangunan. Semua ini secara pasti akan melambungkan harga barang dan jasa yang diproduksi.  Buntutnya, rakyatlah yang akan semakin menderita.

Keempat, jika privatisasi dilakukan kepada investor asing ini sama saja dengan melakukan bunuh diri ekonomi dan politis.  Perusahaan kapitalis asing itulah nanti yang akan menguasai dan mengendalikan kebijakan ekonomi sekaligus pengokohan dominasi politik atas penguasa dan rakyat negeri-negeri tersebut yang notabene sebagian besar beragama Islam.

Ketergantungan yang sangat besar kepada negara-negara asing tersebut justru akan semakin menjerumuskan kita ke dalam jurang ketakmandirian.

Islam Mengatur Kepemilikan Dan Distribusi Kekayaan
Islam sebagai ideologi (aqidah yang memancarkan sistem) juga memberikan aturan dalam hal pengelolaan SDA sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Dalam masalah pengelolaan SDA khususnya dan permasalahan ekonomi pada umumnya Islam telah menata terlebih dahulu tentang konsep hak milik (al milkiyah). Kejelasan konsep hak milik ini akan berakibat pada kejelasan siapa yang berhak memanfaatkan hak milik tersebut (at tasharruf fi al milkiyah).  Kemudian dijelaskan pula tentang masalah distribusi harta di tengah manusia (tauzi’u al tsarwah baina al nas). Ketiga hal itulah yang menjadi pilar ekonomi Islam.

Konsep hak milik (al milkiyah)
Syari’at Islam telah menjelaskan bahwa anugerah Allah SWT berupa benda, bagi suatu komunitas yang saling membutuhkan, terkategori sebagai barang milik umum. Benda-benda tersebut nampak dalam tiga hal, yaitu:

1. Fasilitas umum, sesuatu yang jika tidak ada di suatu negeri akan menyebabkan kesulitan dan sengketa dalam mencarinya. Rasulullah SAW telah menjelaskan sifat kebutuhan umum tersebut, dalam hadits dari Ibnu Abbas :

Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput,  dan api.” (HR. Abu Dawud).

Juga hadits lain dari Abu Hurairah :

Tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapa pun), yaitu air, padang, dan api.” (HR. Ibnu Majah).

2. Barang tambang yang depositnya tidak terbatas.
Telah diriwayatkan dari Abyadl bin Hamal bahwa dia pernah datang kepada Rasulullah SAW lalu meminta kepada beliau agar memberinya tambang garam, lalu Rasulullah SAW pun memberinya.  Ketika Abyadl pergi, seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW :

Wahai Rasulullah, tahukah anda apa yang telah anda berikan kepadanya ?  Sesungguhnya anda telah memberikan kepadanya sesuatu (yang bagaikan) air mengalir.

Rasulullah SAW kemudian menarik kembali pemberian tersebut.  Salah seorang sahabat tadi menyerupakan tambang garam dengan air mengalir karena banyaknya deposit pada tambang garam tersebut.

Ini mencakup pula setiap barang tambang dengan deposit yang banyak seperti minyak bumi, gas, fosfat, tembaga, emas, perak, timah, dan lain-lain.

3.  Barang-barang yang dilihat dari tabiat bentuknya tidak mungkin dimiliki oleh individu seperti laut, sungai, atmosfer udara, dan sebagainya.

Adapun terkait yang kedua, mengenai kejelasan siapa yang berhak memanfaatkan hak milik tersebut (at tasharruf fi al milkiyah).

Barang-barang milik umum tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat atau dikelola oleh negara di mana hasilnya (dalam bentuk produk) dikembalikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmatinya secara gratis atau dijual dengan harga wajar dan hasilnya dalam bentuk keuntungan penjualan,  dikembalikan kepada masyarakat baik berupa dana maupun sarana-sarana kebutuhan umum seperti sarana pendidikan dan kesehatan.

Distribusi harta di tengah manusia (tauzi’u al tsarwah baina al nas).
Karena distribusi kekayaan termasuk masalah yang sangat penting, maka Islam memberikan juga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi kekayaan terwujud dalam sekumpulan hukum syara’ yang ditetapkan untuk menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat.

Mekanisme ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan (misalnya, bekerja) serta akad-akad muamalah yang wajar (misalnya jual-beli dan ijarah), larangan menimbun, larangan kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar. Larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa.

Memberikan kepada rakyat hak pemanfaatan barang-barang (SDA) milik umum (al-milkiyah al-amah) yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat. Mendistribusikan zakat, pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan, dan lain-lain.

Hal yang paling menyentuh terkait distribusi kekayaan ini adalah sebagaimana yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab kepada seorang wanita yang tengah memasak air untuk menenangkan anak-anaknya. Ini adalah bentuk riayah langsung dari Khalifah kepada rakyat yaitu memastikan bahwa rakyatnya telah terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik pokok ataupun pelengkap.

Semua ini hanya dapat dilakukan jika ada negara yang mau menerapkan Islam secara kaffah.  Negara tersebut dalam khazanah fiqih Islam dinamakan khilafah.  Kalau tidak, bersiaplah untuk memperpanjang mimpi akan kesejahteraan nan tak kunjung terwujud.

Demikianlah, pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai syariah memunculkan ketimpangan sosial yang nyata, yaitu kelompok kecil super kaya dan kelompok miskin yang sangat banyak jumlahnya disisi lain. Dalam kehidupan yang sekuler kapitalistik, tatanan sosial menjadi kacau karena menjadikan ukuran materi sebagai tolok ukur kebahagiaan.

Hal ini menyebabkan yang kaya makin kaya dan yang miskin tidak bisa bergeser dari garis kemiskinan. Apalagi dalam payung hukum kapitalistik, dimana aturan bisa dibeli, bahkan penguasa bisa dipengaruhi.

Jika ingin kehidupan lebih, kesejahteraan bisa diraih secara wajar, maka tata aturan harus diganti dengan Islam. Hanya Islam yang diterapkan secara kaffah dalam bingkai Khilafah yang bisa mewujudkan kesejahteraan yang membawa berkah dan bisa memanusiakan manusia serta membawa rahmat bagi alam semesta.[MO/sr]


Posting Komentar