Oleh: Erna

Mediaoposisi.com-  Pemerintah bertekad mencetak generasi patuh pajak dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan, salah satu upaya agar hal itu terwujud yaitu dengan memasukkan materi kesadaran pajak ke dalam kurikulum pendidikan nasional.

Direktorat jendral (Ditjen) pajak sudah menandatangani perjanjian kerja sama Eselon I di lingkungan Kemendikbud terkait pembelajaran materi kesadaran pajak di SD, SMP, SMA dan jenjang perguruan tinggi.

Khusus perguruan tinggi, materi kesadaran pajak akan masuk ke mata kuliah wajib umum (MKWU), yaitu bahasa, Sejarah, Pancasila dan Agama. (Kompas.com)

Kemetrian Keuangan RI pun sudah menggandeng lima instansi di antaranya Kementrian Agama (kemenag), Kementrian dalam Negeri (Kemendagri), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

serta Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mendidik dan menumbuhkan karakter sadar pajak sejak dini di lingkungan pendidikan.

Menurut Sri Mulyani "jumlah siswa di Indonesia sekitar 50 juta, sehingga perlu ditanamkan pemahaman mengenai pajak yang lahir bersama-sama dengan lahirnya republik ini". (www.malang-post.com)

Sedangkan menurut menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir, mengatakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran taat bayar pajak dapat dimulai dengan memberikan NPWP kepada mahasiswa.

rencana ini pun sudah dia sampaikan kepada para pimpinan perguruan tinggi. Lebih lanjut, menurut Nasir "Kita punya mahasiswa 7 juta, setiap tahun lulus 1,8 juta, ini adalah potensi pajak." (Merdeka.com)

Pertanyaannya, ada apa dengan rencana ini?, apakah pemerintah sudah sedemikian frustasi membayar hutang negara sehingga mahasiswa yang belum memiliki penghasilan, bahkan untuk makan pun masih diberi oleh orang tua, tapi sudah diberi NPWP?

Apakah pemerintah tidak malu, karena akhirnya mereka terlihat seperti malak rakyatnya sampai Ketingkat mahasiswa?Lalu bagaimana Islam mengatur tentang pajak? Bolehkah penguasa mewajibkan pajak kepada rakyatnya?

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus. Adapun dalil secara umum, semisal firman Allah :

 "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan cara yang batil" (Q.S Annisa : 29).

Dalam ayat diatas, Allah melarang hamba Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan.

Dalam sebuah hadits yang shahih, Rasulullah SAW bersabda: "tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya".

Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, diantaranya Rasulullah bersabda: " tidak masuk surga orang yang menarik maksun-cukai/pajak" (HR Ahmad, dan disahihkan oleh Az Zain dan Al Hakim).

Akan tetapi, ada kondisi di mana pajak diperbolehkan, yaitu jika tidak ada harta di Baitul mal atau harta yang ada habis atau tidak mencukupi maka khalifah berwenang mewajibkan pajak terhadap orang-orang kaya sesuai kadar kebutuhan menurut hukum syara.

Begitulah Islam mengatur tentang pajak, maka baiknya pemerintah negeri ini ingat kembali bahwa Allah SWT telah menjanjikan bagi penduduk negeri yang beriman dan bertaqwa menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya mereka akan dijamin oleh Allah mendapatkan kebaikan hidup mereka di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Sebagaimana Allah berfirman:

 "Seandainya penduduk satu negeri mau beriman dan beramal shalih, niscaya kami limpahkan kepada mereka berkah (kebaikan yang melimpah) baik dari langit atau dari bumi, tetapi mereka mendustakan (tidak mau beriman dan beramal shalih) maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya" (QS Al A'raf : 96).

Karena itulah, Allah SWT memerintahkan kita semua untuk menerapkan syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan.  Mengembalikan hak penetapan aturan hukum hanya pada Allah SWT dan Rasul SAW. Karena Islam datang untuk membebaskan manusia dari kesempitan dunia akibat penerapan aturan buatan manusia.[MO/ge]




Posting Komentar