Tri Wahyuningsih 
(Pegiat Media & Anggota Muslimah Jambi Menulis)

Mediaoposisi.com- Masyarakat Indonesia khususnya Mahasiswa harus kembali mengelus dada akan kebijakan baru yang nanti akan diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan terkait pemberlakuan wajib pajak bagi mahasiswa.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta para rektor mengurus  para mahasiswa wisuda untuk langsung mendapat-kan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Adapun jumlah mahasiswa yang lulus setiap tahun mencapai 1,8 juta orang.

"Sehingga kalau ini sekaligus dia keluar saat wisuda dia sekaligus menerima kartu NPWP itu akan bagus sekali. Di satu sisi pembelajaran harus dilanjutkan, di sisi lain ini harus ditindaklanjuti," kata dia dalam acara Pajak Bertutur di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (9/11).

Dengan kebijakan tersebut, ia berharap para mahasiswa yang lulus bisa menjadi wajib pajak yang patuh. Kebijakan ini, menurut dia, dalam upaya membangun negara.

Rencana penerapan wajib pajak ini nantinya tak hanya untuk mahasiswa wisuda, namun juga direncanakan dari sejak usia pelajar. Dimana akan ada kurikulum yang membahas tentang wajib pajak dalam sekolah-sekolah, "Pemerintah bertekad mencetak generasi patuh pajak dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan".

Salah satu upaya agar hal itu terwujud yaitu dengan memasukkan materi kesadaran pajak ke dalam kurikulum pendidikan nasional.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bahkan sudah menandatangani perjanjian kerja sama Eselon I di lingkungan Kemendikbud terkait pembelajaran materi kesadaran pajak di SD, SMP, SMA, dan jenjang perguruan tinggi.

"Mungkin nanti selanjutnya, pegawai pajak akan ngajar seminggu sekali di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi," ujar Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiaseteadi saat membuka acara Pajak Bertutur di Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Pemerintah memang menjadikan pajak sebagai sumber penghasilan utama bagi negara. Mulai dari pajak bumi bangunan, pajak kendaraan, pajak usaha dan segala jenis pajak lainnya yang semua itu menjadi kewajiban rakyat untuk membayar per waktu yang telah ditentukan.

Sungguh miris sekali, ketika hari ini ekonomi rakyat makin terpuruk, bukannya berupaya mengurangi beban justru sebaliknya pemerintah sibuk mencari cara memeras rakyat kembali yakni dengan kewajiban bayar pajak dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi Mahasiswa.

Dengan kamuflase menyadarkan pajak di kalangan pelajar dan mahasiswa, penguasa memeras rakyat untuk membangkitkan perekonomian bangsa yang kian terpuruk ini.

Rakyat yang seharusnya disejahterakan serta  mendapatkan pengurusan terbaik dari pemerintah,kini sebaliknya rakyat harus melayani kebutuhan pemerintah salah satunya dengan bayar pajak.

Inilah salah kaprah penguasa, menjadikan pajak satu-satunya sumber pendapatan dan pembangunan negara.

Kapitalisme yang diterapkan hari ini, sungguh telah berhasil mencengkram dalam setiap lini kehidupan masyarakat, menjadikan semua roda kehidupan hanya berputar tentang uang, uang dan materi semata.

Selama uang rakyat masih bisa diperas atau dipalak maka selama itu pula akan lahir kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan.

Maka wajar, bila hari ini sangat jarang menemukan mahasiswa yang memegang teguh Idealismenya. Yang ada hanyalah mahasiswa pekerja, kuliah sambil kerja atau kuliah sambil usaha. Sebab, ketika lulus kewajiban bayar pajak telah ada di pundak mereka. Miris.

Sumber Pendanaan Negara Dalam Daulah Islam

Sebagai sebuah institusi, Negara Islam (Daulah Khilafah Islamiyah) tentunya memiliki sumber pendanaan bagi kegiatan pembangunannya.

Sumber-sumber utama pendanaan pembangunan Negara Islam sangat berbeda dengan sumber pendanaan pembangunan negara-negara kapitalis, termasuk Indonesia.

Sumber utama pendanaan pembangunan sekarang menitikberatkan pada pendapatan pajak dansangat mengandalkan pendanaan luar negeri (baca: utang luar negeri). Sebaliknya, Negara Islam justru tidak mengandalkan pajak dan utang luar negeri.

Sumber-sumber pendanaan Negara Islam dapat kita lihat dari adanya institusi yang menghimpun keuangan negara sekaligus mempunyai pengaturan pengeluaran tersendiri. Institusi ini bernama Baitul Mal.

Baitul Mal adalah lembaga keuangan Negara Islam yang yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara.

Secara garis besar, pendapatan Negara yang masuk ke dalam Baitul Mal di kelompokkan menjadi tiga sumber, yakni pendapatan dari pengelolaan Negara atas kepemilikan umum, pendapatan dari ghanî-mah, kharaj, fa’i, jizyah, dan dharîbah (pajak) dan pendapatan dari Zakat.

Dharibah (pajak) adalah harta yang difardhukan oleh Allah Swt. kepada kaum Muslim dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada saat kas Baitul Mal kosong, sedangkan pengeluaran wajib Baitul Mal harus di ditunaikan, maka Negara dapat memberlakukan pajak atas kaum Muslim.

Kaum Muslim dalam hal ini harus tunduk pada kebijakan Khalifah mengenai pemungutan pajak dan penafkahannya sesuai dengan obyek-obyek tertentu. Maka, pemberlakuan pajak dalam negara Khilafah hanya bersifat sementara dengan kondisi mendesak bukan rutin bahkan menjadi kewajiban seumur hidup rakyat.

Oleh karena itu, Sudah saatnya kaum muslim  berkaca diri. Melakukan kontemplasi guna menerap-kan solusi sahih dari Ilahi. Dengan menerapkan aturan Islam secara kaffah dalam institusi Daulah Khilafah Islamiyah, insyaallah Indonesia akan menjadi negeri yang berkah.

Seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Islam berjaya me jadi negara adidaya lebih dari 13 abad lamanya.[MO/ge]




Posting Komentar