Oleh : Ammylia Rostikasari, S.S
(Aktivis Komunitas Penulis Bela Islam)

Mediaoposisi.com-Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta para rektor pmengurus  para mahasiswa wisuda untuk langsung mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Adapun jumlah mahasiswa yang lulus setiap tahun mencapai 1,8 juta orang.

"Sehingga kalau ini sekaligus dia keluar saat wisuda dia sekaligus menerima kartu NPWP itu akan bagus sekali. Di satu sisi pembelajaran harus dilanjutkan, di sisi lain ini harus ditindaklanjuti," kata dia dalam acara Pajak Bertutur di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (9/11).

Dengan kebijakan tersebut, ia berharap para mahasiswa yang lulus bisa menjadi wajib pajak yang patuh. Kebijakan ini, menurut dia, dalam upaya membangun negara.

Inilah potret salah kaprah pemerintah. Seolah-olah pendapatan negara hanya dapat diambil hanya dari pajak. Penguasa galak yang memalak rakyat atas nama pajak. Dengan kamuflase menyadarkan pajak pada kalangan pelajar juga mahasiswa.

Fenomena ini tentu saja sangat kontras dengan pandangan Islam. Islam yang merupakan agama sekaligus pandangan hidup yang paripurna. Adanya memiliki konsep yang sempurna karena lahir dari Sang Penguasa Jagat Raya.

Islam menetapkan pemasukan negara dari berbagai sumber. Rinciannya adalah sebagai berikut.
Pertama, zakat. Pada masa awal Islam diterapkan di Madinah, penerimaan pendapatan negara yang bersumber dari zakat. Adanya berupa uang tunai bentuk emas dan perak, hasil pertanian dan hasil peternakan.

Kedua, ghanimah. Ghanimah merupakan pendapatan negara yang dihasilkan dari kemenangan jihad fisabilillah menegakkan agama Allah subhanahu wata’ala setelah dakwah ditolak mentah-mentah oleh negara di luar pemerintahan Islam. Distribusi hasil ghanimah secara khusus diatur langsung dalam Al-Quran surah al-Anfal ayat 41.

Ketiga, khumus. Khumus atau seperlima bagian dari pendapat ghanimah akibat ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah kemudian oleh negara dapat digunakan sebagai biaya pembangunan.
Keempat, fa’i'. Fa’i adalah sama dengan ghanimah.

Namun bedanya, ghanimah diperoleh setelah menang dalam peperangan. Sedangkan, fa’i 'tidak dengan pertumpahan darah karena lawan pasrah menyerah untuk menerima dalam pengaturan hukum Islam.

Kelima, jizyah. Jizyah merupakan pajak yang hanya diberlakukan bagi warga negara non-Muslim yang mampu. Bagi yang tidak mampu seperti mereka yang sudah uzur, cacat, dan mereka yang memiliki kendala dalam ekonomi akan terbebas dari kewajiban ini.

Jizyah ini bisa disebut juga dengan istilah pajak perlindungan. Ketika non-Muslim hidup dengan tenang dan mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah Islam,  di sanalah jizyah tersebut bisa menjadi imbalannya.

Keenam, kharj. Kharj merupakan pajak khusus yang diberlakukan Negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Ini seperti yang diberlakukan kepada Penduduk Khaibar.

Ketujuh, infak, sedekah, dan wakaf. Infak, sedekah, dan wakaf merupakan pemberian sukarela dasri rakyat demi kepentingan umat untuk mengharapkan ridha Allah Swt. semata. Namun, oleh negara dapat dimanfaatkan untuk melancarkan proyek-proyek pembangunan Negara.

Adapun mengenai pajak, dalam Islam dikenal dengan nama Al-Usyr atau Al-Maks, atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah: “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”( Lisanul Arab 9/217-218 dan 13/160).

Pengambilan pajak dilakukan negara jika sumber pendapatan yang dibahas sebelumnya tidak mampu didapat. Jika negara memaksakan pajak kepada rakyatnya tanpa mengupayakan pemasukan yang seharusnya, maka negara telah berbuat aniaya. Hal tersebut jelas merupakan pelanggaran syariat.

أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil….” [An-Nisa : 29]

Penguasa “galak” yang memberlakukan pajak di negeri ini tersebab landasan yang ia pakai dalam mengurusi rakyatnya ialah sistem kapitalisme-sekularisme. Asas hidup yang memisahkan agama dari kehidupan. Yang nyata menyengsarakan rakyat yang diurusinya.

Oleh sebab itu, tidak heran jika sumber daya alam yang melimpah ruah yang seharusnya dikelola untuk kemaslahatan umat sebagai pendapatan negara, kini justru hanya dinikmati segelintir pengusaha. 

Sehingga pendapatan negara fokus diandalkan pada pajak juga jeratan utang riba “rentenir raksasa” alias Bank Dunia. Walhasil, kondisi negara ada dalam kekarut- marutan yang berkelanjutan.

Sudah saatnya Indonesia sebagai negeri dengan penduduk mayoritas Muslim untuk berkaca diri. Melakukan kontemplasi guna menerapkan solusi sahih dari Ilahi.

Dengan menerapkan aturan Islam secara kaffah dalam institusi Daulah Khilafah Islamiyah, insyaallah Indonesia akan menjadi negeri yang berkah. Seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Islam berjaya me jadi negara adidaya lebih dari 13 abad lamanya.

Namun, jika negeri ini bersikukuh dengan kapitalisme-sekularismenya, ini hanya akan menambah deretan penderitaan.

“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta" (Q.S. Thaha:124). [MO/ge]



Posting Komentar