Oleh: Isnanniah
Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Mediaoposisi.com-Pemerintah semakin memperkuat cengkraman asing di Indonesia. Bagaimana tidak, 54 bidang usaha diberikan izin untuk dikuasai oleh asing hingga 100 persen. Hal ini dilakukan dengan pemberian relaksasi berupa pelepasan bidang usaha tersebut dari DNI (Daftar Negatif Investasi) melalui Paket Kebijakan Ekonomi jilid 16.

Peluncuran paket tersebut diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, serta Perwakilan OJK Nurhaida di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

DNI sendiri merupakan daftar yang disusun oleh pemerintah untuk melindungi pengusaha domestik supaya tak bersaing dengan pengusaha asing. Bila sebuah bidang masuk dalam DNI, artinya pemerintah bisa membatasi kepemilikan modal asing dalam bidang tersebut.

Adapun dengan adanya kebijakan paket baru ini, total bidang usaha yang telah dilepas ke asing ada 87. (radarcirebon.com)

Menko Darmin mengatakan bahwa relaksasi DNI ini bukan hanya karena mengundang Penanaman Modal Asing (PMA) masuk. Namun, pemerintah mengatur agar investasi yang akan masuk tidak mengalami kesulitan seperti pengurusan izin ke BKPM. (Liputan6.com)

Dilansir dari cnnindonesia.com sektor usaha yang dilepas oleh DNI antara lain; industri percetakan kain, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, warung internet (warnet), jasa pemboran migas di laut, industri rokok kretek dan putih, hingga gedung pertunjukan seni.

Selain sektor tersebut, sektor usaha yang dibuka antara lain; warung internet, industri kayu lapis, industri pariwisata alam, jasa survei panas bumi, jasa pemboran migas di laut, industri bubur kertas dari kayu dan sistem komunikasi data.

Paket kebijakan ini menjadi senjata pembunuhan massal bagi UKM di Indonesia. Pasalnya bidang usaha yang dilepas adalah mayoritas berkategori UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Padahal, selama ini dukungan pemerintah untuk UMKM masih terbilang sangat kurang. Maka kebijakan ini tentunya akan mematikan usaha rakyat kecil.

Kini kian jelaslah bahaya yang mengintai negeri ini. Sudahlah perekonomian diintai oleh investor-investor asing untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, kini jalan perlindungannya pun dilepaskan.

Inilah buah dari sitem ekonomi kapitalis yang tidak pro terhadap rakyat kecil. Asas dari sistem ekonomi kapitalis yakni “kebebasan” akan membuka persaingan di bidang ekonomi seluas-luasnya.

Persaingan ini tentunya akan dimenangkan oleh kelompok pemilik modal atau yang memiliki akses ekonomi yang luas.

Jika kita melihat lebih dalam, ketergantungan pada investasi asing bisa membuka jalan pengaruh asing terhadap politik, kestabilan dan sikap negara. Peraturan dan kebijakan dibuat sedemikian rupa agar menuruti kemauan mereka tanpa memperhatikan kerugian yang akan dialami rakyat kecil.

Padahal rakyat sudah amat terbebani dengan masalah banjirnya Tenaga Kerja Asing di Indonesia sehingga mereka harus bersaing. Kini dengan dikuasainya sektor-sektor vital oleh asing, rakyat tentunya akan semakin tidak berkutik.

Bagaimana Islam Mengatur Investasi?

Dalam Islam, negara tidak diizinkan menyerahkan aset-aset negara kepada asing maupun aseng yang akan membuka peluang penjajahan. Islam dengan ekonomi syari’ahnya yang ditopang oleh politik ekonomi Islam akan membangun kemandirian umat.

Islam juga akan menciptakan ekonomi yang berkeadilan serta penuh berkah karena dibangun di atas ketakwaan kepada Allah.

Adapun dalam hal investasi, Syeikh Taqiyuddin an Nabhani menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Nizhamul Iqtishodiy fil Islam bahwa investor asing tidak boleh melakukan investasi dalam bidang yang strategis atau sangat vital.

Mengapa demikian?  Sebab jika pihak asing melakukan investasi terhadap bidang-bidang yang strategis dan vital, bisa dipastikan bahwa mereka akan dengan seenaknya melakukan praktik bisnis yang merugikan rakyat.

Hal ini jelas haram, sebab akan bisa menjadi wasilah (sarana) bagi orang kafir untuk menguasai kaum muslimin.

Allah SWT berfirman:

….dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS. An Nisa: 141)

Kaidah syariat juga menyatakan,  “Al washilatu ilal haram, muharramah (Segala perantaraan yang mengantarkan kepada keharaman, hukumnya juga haram)

Inilah pandangan negara berdasarkan sistem islam. Setiap investasi yang dilakukan diatur berdsarkan syari’at dimana standar halal dan haramnya pun jelas.

Pemimpin akan mengatur semua ini berdasarkan hukum-hukum Allah, bukan berdasarkan hukum buatan manusia dan hawa nafsu semata. Ini tidak akan terlaksana kecuali dengan sistem dan kepemimpinan Islam.

Di dalam islam, pemimpin adalah pemelihara (رَاعٍ) dan perisai (جُنَّةٌ) bagi rakyatnya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ

“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu (laksana) perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya.

Jika seorang imam (Khalifah) memerintahkan supaya takwa kepada Allah ’azza wajalla dan berlaku adil, maka dia (khalifah) mendapatkan pahala karenanya, dan jika dia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapatkan siksa.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa’i, Abu Dawud, Ahmad)

Maka, sudah saatnya kita campakkan sistem demokrasi kapitalis yang telah jelas menyengsarakan rakyat, dan kembali kepada sistem islam yang berasal dari Allah SWT dan telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. [MO/ge]

Posting Komentar