Oleh : Riyulianasari 
aktifis dakwah Palembang 


Mediaoposisi.com-KARAWANG- Dinas Pertanian Kabupaten Karawang khawatir Transit Oriented Development (TOD) Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang akan mencaplok Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kompas (9/10/2018).

Hanafi menyebutkan, Karawang sudah menetapkan 87.000 hektar lahan pertanian yang  tidak boleh dialihfungsikan hingga tahun 2030.

Sementara jumlah lahan pertanian yang ada saat ini sekitar 97.000 hektar. Hanafi juga khawatir keberadaan TOD akan memicu pengembangan pembangunan hingga menimbulkan alih fungsi lahan di sekitarnya.

Oleh karena itu, Hanafi meminta pemerintah pusat memberikan pendampingan kepada petani dan buruh tani, jika TOD menggerus Lahan pertanian di wilayah itu.
TOD Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Karawang rencananya akan dibangun di Desa Wanakerta dan Desa Wanasari seluas 250 hektar.

Dimana 230 hektar diantaranya merupakan areal pertanian dan sempadan Sungai Ciketing dan Sungai Cibaregbeg di Desa Wanakerta dan Wanasari. Sementara 20 hektar sisanya adalah lahan sekitar Sungai Cibeet dan permukiman Desa Wanasari.TOD adalah kawasan terpadu yang menyokong stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. DI dalamnya terdapat stasiun, areal komersil dan properti.

Lahan sawah di Indonesia diketahui terus menyusut hingga kini tersisa 7,1 juta hektare.  Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, mengatakan dalam 10-15 tahun terakhir seluas 900.000 hektar sawah menghilang.

Pembangunan jalan kereta api yang dilakukan saat ini oleh pemerintah tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat, dan tidak memperhatikan dampak kerusakan lingkungan di sekitarnya. Padahal  lahan pertanian di suatu wilayah harus ada untuk memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang dan menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menjaga lahan pertanian demi kelangsungan hidup rakyatnya. Jika lahan pertanian semakin berkurang maka produksi padi pun menurun dan pasti pemerintah akan mengambil kebijakan impor beras.

Saat ini saja impor sudah dilakukan dan berdampak pada mahalnya harga beras dan yang lainnya tentu saling berpengaruh.
Mari kita melihat dampak lainnya dari pembangunan jalan, pusat pertokoan, perumahan khususnya di kota kota besar yang mengakibatkan banjir setiap musim penghujan. Daerah yang dulunya tidak pernah banjir menjadi banjir. Hal ini terjadi karena pemerintah memberikan ijin mendirikan bangunan kepada pengusaha tanpa memikirkan dampak bagi masyarakat di sekitarnya.

Pembangunan yang dilakukan adalah untuk melayani kebutuhan  para kapitalis dan mempersiapkan indonesia untuk di jajah secara berjamaah oleh para kapitalis dunia baik asing maupun aseng. Dan negara memberikan peluang yang besar bagi pengusaha untuk menanamkan modalnya atau dengan kata lain investor asing.

Pembangunan infrastruktur di dalam islam diperbolehkan jika untuk kemaslahatan umat. Dan betul-betul sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Seharusnya pemerintah membangun jalan kereta dan infrastruktur adalah untuk kebutuhan rakyatnya bukan untuk orang kaya saja apalagi asing. Masih banyak jembatan putus, jalan rusak dan sarana umum lainnya yang seharusnya di bangun oleh pemerintah saat ini.

Dan tidak boleh pemerintah mencari untung dari rakyat, karena islam mewajibkan pemerintah mengurus rakyatnya bukan mencari materi dan keuntungan seperti dalam sistem kapitalis saat ini. hanya sistem islam yang melakukan pembangunan infrastruktur dengan menjaga alam semesta, manusia, tumbuhan dan hewan agar tetap seimbang dan tidak merusak alam.[MO/an]

Posting Komentar