Oleh : Anna Ummu Maryam
(Pemerhati Media Dan Member Revowriter )

Mediaoposisi.com- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, mengatakan bahwa ada dua investor yang tertarik untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di daerah Tanjung Gunung dan Sungai Liat. Dari pembicaraan awal, dana investasi yang akan digelontorkan dalam tiga tahun pertama mencapai ratusan miliar rupiah.

"Di KEK kawasan Tanjung Gunung diperkirakan kurang lebih Rp 500 miliar, sementara di Pantai Timur Sungai Liat kurang lebih Rp 230 miliar untuk tahun pertama hingga tahun ketiga," katanya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (Liputan6.com,  5/11/2018).

Untuk wilayah Aceh pun juga tak luput, dari data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sendiri mengungkap, jumlah kunjungan wisatawan, baik wisman maupun wisnus, ke Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun lalu saja jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh mencapai 2,9 juta orang, terdiri dari 2,8 juta wisnus dan 78 ribu wisman, atau terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2016, yang hanya 2,1 juta (2 juta wisnus dan 76 ribu wisman).

Diproyeksikan pada 2018 kunjungan wisman ke Aceh akan meningkat signifikan mencapai 100.000 orang, di antaranya masuk melalui pintu masuk Sabang (Pulau Weh) sebagai destinasi wisata bahari kelas dunia yang tiap tahun disinggahi banyak kapal pesiar dan yacht mancanegara.
(Liputan6.com,  15/05/2018).

Kepentingan Pengusaha Dalam Wisata
Banyaknya objek wisata yang sekarang kita saksikan dan kita kunjungi memang telah memberikan mamfaat tersendiri bagi masyarakat.  Namun perlu kita ketahui,  bahwa ini semua dibangun dengan cepat dan indah bukanlah untuk rakyat. Kalaupun ada yang mengatakan hal yang demikian, tidak lebih untuk menutup tujuan pembangunannya oleh orang tertentu.

Kalaulah ini untuk rakyat,  mengapa baru sekarang programnya di garab secara serius dan dalam waktu yang cepat. Lantas mengapa setiap kegiatan yang dilakukan selalu di promosikan ke negara luar. Mengapa layanan dalam menikmati wisata jadi bertarif tinggi. Benarkah pembangunannya murni untuk menjadi tempat hiburan atau rekreasi bagi rakyat.

Tiada yang salah dalam langkah pemerintah guna membangun objek wisata,  namun akan menjadi masalah jika ini sebagai cara untuk menarik investasi negara luar menanamkan usaha atau modalnya di negara kita.

Tentu ini adalah kesalahan, sebab negara pada hakekatnya yang bertanggung jawab dalam menyediakan tempat hiburan atau rekreasi untuk rakyatnya. Dan mengelola untuk kemaslahatan bersama. Kalaupun di promosikan ke negara luar hanya sebatas sebagai turis bukan dalam rangka investasi.

Menjadi turis pun harus mengikuti aturan,  bahwa negara kita adalah wilayah muslim maka sudah sepantasnya menggunakan pakaian,  makan dan minum mengikuti wilayah yang dituju.

Kita harus mampu menunjukkan identitas keislaman kita pada turis dan menjadikan kebudaayaan islam ini sebagai syiar untuk mengenal islam lebih dalam. Jika Bali saja yang wilayah kecil punya aturan,  atau Hawai yang punya khas tersendiri mengapa kita umat islam malah tidak pede dalam memperkenalkan islam.

Hal ini hanyalah ilusi jika kita hidup dalam sistem demokrasi,  karena kebebasan dalam segala  adalah hal yang di jamin oleh pemerintah. Mencari keuntungan dan memamfaatkan apa saja tampa standar halal dan haram telah menghiasi tindakan individu dan negara. Bau nepotisme dan memperkaya diri sendiri telah menjadikan penjualan aset negara dan rakyat terjadi besar besaran.

Rakyat boleh tak punya tempat tinggal asal investor memiliki semua tanah yang hendak di jadikan proyek. Rakyat boleh tak bisa cari makan asal para penanam saham bisa bangun perusahaan. Atas nama mengembangkan pariwisata seluruh pantai dan isi di dalamnya tak bisa di jamah oleh rakyat.  Atas nama parawisata setiap yang di lakukan perbaikan didalamnya berlaku tarif yang terkadang fantastis.

Atas nama parawisata seolah lapangan kerja  makin terbuka,  ini sebenarnya adalah akal - akalan para penguasa yang tak bisa, mengurus negerinya. Bau kepentingan materi yang di usung oleh pengusaha begitu kuat terasa sampai sangat susah untuk diliput oleh awak media.

Pariwisata Dalam Islam

Allah telah menyediakan sumber daya alam yang tak ternilai bagi kaum muslimin. Semua itu Allah jadikan untuk kebutuhan manusia.

هُوَالَّذِي خَلَقَلَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 29)

Dan Islam juga menjelaskan bahwa segala pengelolaan sumber daya alam mengikuti aturan Allah dan atas izin  Nya.

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang datang sebelumnya, yaitu kitabkitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian , Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikan-Nya satu umat saja, akan tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberian-Nya kepada kalian, maka berlombalombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kalian semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepada kalian apa yang telah kalian perselisihkan itu,” (QS Al-Mâidah [5]: 48).

Maka Sudah sepantasnya aturan Allah lah yang menjadi aturan yang di jalankan oleh penguasa negeri ini. Hanya dengan penerapan Islam yang kaffah lah segala sumberdaya alam terkelola dengan merata. Bukan hanya memberikan ketenangan dengan penataan sumber daya alam tapi juga sumber daya alam yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil yang banyak dan itulah yang di sebut keberkahan.

Parawisata dalam islam adalah untuk memperkenalkan islam pada setiap turis yang datang. Dan setiap hidangan atau kuliner yang dihidangkan berdasarkan halal dan thaib. Setiap pengelolaan potensi yang ada di suatu daerah adalah demi kemudahan manusia dan kesejahteraan dan itu adalah kewajiban negara yang harus di berikan pada masyarakat secara optimal.

Asing tidak memiliki tempat untuk menanamkan modalnya di negeri muslim karena perbedaan prinsip yang sangat mendasar. Dan diupayakan agar tidak adanya intervensi apapun pada negeri kaum muslimin karena kebaikan dan modal yang mereka berikan.[MO/sr]

Posting Komentar